PENANGKAPAN FARID OKBAH MELANGGAR HAM?

Oleh: Rian Ernest

Densus 88 Antiteror menangkap Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Farid Okbah, Selasa ini di rumahnya di Bekasi. Penangkapan karena dugaan terlibat dalam jaringan teroris.

Ada banyak pihak yang mempertanyakan penangkapan ini. Saya akan coba bedah dari sisi hukumnya.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigjen Ahmad Nurwakhid, pada Rabu ini mengatakan Farid Okbah merupakan salah satu anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang tercatat pernah mengikuti pelatihan di Afghanistan.

Menurut Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, upaya-upaya penegakan hukum terhadap pihak yang bekerja di Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf, baik di wilayah Jakarta, Sumatera Utara, dan Lampung dilakukan sejak tahun 2019. Menurut Polri, lembaga ini dibuat oleh kelompok JI untuk mendapatkan pendanaan dengan mengkamuflase kegiatan untuk pendidikan dan sosial.
Dari upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan, Densus 88 Antiteror mendapatkan beberapa keterangan yang dijadikan petunjuk untuk menuntaskan kasus kelompok teroris JI ini.
Ada 28 berita acara pemeriksaan atau BAP dari tersangka, keterangan ahli dan dokumen-dokumen yang menjurus kepada para tersangka yang ditangkap, kata Humas Polri.
Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan 28 BAP, Densus lalu menangkap Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain An-Najah dan Anung Al Hamad di wilayah Bekasi, Selasa lalu. Ahmad Zain An-Najah sendiri merupakan anggota dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada saat ditangkap.

Ada beberapa pertanyaan. Kenapa penangkapan Okbah dan kawan-kawan tidak pakai surat penangkapan atau surat penyitaan?

Teman-teman, terorisme, seperti juga kejahatan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. extraordinary crime, serious crime. Konsep ini penting untuk kita pegang bersama.
Di mana aturan tentang terorisme? Kita bisa merujuk ke UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diatur di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Untuk gampangnya, kita sebut saja sebagai UU Tipiter.

Pasal 1 angka 2 UU Tipiter mengartikan terorisme, terorisme adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Teman-teman Cokro TV kita tidak tahu kesimpulan apa dari proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polri. Namun kalau saya lihat dari info Polri di pemberitaan, sepertinya ini terkait dengan pendanaan. Perihal pendanaan diatur di UU Tipiter Pasal 11. Aturannya demikian: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, bagi setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, dan Pasal 10 UU Tipiter.

Ada lagi aturannya di Pasal 13 UU Tipiter. Diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:
a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, itu semua dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Nah, bagi teman-teman yang mempertanyakan soal sah atau tidaknya penangkapan, ada satu rambu yang jelas bagi para penyidik yang diatur di Pasal 25 ayat 7 dan Pasal 28 ayat 3 UU Tipiter. Kata aturan itu, penangkapan wajib menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia, antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan kalau di penahanan aturannya adalah tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Jadi tenang saja teman-teman, Densus 88 dan para penyidik lain tentu tidak akan keluar dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan di atas. Selain memang teman-teman Polri haruslah taat kepada UU, apabila teman-teman Polri melanggar hal-hal yang di atas, tentu bisa saja menjadi objek praperadilan.

Apa itu Praperadilan? Menurut pakar hukum Yahya Harahap, Praperadilan adalah lembaga yang melekat pada Pengadilan Negeri yang bertujuan menegakkan hukum dan perlindungan terhadap HAM. Segala bentuk perampasan kemerdekaan dan pembatasan terhadap HAM, yang memang secara aturan akan dilakukan pada saat penangkapan dan penahanan, haruslah dipastikan berjalan sesuai ketentuan hukum. Praperadilan menjadi forum untuk memastikan itu semua terlaksana.

Praperadilan dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk memutuskan salah satunya: sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.

Jadi tentu saja, Polri tidak akan mau kerja keras mereka menjadi mentah begitu saja karena kandas di sidang praperadilan pada saat keabsahan penangkapan dan penahanan dipersoalkan.

Jadi bila ada pihak yang berkepentingan, bila ada pihak yang juga keberatan dengan metode penangkapan dan penahanan, jelas, praperadilan bisa menjadi forum untuk menguji hal itu semua. Saya sendiri yakin pihak Polri sudah berjalan sesuai dengan prosedur.

Soal ada yang mengeluhkan para terduga atau tersangka ini tidak diampingi oleh penasehat hukum, sebagai referensi, saya ingin membagikan pandangan Polri, namun bukan dalam kasus ini, tapi ini pada kasus Munarman. Pada kasus Munarnam, menurut Kombes Ahmad Ramadhan, penyidikan kasus terorisme itu berbeda hukum acara pidananya dengan kasus biasa.

Lebih lanjut, pada kasus Munarman juga, menurut Brigjen Rusdi, penyidik Densus 88 Antiteror Polri memiliki hak melarang Munarman bertemu dengan kuasa hukumnya. Menurut beliau, pelarangan itu dilakukan demi kepentingan penyidikan. Itu adalah hak dari penyidik. Kita tahu bahwa KUHAP memang menjamin adanya pendampingan hukum di setiap tahapan pemeriksaan. Namun demikian Polri punya pandangan bahwa untuk penanganan kasus terorisme ada kekhususan tertentu. Ini akan kembali, menurut saya, ke konsep bahwa terorisme adalah extraordinary crime.

Untuk pihak-pihak yang merasa keberatan dengan penangkapan dan penahanan dan segala peroses di dalamnya, forum praperadilan bisa menjadi tempat menguji itu semua.

Kita lihat saja perkembangan kasusnya. Saya mengapresiasi tindakan Densus 88 dan Polri dalam menindak kasus terorisme di tanah air. Bravo Polri!

Komentar