ANIES MENCLA-MENCLE, RAKYAT DIBUAT MAINAN

Oleh: Opini Terkini

Belum lama ini Anies berencana akan memisahkan tempat duduk laki-laki dan perempuan di angkot. Kabar ini sempat heboh. Banyak orang keberatan, karena kebijakan itu akan menyulitkan pengguna angkot. Sebab ruangan angkot itu sempit, kalau penumpang dipisah berdasarkan gender, akan membuat penumpang tambah tak nyaman.

Setelah heboh penolakan masyarakat, Anies buru-buru membatalkan rencananya. Seolah-olah tidak pernah ada rencana seperti itu. Kelakuan Anies ini tentu membuat jengkel banyak orang. Karena mereka menilai, Anies tidak sungguh-sungguh dalam merencanakan sesuatu.

Peristiwa seperti ini bukan hal baru. Anies sering bersikap mencla-mencle. Program dibuat secara asal-asalan. Akibatnya dalam praktiknya menimbulkan banyak kendala. Agar tidak semakin bermasalah, program itu kemudian dibatalkan.

Mestinya sebelum membuat program kerja, ada riset dan tim monitoring yang melakukan kajian. Jika dalam proses perencanaan ada prediksi program itu gagal, ya jangan dikerjakan. Ganti dengan program lain. Tapi kemungkinan program kerja Anies memang dilakukan tanpa perencanaan. Ia juga tidak melakukan kontrol pengawasan terhadap anak buahnya.

Sebelumnya, ada kasus rumah DP 0%. Ini program yang diwacanakan sejak kampanye Pilgub Jakarta 2017. Sampai sekarang program ini berantakan. Target tak dapat dipenuhi. Awalnya rumah itu ditujukan untuk kelompok kurang mampu. Belakangan peruntukannya diubah. Hanya orang berduit saja yang bisa mengambil rumah itu.

Akhirnya proyek itu bermasalah dan dihentikan karena ada yang korupsi. Sebagai pimpinan, Anies juga tak punya kepedulian terhadap kasus yang menghambat rumah DP 0% itu. Ia bertingkah seolah-olah tidak ada yang sedang terjadi. Padahal pembangunan rumah DP 0% itu menggunakan uang negara.

Ada juga kasus normalisasi sungai yang mandeg selama empat tahun. Anies sampai mendapatkan hukuman dari pengadilan untuk segera mengeruk sungai. Dulu janjinya akan ada naturalisasi. Tapi boong. Akhirnya dia terpaksa melakukan normalisasi juga, alias ngeruk sungai.

Kemudian di akhir masa jabatannya dan dengan paksaan pengadilan, Anies kembali mengeruk sungai. Tapi anehnya, bukan meneruskan proses kerja yang dilakukan Ahok, Anies malah membuat target baru. Dari 33 kilo meter target awal, Ahok sudah mengeruk 16 kilo meter. Tinggal separuh lagi di tuntaskan.

Tapi memang nasib sial bagai warga Jakarta. Selama empat tahun Anies tak melakukan apa-apa. Sekarang di akhir masa jabatannya dia baru sadar bahwa selama ini dia belum berbuat apa-apa. Dan secara politik, kesan Anies tak bisa kerja itu akan mempengaruhi calon pemilih. Padahal Anies hendak berlaga sebagai capres pada 2024 nanti.

Maka di akhir masa jabatannya itu, dia membuat program secara spontan dan membabi-buta. Anies belingsatan karena menyadari, selama ini dia belum berbuat apa-apa

Jika pengerukan sungai dilakukan sejak dulu, warga Jakarta tidak kebanjiran lagi seperti sekarang. Tapi karena program itu tidak dijalankan, akhirnya titik banjir Jakarta balik lagi seperti sebelum era Ahok.

Kasus lain adalah soal sumur resapan yang mencelakakan banyak orang itu, nasib program yang gagal itu akhirnya dihentikan. Karena terbukti tidak mampu mengatasi banjir. Anies hanya buang anggaran sebanyak 400 miliar.

Sumur resapan di Jakarta salah konsep, Anies membuat sumur di jalan dan trotoar. Akibatanya air hujan yang tidak terserap masuk ke dalam sumur tersebut. Berbeda dengan sumur resapan yang dibuat Ganjar di Jateng dan Jokowi di IKN.

Di Jateng, Ganjar sengaja membuat drainase khusus di daerah bukit. Air hujan yang jatuh bisa mengalir ke sumur resapan untuk kemudian diteruskan ke bawah. Sementara di IKN, Jokowi membuat kota spons. Konsepnya adalah memasang berbagai perangkap air yang bisa diteruskan ke tanah. Perbedaannya, IKN itu merupakan kota hutan. Jadi secara umum akan ada banyak jalur drainase di sekitar tempat itu.

Banyak program Anies lainnya yang terbengkalai. Karena pada dasarnya, mekanisme pengawasan tidak dilakukan. Pemerintah DKI Jakarta berjalan secara autopilot. Tidak ada kontrol dari gubernur untuk memastikan semua program jalan sesuai targetnya. Kasihan, sungguh kasihan warga Jakarta.

Komentar