DRAMA ANIES BUANG BADAN DI UPAH MINIMUM BURUH

Oleh: Rian Ernest

Upah Minimum Provinsi atau UMP Provinsi DKI 2022 hanya naik Rp37.749 hanya sebesar 0,8 persen saja dari tahun sebelumnya. Gubernur Anies katanya terpaksa menekan surat keputusan UMP agar tidak dianggap melanggar peraturan. Apa maksudnya Anies? Apakah ini bentuk buang badan Anies Baswedan?

Kemarin, hari Rabu, 8 Desember, massa buruh menggeruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan setelah menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, pada tanggal 29 November Gubernur Anies sempat menemui serikat buruh yang tengah menggelar aksi demo di depan Gedung Balai Kota. Di depan para buruh, Gubernur Anies mengatakan, dia terpaksa menekan surat Keputusan mengenai UMP. Katanya, UMP DKI 2022 hanya naik Rp37.749 atau sebesar 0,8 persen saja.

Gubernur Anies bilang, dia terpaksa menekan surat keputusan agar tidak dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Gubernur Anies juga bilang, kalau beliau sudah bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali formula penghitungan UMP tahun 2022 tersebut.

Karenanya dalam aksi buruh kemarin, para buruh yang hadir meminta Gubernur Anies menyampaikan revisi aturan UMP dan mengumumkan nilai kenaikannya, seperti yang telah Gubernur Anies janjikan sebelumnya, kata buruh.

Lebih lanjut Gubernur Anies mengungkapkan bahwa peluang revisi dibuka karena Gubernur Anies menilai penetapan upah minimum dengan menggunakan formula yang diatur dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Saya lalu lebih lanjut riset dan mendapatkan surat Gubernur Anies kepada Menteri Tenaga Kerja tertanggal 22 November 2021. Setelah saya baca, saya lihat ada yang sangat aneh. Terlihat betul nada perlawanan Gubernur Anies terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Secara eksplisit Gubernur Anies bilang kalau keputusan Gubernur DKI tentang UMP dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan pemerintah pusat. Gubernur Anies berbicara atas nama Pemprov DKI, katanya Pemprov DKI melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kondisi senyatanya di lapangan.

Pertanyaan besarnya, dengan mengatasnamakan Pemprov DKI, apakah betul kesimpulan tentang keadilan tersebut telah bersumber dari proses yang jelas, terstruktur dan terukur di dalam internal birokrasi Pemprov DKI itu sendiri, sebelum Gubernur Anies menyimpulkan atas nama Pemprov DKI? Bahaya betul bila tanpa ada proses yang resmi dan terarah, lalu Gubernur Anies menarik kesimpulan mengatasnamakan lembaga Pemprov DKI. Ngeri banget….

[Link ke editor: https://www.scribd.com/document/543230099/Surat-Gubernur-DKI-Jakarta-Kepada-Yth-Menteri-Ketenagakerjaan-Republik-Indonesia-Perihal-Usulan-Peninjauan-Kembali-Formula-Penetapatan-Upah-Minimum-P#fullscreen&from_embed]

Surat Gubernur Anies ini jelas membuang badan kesalahan ke Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah pusat.

Sebenarnya ada cara lebih terhormat bagi Gubernur Anies, tanpa harus menunjukkan kesalahan, menuding kesalahan posisi pemerintah yang lebih tinggi, apalagi sampai buang badan, yaitu: turunkan biaya hidup di Jakarta. Itu sejatinya adalah pekerjaan rumah yang ada dalam wewenang Gubernur DKI. Sebaiknya Gubernur Anies fokus di dalam rumah tangga sendiri. Tanpa menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah pusat. Kalau langkah-langkah seperti ini terus dilakukan dan dicontoh oleh daerah-daerah lain, jelas akan membahayakan stabilitas politik nasional…

Program warisan Pak BTP seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bazaar murah sembako, atau subsidi transportasi Transjakarta sudah bisa menjadi solusi dan setahu saya masih berjalan, asal dijalankan lebih transparan dan lebih meluas. Harusnya uang rakyat dari pajak kita dipakai untuk hal seperti itu, bukan untuk balapan yang tidak jelas seperti Formula E atau proyek sumur resapan yang bermasalah di mana-mana.

Satu program Gubernur Anies yang bagus sebenarnya adalah Rumah DP 0%. Tapi pada akhirnya yang bisa akses itu semua bukanlah masyarakat berpenghasilan rendah yang betul-betul terjepit masalah perumahan. Target awal, katanya Pemprov mau membangun 200 ribu unit rumah DP 0%. Dan sudah 4 tahun menjabat, Gubernur Anies baru bisa membangun 882 unit. Jauh banget dari target….

Dan janji kampanye rumah yang bisa menguntungkan warga kelas bawah pada saat kampanye, sekarang faktanya hanya bisa dinikmati warga yang bergaji sampai dengan Rp14 juta. Ya pasti warga kelas bawah susah dapat jatah lah, kalau harus sikut-sikutan dengan warga lain yang lebih berduit.

Hal lain soal biaya hidup, apakah Gubernur Anies sudah konsisten berantas mafia air bersih, terutama di daerah pemukiman padat di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat? Apakah semua warga di sana sudah mendapatkan jaringan pipa distribusi air? Atau Gubernur Anies tutup mata dengan praktik jual air di jerigen dan sebagainya? Warga ekonomi lemah membeli di jerigen bisa menghabiskan sampai Rp600 ribu per bulannya. Sedangkan warga ekonomi menengah dengan aliran PAM hanya bayar 120 ribu per bulan. Jelas kan adil atau tidaknya?

Menuangkan program ke dalam secarik kertas adalah hal mudah bagi seorang gubernur. Yang lebih berat adalah mengawasinya. Tapi harusnya Gubernur Anies tidak perlu takut, karena beliau memiliki puluhan anggota Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan. Harusnya mereka-mereka ini bisa maksimal awasi itu semua… Jangan lupa, Pemprov DKI punya anggaran jumbo dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Dan itulah langkah Gubernur Anies. Buang badan di UMP DKI.

Ketua Umum PSI sudah bilang kalau Gubernur Anies pembohong…
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal yang dekat dengan Gerindra, partai pengusung Anies di Pilkada kemarin pun juga sudah bilang Gubernur Anies bohong terus.
Mantan bos saya, Pak BTP pun bilang saat debat TV kampanye Pilkada DKI, BTP bilang, “Saya gak suka bohongin orang untuk Pilkada. Itu aja. Saya mesti jujur.” Itu kata Pak BTP.

Yuk teman-teman Cokro TV, kita terus cermat dan terus kritis. Pemerintah daerah yang baik tidak akan tercipta kalau kita terus diam.

 

Komentar