NAJWA SHIHAB, EDY MULYADI DAN LOGIKA RECEHAN

Oleh: Ade Armando

Saya baru saja dikirimi sebuah video satu menit Najwa Shihab. Najwa menyindir perpindahan ibukota ke Penajam.

Saya selalu mengagumi sensitivitas, kepekaan Najwa terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Tapi kali ini, Najwa justru mereduksi isu penting yang dibahasnya menjadi recehan.

Dalam video itu, Najwa berpura-pura sedang lari pagi bersama kawan perempuannya. Lantas Najwa berhenti, padahal seharusnya dia masih berlari 3 km lagi agar target hari itu tercapai.

Si temannya mendesak terus agar Najwa berlari. Akhirnya Najwa berjanji, dia akan terus berlari kalau si teman bisa menjawab pertanyaannya.

Pertanyaan Najwa adalah: Bagaimana menjamin hak masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan ibukota baru di Penajam?

Kawannya – yang menyebut dirinya smart — bingung dan berkata: Ha… sambil menggigit jari-jari tangannya. Itu yang saya bilang receh.

Mungkin Najwa sedang berusaha menarik lebih banyak penonton dengan menghadirkan video pendek yang memang menjadi tayangan khas Tiktok dan Instagram. Karena itu harus agak lucu dan mengejutkan.

Tapi yang jadinya dikorbankan adalah substansi.

Isu tentang perpindahan ibukota dan isu hak masyarakat adat yang sedemikian penting diringkas menjadi hanya satu pertanyaan di dalam video receh yang bahkan tidak memuat informasi dan pencerahan apapun.

Dan ini menjadi ironis karena sebulan sebelumnya, Najwa sebenarnya membuat video yang mendalam tentang perpindahan ibukota. Itu dibuat dalam program Mata Najwa di Trans TV awal Desember.

Dalam program itu, Najwa menampilkan rangkaian wawancara, baik dengan wakil pemerintah maupun masyarakat adat. Dari acara itu saja kita sudah menangkap keruwetan yang dihadapi.

Di satu sisi, pemerintah menjelaskan bahwa tanah yang digunakan untuk pengembangan ibukota adalah tanah negara, hutan, yang tidak dihuni masyarakat. Jadi tidak akan ada pengambilalihan tanah rakyat atau memindahkan masyarakat ke tempat lain

Sementara di sisi lain, masyarakat mengeluhkan nasib mereka, kekhawatiran mereka akan dimarjinalisasi, ketidakmampuan mereka bersaing, dan nasib tanah adat yang akan digunakan untuk pengembangan ibukota.

Ini persoalan yang sama sekali tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu pembahasan yang serius. Jadi sangat memprihatinkan bahwa Najwa menurunkannya menjadi video receh yang tadi saya sebut.

Tapi apa yang dilakukan Najwa ini tentu masih jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan sejumlah penentang pemindahan ibukota lainnya.

Salah satu contoh terbaik adalah jurnalis senior yang adalah kader PKS, Edy Mulyadi. Dia menolak pemindahan ibukota, tapi dengan cara ngawur. Dia menuduh bahwa di belakang pemindahan ini ada kepentingan penguasa dan pengusaha Cina yang berusaha menguasai Indonesia. Dia mengatakan bahwa Cina sudah sejak lama berusaha menjajah Indonesia.

Dulu mereka berusaha menempatkan orang suruhan mereka, Ahok, sebagai Gubernur DKI. Tapi gagal. Maka kini mereka berhasil mengarahkan Jokowi untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan.

Masalahnya, kata Edy, daerah Kalimantan Timur itu sama sekali tidak menarik. Jadi dalam narasinya, ibukota pindah, tapi tidak akan ada penghuninya mengingat orang-orang yang tinggal di Jakarta tidak akan mau berbondong-bondong bermigrasi ke ibukota.

Maka yang datang adalah pendatang dari Cina yang difasilitasi pemerintah dan perusahaan Cina. Ini saja sudah absurd. Tapi cerita belum selesai.

Dia lantas melakukan blunder terbesar ketika untuk meyakinkan publik bahwa Kalimantan tidak menarik, dia bilang, siapa yang mau pindah ke tempat jin buang anak?

Bahkan dengan pongah dia menyebut penduduk yang menghuni daerah ibukota baru adalah genderuwo dan kuntilanak. Edy memang akhirnya harus membayar mahal kesombongannya itu.

Masyarakat Kalimantan Timur dengan segera bereaksi keras. Edy sudah dilaporkan ke polisi atas penghinaannya itu. Namun yang terpenting dalam perdebatan tentang ibukota baru ini adalah betapa tidak bermutunya kritik yang disampaikan.

Dan bukan cuma Edi yang melontarkan tuduhan ngawur soal konspirasi Cina. Rizal Ramli pun kurang lebih serupa. Dia juga menuduh ibukota baru itu akan dijadikan tempat bagi banjir warga Cina yang didanai pemerintah Cina untuk menguasai Indonesia.

Ini super receh.

Seperti saya katakan perpindahan ibukota adalah sebuah masalah serius yang memerlukan pembahasan serius. Sejauh ini, kritik yang dilancarkan terhadap kebijakan ini kerap melebar ke mana-mana.

Apa yang disampaikan Najwa sebenarnya cukup substantif. Kepedulian serupa sudah dilontarkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Mereka juga khawatir ribuan warga masyarakat adat akan menjadi korban proyek ibukota negara baru ini.

Mereka memandang masyarakat adat tidak akan bisa bersaing secara ekonomi dengan para pendatang dari Jakarta, karena selama ini ekonomi mereka bergantung pada ruang hidup tradisional mereka–hutan, sawah, kebun, sungai, dan laut.

Begitu juga sebagian mempersoalkan kerusakan lingkungan sebagai imbas pembangunan kawasan ibukota nantinya, mulai dari ancaman terhadap tata air, flora-fauna, dan pencemaran.

Kalau itu kritiknya, ini memang adalah persoalan-persoalan yang memang harus dijawab pemerintah. Namun sering juga yang dilontarkan adalah tuduhan yang dilandasi prasangka buruk.

Misalnya ada kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menyebut pemindahan ibukota ini sebagai proyek oligarki yang akan mendekatkan ibukota negara dengan pusat bisnis beberapa perusahaan yang memang memiliki konsesi di sana.

JATAM Kaltim bahkan menuduh bahwa pemindahan ibukota ini dilakukan agar pemerintah dapat mengambilalih kewajiban melakukan reklamasi terhadap bekas-bekas tambang yang seharusnya dilakukan perusahaan-perusahaan tambang.

Bila perdebatan selalu dilandasi prasangka semacam itu ya memang kita tidak akan ke mana-mana. Untuk derajat tertentu, kritik seperti yang dilontarkan AMAN sangat layak didiskusikan. Hak masyarakat harus selalu diperhatikan.

Namun di sisi lain, perpindahan ibukota tidak bisa lagi ditunda, karena once and for all, sentralisme Jakarta dan Jawa harus dihentikan.

Beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Ada soal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan ketersediaan air bersih. Demikian pula, Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa sangat mendominasi.

Dengan pemindahan ibukota, pemerintah ingin menghapus istilah “Jawasentris” dan meningkatkan kontribusi pulau lain. Konversi lahan juga terbesar terjadi di pulau Jawa.

Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Jadi, ibukota memang harus pindah.

Yang harus dicari adalah jalan agar perpindahan ini dapat diminimalisasi eksesnya. Ibukota pindah dan masyarakat di lingkungan ibukota baru dapat merasakan manfaat bagi kesejahteraan hidup mereka.

Ini perlu pembahasan serius. Bukan cuma narasi-narasi receh yang sama sekali tidak membantu

Komentar