ANCAMAN DATANG DARI MASJID DAN PENGAJIAN

Oleh: Ade Armando

Dari Bengkulu ada kabar mengkhawatirkan: dua pengurus Majelis Ulama Indonesia Bengkulu ditahan Densus 88 karena diduga terlibat dalam jaringan terorisme, Jemaah Islamiyah.

Keduanya, berinisial CA dan RH, menempati posisi penting di MUI Bengkulu. CA adalah Ketua Komisi Fatwa, sedangkan RH adalah Wakil Ketua I.

MUI Bengkulu sudah menonaktifkan keduanya. Kedua tersangka teroris itu sudah aktif di MUI sejak 2005.

Dan mereka menjadi anggota JI pada 1999. RH dikenal sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, selain juga menjadi pendakwah. RH juga dikenal sebagai kader DPW Partai Ummat Bengkulu.

Dia juga diketahui pernah menjadi pengurus di sejumlah ormas Islam besar sebelum bergabung dengan Partai Ummat.

Ketua MUI Bengkulu menyatakan tak mengenal latar belakang kedua tersangka teroris tersebut.

Lucunya RH masih dibela oleh Partai Ummat. Jubir Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya justru menuduh Densus 88 tidak profesional dalam bekerja. Mustofa meminta pemerintah mengevaluasi Densus 88.

Apa yang terjadi di Bengkulu ini sangat layak membuat kita khawatir. Bayangkan, Komisi Fatwa dipimpin oleh tersangka teroris.

Fatwa macam apa yang akan dikeluarkan seorang teroris? Jangan-jangan dia akan memberi pembenaran kalau ada aksi-aksi teror terjadi?

Dan ini juga berarti kedua orang itu sedemikian lihai menyamarkan diri mereka, sehingga MUI Bengkulu mempercayakan posisi-posisi penting itu kepada mereka.

Kita bisa melihat bahwa mereka menyusup secara perlahan. Mereka sudah bersumpah setia pada JI pada 1999.

Enam tahun kemudian mereka mulai aktif menjadi pengurus MUI. Harap dicatat, tidak semua orang bisa masuk MUI. Pasti ada yang merekomendasikan. Dan pasti mereka ditunjuk sebagai pengurus karena dianggap memiliki kualifikasi sebagai ulama.

Ini juga bisa kita kaitkan dengan fakta bahwa salah seorang dari teroris itu adalah dosen dan pendakwah sekaligus. Bahkan di aitu pengurus di partai politik nasional.

Jadi jangan bayangkan bahwa para anggota teroris adalah kalangan radikal yang dapat dengan mudah diidentifikasi.

Mereka bisa jadi nampak sebagai manusia normal, bahkan terpandang.

Ini merupakan peringatan keras bagi kita semua.

Ini bukan kali pertama diketahui ada pengurus MUI yang ditahan karena diduga terkait dengan terorisme.

Tahun lalu, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ahmad Zain An-Najah, juga ditangkap karena diduga terkait dengan Jemaah Islamiyah.

Selain An-Najah, ketika itu juga ditangkap Farid Okbah yang adalah ketua sebuah partai politik.

Apa yang terjadi menunjukkan bahwa ancaman terorisme atas nama Islam ini memang nyata.

Dan ini juga menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris ini menyebar melalui lembaga-lebaga strategis.

Saat ini diperkirakan JI memiliki enam hingga tujuh ribu anggota dan simpatisan di seluruh Indonesia.

Mereka menyusup ke tengah masyarakat dengan berkamuflase sebagai organisasi yang aktif bergerak pada isu-isu kemanusiaan. Mereka juga nampak seolah-olah inklusif. Mereka bahkan berafiliasi dengan lembaga pendidikan.

Selain itu, anggota JI juga menyebar di berbagai lini. Densus 88 pernah menangkap anggota JI yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan guru.

Data ini semua menunjukkan bahwa kita terpaksa ekstra hati-hati dengan lembaga-lembaga Islam dengan karakter tertentu.

Ini tentu saja tidak berarti kita harus alergi dengan Islam. Ini tidak berarti kita perlu mencurigai semua yang berbau Islam.

Namun tak bisa juga dihindari harus ada pemantauan khusus terhadap organisasi-organisasi yang diduga berpotensi terafiliasi dengan terorisme dan radikalisme.

Dalam kaitan itulah, kita perlu memahami apa yang disampaikan Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akhir Januari lalu.

Direktur BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid menyatakan pemerintah akan melakukan pemetaan masjid-masjid di Indonesia.

Ini tidak berarti masjid dicurigai. Namun perlu ada upaya untuk mengetahui apakah masjid tertentu memang digunakan untuk ibadah, ukhuwah, silaturahmi, atau justru sebaliknya.

Menurut Ahmad, BNPT akan memetakan mana masjid yang moderat, dan mana yang sering disalahgunakan.

Memang tidak semua pihak mangapresiasi langkah-langkah tersebut. Mantan Presiden sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa tidak ada masjid yang radikal.

Menurutnya, tidak ada masjid yang salah.

Yang bermasalah adalah kalau ada pembicara yang berdakwah secara radikal di masjid, katanya. Karena itu yang harus disalahkan adalah orangnya, bukan masjidnya.

Menurut JK, masjid merupakan rumah Allah, yaitu bangunan atau tempat yang digunakan untuk beribadah. Karena itu, jika terdapat orang yang melakukan kesalahan, maka masjid tidak bisa dianggap bersalah.

Menurut saya, JK terkesan menggampangkan masalah.

Masjid, pengajian atau organisasi yang membawa nama Islam memang bisa menjadi ladang perekrutan yang strategis bagi kelompok radikal dan teroris.

Kelompok teroris dan radikal nampaknya kini sadar bahwa mereka harus aktif mencari anggota, pendukung, dan simpatisan.

Dan tempat apalagi yang lebih menjanjikan daripada masjid atau pengajian di mana berkumpul orang-orang beragama Islam yang memiliki kepedulian pada agamanya?

Mereka kan tidak mungkin mencari anggota baru dari restoran, tempat gym, atau forum diskusi liberal.

Di masjid dan pengajian, mereka bisa mengidentifikasi orang-orang yang nampaknya gampang dicuci otaknya.

Biasanya adalah mereka yang frustrasi, yang punya mental health, tidak memiliki pengetahuan mendalam, dan mungkin kehilangan orientasi.

Dan karena masjid maupun pengajian adalah lembaga-lembaga demokratis, kaum radikal dan teroris ini pun bisa menyusup dengan menanamkan kader-kader mereka dengan image seolah sangat Islami.

Mereka datang dari luar, membangun pengaruh dan kemudian merekrut anggota baru. Jadi masalah memang bukan di masjid.

Tapi jelas ada masalah dengan aktivitas di dalam masjid dan orang-orang yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut.

Masjid dan pengajian, dan juga sekolah, harus diawasi secara seksama. Memang tidak ada pilihan lain.

Komentar