ANCAMAN KONVOI MOTOR KHILAFAH

Oleh: Ade Armando

Beredar viral, video yang menunjukkan sejumlah pemuda membawa tulisan ‘Kebangkitan Khilafah’ di beberapa kota pada akhir Mei .

Mereka juga membagi-bagikan brosur yang mengajak masyarakat mendukung khilafah. Mereka membawa bendera beraksara Arab. Konvoi Khilafah ini diketahui berlangsung di Jakarta, Brebes, Cimahi, Karawang.

Ini adalah sebuah kegiatan yang perlu mendapat perhatian serius. Upaya mendirikan negara khilafah pada dasarnya mengancam NKRI, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Apalagi, tokoh-tokoh di belakang penggerak konvoi khilafah kali ini diketahui memiliki hubungan dengan jaringan terorisme.

Selama ini yang sering didengar mengumandangkan Khilafah adalah Hizbut Tahrir Indonesia.

HTI sudah secara resmi dinyatakan dilarang di Indonesia. Tapi ternyata gagasan itu juga diusung oleh gerakan lain.

Yang melakukan konvoi khilafah saat ini adalah sebuah organisasi bernama Khilafatul Muslimin. Mereka sendiri secara terus terang mengakuinya.

Ini misalnya dinyatakan Ketua Khilafatul Muslimin DKI Jakarta Muhammad Abudan. Ketika masyarakat meributkan konvoi khilafah di Jakarta, Abudan langsung muncul dan menyatakan itu adalah kegiatan organisasinya.

Dia bilang, konvoi itu bernama motor syiar khilafah. Dia juga mengklaim konvoi sudah dilakukan sejak 2018, di berbagai kota.

Semula konvoi itu dilakukan tiga bulan sekali, dan sekarang menjadi empat bulan sekali. Itu berlangsung di berbagai kota di seluruh pulau Jawa. Di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, kawasan Priangan, Sumedang, Cirebon, Brebes, Tegal, Klaten, Solo, Surabaya.

Abudan menegaskan bahwa mereka tak pernah bermaksud merongrong NKRI, mengganti Pancasila, atau merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia.

Kalau ada tuduhan semacam itu, itu hoaks, katanya. Baginya, kegiatan itu merupakan agenda rutin untuk mensyiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah, dan bukan untuk mendirikan sebuah negara.

Baginya, kegiatan itu sebagai sarana untuk tukar pikiran dan pendapat tentang khilafah. Abudan juga menjelaskan, setiap orang yang ingin bergabung dengan Khilafatul Muslimin harus mendaftar hingga berbaiat.

Tapi, Abudan mengaku baiat yang dimaksud bukan seperti yang kalangan teroris lakukan. Baiat itu sumpah setia, katanya.

Abudan menyamakan baiat khilafah itu dengan sumpah setia bila ada warga yang ingin menjadi PNS, anggota TNI, atau polisi.

Pertanyaannya, apakah kita bisa percaya dengan penjelasan Abudan?

Ada dua hal yang harus dijelaskan. Pertama, ideologi khilafah itu sendiri. Kedua, siapa orang di belakang Khilafatul Muslimin.

Ideologi khilafah sepenuhnya berseberangan dengan demokrasi, NKRI, Pancasila dan UUD 45. Khilafah adalah sebuah sistem kenegaraan di mana ada seorang pemimpin yang berkuasa dengan menerapkan syariah dengan melandaskan diri pada Al Quran, Hadits, Sunnah, dan kesepakatan ulama.

Mereka tidak mengakui misalnya UUD 45 yang merupakan hasil karya manusia. Mereka hanya mau tunduk pada aturan Tuhan, bukan aturan manusia.

Pemimpin Khilafah disebut Khalifah atau Amir. Sang khalifah dipilih tidak melalui pemilu, melainkan oleh sebuah majelis yang terdiri dari para ulama yang terpilih. Kekuasaan khalifah absolut.

Dalam khilafah, tidak ada parlemen atau hakim yang independen. Hukum ditentukan oleh Khalifah. Khalifah tidak memiliki batas masa kekuasaan. Setelah terpilih dia akan berkuasa sampai meninggal, sakit, atau digulingkan.

Jadi kita bisa melihat bagaimana konsep Khilafah adalah gagasan yang anti demokrasi.

Abudan bisa saja mengatakan bahwa kampanye Khilafah ini tidak ditujukan untuk mengganti ideologi negara atau merebut kekuasaan. Tapi saya rasa, itu sekadar pernyataan di saat mereka organisasi mereka masih kecil.

Kalau mereka terus membesar, akan lain ceritanya. Pada dasarnya khilafah tidak bisa diperjuangkan berdampingan dengan demokrasi. Demokrasi, bagi mereka, harus diganti oleh Khilafah.

UUD 45, Pancasila, dan NKRI harus dihilangkan agar Khilafah bisa berdiri. Itu alasan pertama kenapa kita tak perlu percaya penjelasan manis Abudan.

Alasan kedua terkait dengan pendiri Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Baraja adalah mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan, kalau didengar penjelasan BNPT, sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII.

Selain aktif di NII, Baraja juga menjadi salah satu pendiri Jamaah Islamiyah. Baraja sendiri sudah dua kali ditahan terkait dengan aksi kekerasan dan teror.

Pertama, pada Januari 1979, berhubungan dengan teror Warman. Kelompok Warman adalah salah satu kelompok paling awal yang menjalankan aksi teror di Indonesia pada 1978.

Untuk mendanai gerakan, mereka melakukan pembajakan pesawat, peledakan bom, perampokan dan perampasan senjata. Pasukan Khusus PASUS WARMAN juga tak segan membunuh warga sipil, termasuk membunuh Rektor UNS Surakarta Dr. Parmanto pada tahin 1979.

Karena keterlibatannya dalam kelompok Warman, Baraja ditahan 3 tahun. Setelah lepas, ia ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun. Kali ini berhubungan dengan kasus pengeboman gereja dan Borobudur pada 1984 dan 1985.

Baraja juga diketahui bersama Abu Bakar Ba’asyir, tokoh terpidana terkait terorisme, mendirikan Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki. Keduanya kemudian juga ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pada 2000 lalu.

Dua hal itu saja sudah cukup membuat kita semua sangat perlu berhati-hati dengan Khilafatul Muslimin.

Apalagi belum lama ini, pada saat penangkapan seorang tersangka teroris berinisial NAS di Bekasi, ditemukan di kontrakannya kardus berisi buku-buku Khilafatul Muslimin dan logo bordir Khilafatul Muslimin.

Begitu juga, pada tahun 2015, Rohan Gunaratna Peneliti Terorisme dari Singapura melalui penelitiannya menulis Khilafatul Muslimin telah berbaiat kepada ISIS.

Pemerintah nampaknya perlu segera bertindak tegas, sebelum Khilafatul Muslimin terlanjur terus membesar.

Komentar