INI KISAH NYATA

Oleh: Grace Natalie

Saya punya cerita. Ini kisah nyata dari tiga perempuan berbeda. Cerita pertama tentang Valencya warga Karawang, Jawa Barat. Kisah malang Valencya saat ini sedang menjadi sorotan media. Dua puluh satu tahun lalu dia menikah dengan Chan seorang warga negara Taiwan. Ternyata sejak awal, Valencya sudah menjadi tulang punggung keluarga, dia harus bekerja keras, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sudah begitu, masih harus membayar utang-utang Chan.

Kabarnya, Chan punya kebiasaan buruk, yaitu mabuk-mabukan.
Pertengkaran antara keduanya pun jadi sering terjadi. Suatu kali, berbulan-bulan Chan tidak pulang ke rumah. Sekalinya pulang, mabuk. Wajar saja Valencya marah dan menegur Chan dengan keras. Pertengkaran dalam rumah tangga sebenarnya biasa. Tapi dalam kasus Valencya, teguran dan protes kerasnya terhadap sang suami yang jarang pulang, tidak memberi nafkah dan suka mabuk-mabukan, malah dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Chan lapor ke polisi. Sempat sih ada mediasi, namun Chan malah bertanya, kompensasi apa yang akan diberikan oleh Valencya kalau mau laporannya dicabut. Wah, jangan sampai ini mengarah ke pemerasan ya.

Kasus Valencya terus berlanjut hingga ke persidangan, dia terancam dihukum satu tahun penjara. Yang mengagetkan, suara omelan Valencya ternyata diam-diam direkam oleh Chan dan dijadikan barang bukti KDRT. Untunglah akhirnya kasus yang menggelikan ini terdengar oleh Jaksa Agung dan Kapolda Jawa Barat. Jaksa yang melakukan penuntutan saat ini tengah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, sementara penyidik yang memeriksa kasus Valencya sudah dinonaktifkan dan juga tengah diperiksa oleh Propam Polda Jabar.

Selanjutnya perkara Valencya akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Valencya pun bisa sedikit lega. Untung saja kasus ini menjadi viral dan hangat diperbincangkan publik.

Kalau tidak viral, saya khawatir Valencya akan masuk penjara.

Cerita kedua tentang seorang perempuan, inisialnya MU warga Medan, Sumatra Utara. Bulan Mei lalu, suami MU ditangkap polisi karena kasus narkoba. Pasca penangkapan, sejumlah oknum Polsek Kutalimbaru diduga melakukan pemerasan, dengan meminta MU menyetor sejumlah besar uang sebagai jaminan agar suaminya bisa dibebaskan. MU tidak punya uang sebanyak itu. Kemudian dia disuruh menemui seorang anggota polsek Kutalimbaru di hotel. Yang terjadi selanjutnya sangat memilukan, MU yang tengah hamil tua dan setiap saat bisa melahirkan, malah diperkosa oleh oknum polisi tersebut.

Delapan oknum anggota Polsek Kutalimbaru kemudian menjalani sidang kode etik atas dugaan pemerasan dan pemerkosaan. Namun hukuman yang dijatuhkan sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Mereka hanya dijatuhi hukuman mutasi bersifat demosi, penundaan pendidikan selama satu tahun, dan gaji berkala. Perbuatan para oknum polisi ini seharusnya memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti. Apalagi mereka adalah pelayan masyarakat yang telah menyalahgunakan otoritas dan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri yang merugikan orang lain.

Cerita ketiga menimpa seorang yang saya kenal secara pribadi, inisialnya IP, seorang warga Jakarta. Saat anak pertamanya berusia 8 bulan dan dia juga sedang hamil lagi 4 bulan, suami IP tiba-tiba meninggalkan keluarganya. Ketika IP akan bersalin, si suami datang dan pergi lagi tanpa pamit sambil membawa anak mereka yang berusia 1 tahun dan sebenarnya masih menyusu dari ibunya. Selama 2 tahun IP tidak pernah bertemu dengan anak pertamanya karena selalu dihalangi oleh sang suami. Akhirnya IP melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya. Pengadilan telah memvonis sang suami bersalah karena melakukan kekerasan psikis dengan memisahkan anak secara paksa dari ibunya, dan juga kekerasan ekonomi, karena sejak awal mereka menikah tidak pernah menafkahi IP, dan juga anak-anaknya.

Setelah menjalani hukuman, sang suami mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Dia meminta hak asuh atas kedua anak dengan alasan sang ibu memiliki watak temperamental, egois, dan tidak menghormati suami. Yang mengejutkan, gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, dan hak asuh kedua anak pun jatuh kepada sang ayah yang telah terbukti dan dipidana atas kasus KDRT dan juga menelantarkan anak istrinya. Padahal dalam praktik beberapa putusan yang dianggap sebagai yurisprudensi cenderung memberikan hak asuh kepada ibu.

Nasib malang IP tidak berhenti sampai di situ, dia digugat oleh keluarga sang suami atas perbuatan tidak menyenangkan. Tanpa ada informasi terkait perkembangan kasus, tahu-tahu IP saat ini sudah jadi terdakwa. Sepengetahuan saya, frasa perlakuan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Semoga ada intervensi keadilan seperti yang dialami oleh Valencya, kalau tidak, IP yang merupakan korban KDRT, dan ditelantarkan bertahun-tahun kemungkinan besar akan masuk ke dalam penjara.

Menurut catatan Komnas Perempuan, banyak putusan pengadilan di Indonesia yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, terutama kasus-kasus kekerasan. Pemidanaan terhadap korban perempuan justru akan membuat korban semakin takut untuk melaporkan kasusnya dan tentu saja ini akan memicu lebih banyak lagi kasus-kasus kekerasan pada perempuan. Semoga Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri memberi perhatian khusus pada situasi ini. Pelaku kekerasan apalagi yang berstatus aparat penegak hukum harus ditindak tegas dan bukan sekadar dimutasi.

Sementara itu kita sebagai masyarakat juga bisa berkontribusi dengan mengangkat kasus-kasus kekerasan pada perempuan ke permukaan. Pelaku pemerkosaan dan pemerasan terhadap MU harus diproses hukum pidana. Ayo kita suarakan juga kasus IP agar perempuan korban KDRT ini jangan menjadi korban kriminalisasi yang berakhir dipenjara. Kalau kamu mengetahui ada kasus-kasus lain lagi, tuliskan di kolom komentar, ya. Kita angkat dan sebarluaskan kasusnya agar pejabat-pejabat yang berwenang tahu dan berbuat sesuatu.

 

 

 

Komentar