TIBA-TIBA WAKIL KETUA KPK MUNDUR, APA YANG SEDANG DITUTUPI?

Oleh: Opini Terkini

KPK sering menjadi sorotan publik. Elit KPK dikabarkan medapatkan gratifikasi. Padahal selama ini KPK dianggap paling getol mengingatkan pejabat tentang bahaya gratifikasi. Tapi dalam beberapa kasus sebelumnya, Dewas KPK hanya memberikan sanksi ringan, misalnya teguran tertulis atau pemotongan gaji.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli belum lama ini telah dilaporkan ke Dewas KPK, karena Lili diduga menerima fasilitas, serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Bentuknya adalah tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika.

Dewas KPK telah meminta konfirmasi pihak PT Pertamina, untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini. Dengan kata lain, proses penyelidikan sebenarnya sedang berlangsung.

Tapi sebelum sidang diputuskan, Lili memilih mundur dari jabatannya. Tindakan Lili itu sebenarnya masuk akal. Sebab jika dugaan menerima gratifikasi itu terbukti, Lili akan menerima hukuman yang lebih berat. Sebab Lili sebelumnya juga pernah dijatuhi sanksi etik pemotongan gaji terkait penyalahgunaan pengaruh dan hubungannya dengan pihak berperkara di KPK, yakni Walkot Tanjungbalai non-aktif M Syahrial.

Jika Lili tidak mengundurkan diri, padahal dia terbukti telah menerima gratifikasi dan dipecat dari KPK, namanya akan tercemar. Maka langkah mundur dari KPK itu merupakan salah satu strategi Lili untuk menyelamatkan nama baiknya. Dan itu juga mengonfirmasi bahwa dugaan gratifikasi itu sangat kuat.

Sekarang proses penyelidikan kasus gratifikasi Lili otomatis dihentikan oleh Dewas KPK. Sebab Lili sudah mengundurkan diri. Dewas KPK hanya bisa mengadili mereka yang masih berstatus pekerja di KPK. Padahal, jika KPK memang ingin menguak kebenaran soal gratifikasi itu, penyelidikan bisa dilanjutkan. Meskipun yang bersangkutan telah mengundurkan diri.

Tapi begitulah drama yang sedang terjadi di KPK. Langkah Lili mengundurkan diri itu juga dimaksudkan untuk menyelamatkan muka KPK. Jangan sampai nama lembaga anti-rasuah justru tercemar karena salah satu petingginya menerima gratifikasi.

Kalau petingginya saja begitu, apalagi mereka yang ada di bawah? Karena logikanya, para petinggi KPK telah mendapat gaji dan fasilitas istimewa. Mereka juga merupakan tokoh-tokoh pilihan sebagai yang terbaik dari berbagai latar belakangnya. Namun tetap saja dugaan menerima gratifikasi muncul.

Dalam tradisi KPK, gratifikasi itu haram hukumnya. Meskipun bentuknya hanya tiket menonton balapan. Masih ingat Jokowi yang harus mengembalikan gitar yang dihadiahkan oleh band Metallica? Semua orang sama di hadapan hukum, termasuk presiden sekalipun.

KPK yang sekarang memang beda citranya dengan KPK zaman dulu. Masih kuat dalam ingatan publik mengenai fenomena Cicak versus Buaya. Dalam drama perseteruan KPK dengan Kepolisian itu, masyarakat secara umum memihak KPK.

Tapi sekarang berat rasanya untuk membela KPK seperti dulu. Sebab ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga pernah dilaporkan oleh ICW terkait menerima gratifikasi biaya menyewa helikopter. Namun oleh Dewas KPK, laporan itu tidak diproses.

Pengunduran Lili dari KPK sebenarnya memunculkan tanda tanya. Publik menilai, itu langkah untuk menutupi aib. Karena dengan begitu, proses penyelidikan kasus gratifikasi Lili otomatis dihentikan. Semua pihak happy.

Tapi ini menjadi preseden buruk. Bahwa ternyata jiwa jujur dan berani mengungkap kebenaran ke publik itu sangat langka. KPK yang dulu dianggap sebagai garda terakhir dalam melawan korupsi juga rentan mengalami penggembosan dari dalam.

Jika internal KPK sama buruknya dengan instansi hukum lain, lalu untuk apa lembaga adhoc atau sementara bernama KPK itu tetap dipertahankan? Padahal fungsi KPK itu untuk menguatkan kinerja kepolisian dan kejaksaan. Tapi kita harus kembali kecewa, karena ternyata kualitasnya sama saja.

 

Komentar