KEREN! MENLU RETNO MARSUDI TEGUR TALIBAN

Oleh: Ade Armando

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, layak diacungi jempol. Media internasional menggambarkan bagaimana Retno mengingatkan petinggi pemerintah Taliban di Afghanistan agar membuka hak bagi anak perempuan bersekolah di negara Islam itu.

Retno menyampaikan peringatan itu langsung kepada pejabat Menteri Luar negeri Taliban Amir Khan Muttaqi dalam pertemuan di Doha. Retno berada di Doha untuk menghadiri konferensi yang khusus dilakukan untuk melakukan penggalangan dana bagi Afghanistan.

Saat konferensi berlangsung tersiar kabar tentang pelarangan anak perempuan Afghanistan menempuh sekolah menengah.

Retno bersama akil Menteri Luar Negeri Qatar Lowlah Al Khater tanpa pikir panjang mengajak bicara Amir Khan. Retno langsung mengingatkan Amir Khan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada komitmen Indonesia dan negara-negara lainnya untuk membantu krisis pangan dan pelayanan kesehatan di Afghanistan.

Retno menekankan bahwa hak pendidikan bagi perempuan adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah berkuasa di Afghanistan. Retno sendiri telah menandatangani Letter of Intent tentang pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi rakyat Afghanistan pada 27 Maret 2022 lalu.

Indonesia berjanji akan membantu rakyat Afghanistan, termasuk dalam bidang pendidikan dan capacity building bagi anak-anak dan perempuan di negara yang terus menerus dilanda perang tersebut.

Bantuan bersifat jangka panjang itu antara lain mencakup bantuan dana pendidikan, pelatihan, dan beasiswa bagi rakyat Afghanistan, khususnya perempuan. Retno juga berharap bahwa dengan keterlibatan itu, Indonesia bisa berperan sebagai jembatan bagi pihak-pihak yang berseberangan.

Tapi bila Taliban sekarang kembali pada kebiasaan lamanya menindas perempuan, Indonesia mungkin sekali membatalkan segenap bantuan tersebut.

Dalam konferensi internasional itu, Retno bersama para menteri luar negeri lainnya secara bersama-sama menyatakan kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Taliban kembali melarang anak perempuan menempuh pendidikan di sekolah menengah.

Peserta konferensi menyatakan Taliban tidak berpegang pada komitmen semula untuk membuka sekolah bagi semua anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Peserta konferensi mengingatkan pendidikan bagi kaum perempuan akan membawa kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga di Afghanistan.

Pemerintah Taliban diminta memenuhi janji-janjinya tidak dengan hanya kata-kata, tapi dengan tindakan. Apa yang dilakukan Retno memang luar biasa.

Sebagai perempuan yang berposisi sebagai Menteri Luar Negeri dari sebuah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Retno secara tegas menunjukkan kemarahannya pada Taliban.

Retno tidak menunggu sampai para peserta konferensi menyatakan sikap. Hanya dalam beberapa jam setelah berita bahwa Taliban melarang anak perempuan bersekolah, dia dan koleganya dari Qatar langsung berbicara pada petinggi Taliban.

Apa yang terjadi di Afghanistan saat ini memang jelas mengkhawatirkan. Ketika tahun lalu Taliban mengambil alih kekuasaan, sempat terdengar janji-janji bahwa pemerintahan mereka tak akan lagi mengulang bentuk-bentuk anti-demokrasi di masa lalu.

Mereka berusaha membangun imej bahwa yang berkuasa kali ini adalah Taliban baru. Namun perkembangan terakhir menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan tersebut mungkin hanya akan berhenti pada kata-kata.

Berbagai contoh kecil bisa dijadikan indikator. Media mengabarkan Taliban kembali mewajibkan pegawai pemerintahan Afghanistan memelihara jenggot dan mengenakan sorban.

Para pegawai juga diinstruksikan untuk mengenakan pakaian tradisional berupa terusan longgar yang memanjang hingga bawah lutut. Pegawai pemerintahan tidak boleh masuk kantor jika tidak memenuhi aturan berbusana yang ditetapkan Taliban.

Seperti biasa yang paling terkena adalah kaum perempuan. Taliban melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas 6 SD.

Sebelumnya yang diberlakukan hanyalah pemisahan kelas antara murid perempuan dan pria. Kali ini bahkan untuk bisa menempuh Sekolah Lanjutan Pertama pun, perempuan dilarang.

Juga ada aturan bahwa perempuan tidak boleh naik pesawat jika tidak didampingi wali laki-laki. Perempuan dan laki-laki tidak boleh berada di ruang publik yang sama.

Banyak pihak khawatir apa yang terjadi ini adalah awal dari kembalinya Afghanistan ke era keterbelakangan saat Taliban berkuasa pada periode 1996-2001.

Kebijakan diskriminatif terhadap murid perempuan ini kabarnya berasal dari tuntutan pemimpin tertinggi yang berhaluan garis keras Taliban, Hibatullah Akhundzada.

Akhundzada sendiri telah menjadi pejabat tinggi saat Taliban berkuasa 20-25 tahun yang lalu. Bila dugaan ini benar, dunia memang layak berkabung.

Ketika Taliban berkuasa dulu, kebebasan dan hak sipil warga diabaikan.

Taliban menerapkan interpretasi secara keras syariah Islam yang dikombinasikan dengan tradisi dan nilai-nilai budaya Pashtun, daerah yang menjadi kampung halaman para penggerak Taliban.

Mereka menganggap semua ayat Alquran harus diterapkan sesuai dengan teks yang tertera di dalamnya. Mereka menganggap interpretasi modern terhadap ayat Alquran adalah haram.

Mereka tidak percaya pada lembaga, hukum, nilai, perilaku modern yang dianggap sebagai sekadar karya manusia yang dikuasai Barat. Mereka percaya umat Islam harus menjalankan syariah yang merupakan hukum yang telah dibuat oleh Allah.

Bagi mereka menerapkan hukum Allah adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. Penolakan terhadap hukum Allah dapat berakibat sangat fatal, seperti hukuman mati. Saat berperang, Taliban tak segan membantai warga sipil, melakukan kebijakan bumi hangus yang menghancurkan puluhan ribu rumah, atau membakar wilayah yang semula subur.

PBB melaporkan, selama berkuasa, pemerintahan Taliban melakukan setidaknya 15 kali aksi pembantaian yang menewaskan ribuan warga sipil. Taliban mengharamkan banyak hal. Mereka melarang instrumen musik, melarang lukisan, melarang film atau foto yang menampilkan mahluk hidup.

Mereka bahkan melarang olahraga seperti sepakbola, bermain catur, dan juga bermain layangan. Taliban melarang perempuan bersekolah, melarang wanita bekerja, bahkan melarang wanita keluar rumah kecuali bila didampingi kerabat pria.

Di tempat umum, perempuan harus mengenakan burqa setiap saat ketika di depan umum.
Dalam hal kesehatan, dokter pria dilarang menemui pasien wanita. Para perempuan yang melanggar hukum itu akan dicambuk atau dieksekusi di depan umum.

Sekitar pertengahan 1997, kepala tiga agensi PBB di Kandahar diusir hanya karena memprotes pelarangan terhadap seorang pengacara wanita dari badan PBB untuk memperlihatkan wajahnya saat mewawancarai warga sipil.

Taliban mendiskriminasi kaum minoritas. Mereka melarang nonmuslim mendirikan rumah ibadah, melarang nonmuslim mengkritik muslim, memerintahkan nonmuslim memasang pita kuning di atap rumah, melarang nonmuslim tinggal di pemukiman yang sama dengan kaum muslim, dan mewajibkan perempuan nonmuslim menggunakan pakaian berwarna kuning dengan tanda tertentu agar bisa dibedakan dari perempuan muslim.

Segenap penindasan hak asasi manusia itu terjadi di Afghanistan di saat Taliban dulu berkuasa. Dunia harus bersama-sama mencegah hal itu terulang kembali.

Karena itu Menlu kita, Retno Marsudi, harus diacungi jempol. Sebagai menteri dia langsung mengingatkan Taliban bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam ketika warga Afghanistan, laki-laki dan perempuan, ditindas. Kita semua memang tidak boleh tinggal diam.

Komentar