INI PENTING, TOLONG DIPENCET

Oleh: Grace Natalie

Setiap harinya rata-rata ada 5 kasus pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan. Ini data yang didapat Komnas Perempuan dari tahun 2016 hingga 2019. Dan ini hanya angka yang dilaporkan. Jumlah riil di lapangan pasti jauh lebih banyak, karena umumnya korban malu dan takut untuk melapor.

Menurut catatan LBH Apik, perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada korban, seharusnya Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di DPR ikut memasukkan pasal tentang perkosaan.

Draft awal RUU TPKS pada Agustus 2021 sebenarnya sudah menyertakan perkosaan. Pada draft awal itu sudah diatur definisi dan sanksi bagi tindak pidana perkosaan, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan korektif. Namun amat disayangkan dalam perjalanannya pasal tindak pemaksaan hubungan seksual/perkosaan ini justru dikeluarkan dari RUU TPKS.

Alasannya, tindak perkosaan akan dimasukkan di dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal sama sekali tidak ada jaminan bahwa definisi perkosaan yang komprehensif akan diatur dalam RKUHP. Pembahasan RKUHP akan menjadi sebuah pertarungan politik baru. Pasti akan ada tarik menarik kepentingan politik di situ. Sulit untuk berharap ada spirit yang sama untuk memperjuangkan korban kekerasan seksual di dalam pembahasan RKUHP. Oleh karena itu kita harus suarakan bersama-sama agar RUU TPKS harus memasukkan pasal tindak kekerasan seksual atau perkosaan.

Satu hal penting lainnya yang juga belum dimasukkan di dalam RUU TPKS adalah pemaksaan aborsi. Jadi, tahun 2017 lalu ada seorang gadis 15 tahun di Jambi yang diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri hingga hamil. Malu pada aib keluarganya, sang ibu menyarankan agar kandungan itu digugurkan saja. Saat aborsi dilakukan, ternyata kandungan sudah berusia 6 bulan. Jasad janin kemudian ditemukan warga dan si gadis remaja ini pun diproses secara hukum.

Dia disidang dan persidangan menyatakan bahwa dia bersalah karena telah melakukan aborsi dan menjatuhi hukuman 6 bulan penjara, meskipun jelas-jelas dia hamil di luar kemauannya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah menjadi korban perkosaan, ditambah pula harus mendekam di dalam penjara. Bayangkan kalau ada teman atau relasi kita yang menjadi korban perkosaan dan harus memilih kalau aborsi dipidana tapi kalau mau dipertahankan juga akan memperdalam trauma psikologis. Begitulah aturan hukum yang berlaku saat ini.

Pemaksaan aborsi tidak dimasukkan dalam RUU TPKS dengan alasan sudah diatur di UU Kesehatan. Memang sih UU Kesehatan membolehkan aborsi pada korban perkosaan tapi syarat-syaratnya sulit dipenuhi. Antara lain usia kehamilan belum berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, dan harus memiliki bukti medis bahwa usia kehamilan sesuai dengan waktu perkosaan, dan bukti terjadinya perkosaan dari penyidik kasus atau psikolog, atau ahli lain. Karena sulitnya memenuhi persyaratan itu, aborsi secara legal jadi sulit dilakukan. Namun sayangnya poin pemaksaan aborsi justru tidak masuk dalam RUU TPKS.

Masih ada sedikit waktu lagi sebelum RUU TPKS disahkan dan diundangkan, ayo pemirsa Cokro TV, kita suarakan bersama-sama isu ini, agar tindak perkosaan dan pemaksaan aborsi bisa dimasukkan dalam RUU TPKS. Jangan sampai terlambat.

Komentar