PDIP adalah partai yang kenyang pengalaman. Sejak zaman Orde Baru, partai ini mendapatkan tekanan yang sangat besar di masa awal pembentukannya. Kata perjuangan itu merupakan gambaran bagaimana partai ini bertahan waktu itu.
Dinamika di internal partai ini beraneka ragam. Namun partai ini tetap bertahan.
Pemecatan Budiman Sudjatmiko merupakan salah satu riak kecil yang mungkin tidak berdampak. Ketegasam Megawati dalam memberikan sanksi pada kadernya telah banyak terbukti.
Bahkan Ganjar yang sekarang jadi cawapres PDIP juga pernah mendapat teguran. Begitu juga dengan Rudy FX. Artinya PDIP tidak pandang bulu. Siapapun yang keluar dari garis komando partai harus mendapatkan sanksi.
Pemecatan Budiman dari PDIP memunculkan reaksi dari publik. Ada yang setuju, ada juga yang baper.
Semua orang tentu bebas berpendapat. Tapi jika mengingat sejarah, PDIP telah konsisten menegakkan peraturan. Itu berarti proses mekanisme internalnya berjalan sehat.
Jadi pemecatan Budiman itu tidak layak dikaitkan dengan dugaan macam-macam. Karena faktanya, Budiman memang melanggar peraturan di dalam partainya.
Sebrlumnya, Gibran juga memberikan celetukan soal belum dipecatnya Budiman setelah memberikan dukungan ke Prabowo. Guyonan Gibran itu sempat memunculkan banyak asumsi. Salah satunya adalah fugaan bahwa dukungan Budiman ke Prabowo itu atas restu PDIP.
Karena Budiman tidak dipecat setelah dia meberikan dukungan pada Prabowo.
Tapi faktanya, Budiman kemudian dipecat juga. Itu artinya, Budiman tidak kebal hukum. Semua dianggap sama di PDIP. Asumsi liar yang berkembang itu tidak benar.
Pemecatan Budiman mungkin sekali tidak ada kaitannya dengam celetukan Gibran. Karena biasanya, sebuah partai memang perlu membuat analisis mendalam sebelum mengambil keputusan. Karena bagaimanapun, pemecatan itu memiliki dampak politik.
Bergabungnya Budiman ke Prabowo juga mengundang banyak spekulasi. Ada rumor berkembang soal Budiman yang sedang kesulitan pendanaan proyek Bukit Algoritma. Sampai ada yang menghubung-hubungkannya dengan jumlah hutang yang besar.
Tapi semua itu tentu saja belum bisa dibuktikan, selama tidak ada pernyataan atau bukti otentik. Rumor itu berkembang karena adanya ketidaksinkronan antara Budiman dan Prabowo.
Di masa lalu, Budiman adalah korban penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar. Menurut penyelidikan mahkamah militer waktu itu, Prabowo dianggap turut bertanggung jawab.
Kesaksian ini muncul dari mulut Agum Gumelar, salah satu orang yang menyidang Prabowo waktu itu.
Jadi Budiman yang merupakan korban penculikan, kemudian bersimpati dan mendukung salah satu orang yang dinyatakan ikut bertanggung jawab, itu aneh.
Mestinya Budiman memikirkan perasaan keluarga korban penculikan lainnya. Banyak dari mereka yang menghilang sampai sekarang. Keluarganya telah berpuluh-puluh tahun meminta keadilan.
Sebagai politisi, Budiman memang memiliki hak untuk mendukung Prabowo. Tapi sebagai seorang aktivis, mestinya ada hal-hal mulia yang patut diperjuangkan selain kepentingan pribadi.
Meskipun semua itu memang tidak ada kaitannya dengan sanksi pemecatan yang diberikan PDIP pada Budiman. Karena siapapun yang didukung Budiman di luar partai itu, bernilai sama.
Drama Budiman hanya menegaskan satu hal, peraturan di internal PDIP berlaku pada siapapun tanpa pandang bulu.
Tidak ada nilai baik dan buruk pada keputusan itu. Karena itu adalah mekanisme lumrah dalam partai. Meskipun tidak semua partai seperti PDIP, tapi langkah PDIP langkah yang biasa tanpa perlu tafsir aneh-aneh.
