DUH, JALAN TOL KOK DIJUAL-JUALIN?

Oleh: Denny Siregar

Saya sudah sering menulis tentang jalan tol, pembangunan dan penjualan sahamnya. Tapi masih banyak yang belum mengerti, karena terbawa narasi oposisi yang seperti alergi dengar kata “jual” dalam masalah aset pemerintah. Padahal kata “jual” bukan berarti kita kehilangan aset, ataupun merugi, tetapi bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan di dalam proses pembangunan.

Saya coba jelaskan lagi dengan bahasa sederhana dan pelan-pelan. Perhatikan baik-baik, supaya kita mengerti alur ceritanya tanpa menyebut angka-angka yang bikin pusing kepala.

Dulu sekali, di masa pemerintahan sebelum Jokowi, pembangunan jalan tol selalu tersendat. Contohnya, Tol Becakayu yang sudah diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1995, akhirnya mangkrak puluhan tahun dan baru dibangun lagi pada masa awal pemerintahan Jokowi di tahun 2014. Tol Bocimi, yang menghubungkan Bogor, Ciawi, dan Sukabumi, sudah diresmikan sejak tahun 1997. Tetapi mangkrak juga puluhan tahun lamanya dan baru dibangun di masa pemerintahan Jokowi di tahun 2016.

Kenapa kok pembangunan tol bisa mangkrak sampai puluhan tahun begitu? Karena model bisnisnya yang salah. Model bisnis yang dipakai pemerintahan dulu adalah, mereka yang punya perencanaannya, tapi gak punya duitnya. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan surat yang namanya konsesi jalan tol, yaitu kerjasama pemerintah dengan swasta untuk membangun jalan tol. Surat konsesi untuk Tol Becakayu dan Bocimi ini dikeluarkan di masa pemerintahan Soeharto, dan diberikan kepada perusahaan swasta dalam negeri untuk mencari investasi supaya mereka bisa membangun jalan tol.

Dari mana swasta bisa dapat untung? Gini perhitungannya. Untuk satu jalan tol, diperkirakan pembangunan, anggap sajalah, mencapai Rp1 triliun. Swasta yang cari duit dan danai pembangunan itu. Nah, swasta mendapatkan konsesi pengelolaan jalan tol selama 40 tahun misalnya. Selama 40 tahun itu, swasta kemudian menghitung, ah ternyata untung 30 persen dari modal yang mereka keluarkan. Sesudah 40 tahun dan swasta sudah mendapatkan untung, maka konsesi jalan tol, kembali ke pemerintah lagi sebagai pemilik. Kalau misalnya rugi? Ya, swasta itu yang nanggung, bukan pemerintah.

Masalahnya, sesudah mereka mendapatkan konsesi tol, perusahaan-perusahaan swasta itu gak bangun-bangun jalan tol, karena ternyata mereka gak punya duit, cuma ngomongnya doang yang gede. Dan akhirnya, swasta yang mendapatkan konsesi jalan tol dari hasil KKN itu, menjual lagi konsesinya ke pihak swasta lain. Begitu terus, yang ada cuma jual beli surat konsesi, tapi jalan tolnya gak dibangun-bangun sampai puluhan tahun. Harga tanah makin bengkak, karena dimainkan mafia tanah yang tahu, bahwa jalan itu akan dibangun jalan tol.

Mangkrak selama puluhan tahun, Jokowi gemas bukan main. Oke, permainan sekarang diubah. Sekarang, pemerintah yang campur tangan kalau gitu. Surat konsesinya, dibeli pemerintah lewat perusahaan BUMN mereka. Jadi, BUMN sekarang yang pegang kendali karena mereka yang pegang konsesi. Rencana jalan pun diubah, tidak lagi pakai rencana jalan yang lama, sehingga mafia tanah yang dulu menguasai tanah akhirnya gigit jari karena gak jadi dibeli oleh pemerintah. Banyak mafia tanah yang bangkrut gara-gara ini, dan mereka akhirnya jadi pembenci Jokowi.

Nah, BUMN milik pemerintah itu kemudian mencari utangan juga partner untuk membangun jalan tol. Makanya pembangunan jalan tol di era Jokowi itu gila-gilaan, di mana-mana membangun dan cepat banget. Tiba-tiba aja kita kaget dengan, “Lho, kok sudah jadi jalan tolnya?” Gak ada jalan tol yang mangkrak di masa pemerintahan Jokowi, mobilitas kitapun semakin lancar.

Karena pembanguna jalan tol di mana-mana, BUMN pun berutang di mana-mana untuk membangun jalan tol. Misi sudah selesai, tinggal bagaimana mencari keuntungan. Akhirnya, BUMN pun menjual konsesi yang 40 tahun itu. Catat ya, yang dijual konsesinya, bukan jalan tolnya. Karena nanti, sesudah 40 tahun, jalan tol-jalan tol itu nanti akan kembali ke pemerintah.

Sampai sini, paham kan? Yang dijual adalah konsesinya selama 40 tahun, bukan aset jalan tolnya, karena nanti sesudah 40 tahun semua jalan tol itu akan kembali ke pemerintah sebagai pemilik sertifikatnya.

Begini analogi sederhananya, kita punya tanah di daerah strategis, mau bangun usaha ruko, contohnya, gak punya duit. Kita cari orang yang punya duit, “Tolong dong, banguni ruko di tanah saya, nanti keuntungan dari sewa ruko itu milik kamu selama 10 tahun. Nah, sesudah 10 tahun, dan kamu sudah untung banyak, ruko itu jadi milik saya dengan semua keuntungan sewa menyewanya.” Begitu analogi sederhananya.

Apakah BUMN yang jual konsesi ke swasta itu rugi? Ya, nggak lah. Mereka tetap untung, meski untung mereka tidak sebesar kalay mereka mau menahan surat konsesi itu selama 40 tahun. Tapi tetap untung. BUMN menjual konsesinya kepada perusahaan swasta yang punya duit. Perusahaan ini senang karena bisa investasi dengan keuntungan sekitar 30 persen selama 40 tahun, daripada duit mereka ditaruh di bank yang keuntungannya juga gak begitu banyak. Dengan penjualan konsesi itu, utang pu selesai, laba juga dapat. Kepercayaan bank tumbuh. Masyarakat bisa menikmati lancarnya perjalanan.

Inilah yang gak pernah dijelaskan sama Said Didu dan orang-orang Demokrat, yang sibuk membangun narasi kalau pemerintahan Jokowi sering menjual tol sesudah dibangun. Narasi yang mereka bikin, seolah-olah jalan tol itu sekarang dimiliki orang asing dan kita hanya menyewanya saja. Padahal, kalaupun asing itu yang investasi, investasinya hanya di konsesi yang 40 tahun itu, tetapi sertifikat tanahnya tetap punya kita dan pada waktunya akan kembali lagi jadi milik kita.

Orang-orang yang ribut kalau pemerintah sekarang suka jualan jalan tol itu, kalau gak emang benar-benar bodoh gak bisa memahami skema bisnis yang sederhana ini, ya memang cuma jualan isunya saja, supaya orang semakin benci kepada Jokowi. Ya urusannya politis lah, bukan malah mengedukasi.

Apa yang dilakukan Jokowi dengan mengambil alih pembangunan jalan tol, daripada menyerahkannya pada swasta yang kerjanya sangat lambat, adalah sebuah terobosan menarik. Dengan campur tangannya pemerintah, semua rencana-rencana berjalan dengan baik. Tidak ada yang mangkrak, karena rebutan duit. Coba pakai cara lama, sampai sekarang juga Tol Becakayu, Tol Bocimi, dan tol-tol lainnya hanya berupa wacana dan kita akan tetap bermacet-macet ria di jalan raya.

Komentar