ANGGOTANYA DIBEKUK DENSUS 88, MUI WAJIB DIEVALUASI

Oleh: Syafiq Hasyim

Kabar terkait dengan kegiatan terorisme dan esktremisme kekerasan menyeruak kembali, terkait dengan penangkapan Farid Okbah (Pendiri Partai Dakwah) oleh Densus 88. Bersama Farid Okbah, Ahmad Zain al-Najah, tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI, juga turut ditangkap oleh Densus 88. Keduanya dianggap terkait dengan Jamaah Islamiyah. Meskipun MUI sudah memberi pernyataan atas keterlibatan Ahmad Zain al-Najah dalam Jamaah Islamiyah itu sebagai urusan pribadi, namun itu juga memperlihatkan ada persoalan serius bagi rekrutmen keanggotaan dan kepengurusan MUI.

Kejadian ini mengingatkan kita juga pada usulan-usulan pembubaran Densus 88. Alasan yang digunakan pada saat itu untuk membubarkan Densus 88 bermacam-macam, dari urusan bahwa terorisme itu soal konspirasi dan bisa digunakan oleh pihak penguasa untuk menekan Islam, sampai pada persoalan meredanya terorisme dan ekstremisme itu sendiri.

Catatan kali ingin mengulas dua hal; pertama, soal urgensi lembaga atau otoritas pemberantas terorisme dan ekstremisme kekerasan yang tetap masih dibutuhkan dan kedua, soal apa yang sebaiknya dilakukan oleh MUI, belajar dari kasus ditangkapnya Ahmad Zain al-Najah ini.

Saya melihat bahwa gerakan terorisme dan ekstremisme kekerasan di Indonesia bukan hal baru. Gerakan ekstremisme kekerasan atau terorisme sudah ada sejak negeri ini ada, bahkan semenjak manusia itu ada, namun gerakan itu begitu mengejutkan kita semua ketika terjadi bom Bali I. Bom Bali I itu menyadarkan bahwa Indonesia berada di dalam target jaringan terorisme internasional seperti Jamaah Islamiyah atau al-Qaedah.

Kita semua mengutuk peristiwa itu dan tidak mau hal serupa terjadi lagi di masa setelahnya.

Namun, itu mau kita, tidak maunya kaum teroris dan esktremis. Mengapa saya katakan demikian, karena pada kenyataannya serangan-serangan terorisme pasca Bom Bali I masih terjadi saja. Bahkan, skalanya lebih besar dan luas. Pelaku dan kelompok terorisme dan ekstremisme ini tidak semakin mengecil, namun jaringan-jaringan yang merajutnya dan melatarbelakanginya malah bertambah rumit dan kompleks.

Organisasi-organisasi teroris dan ekstremis yang sudah terlanjur besar dan kuat seperti Jamaah Islamiyah, al-Qaedah, bahkan ISIS akan sulit mati karena mereka biasanya sangat adaptif dengan situasi dan keadaan yang dihadapinya.

Indonesia adalah pusaran dan target area esktremisme dan terorisme yang masih sangat relevan bagi kalangan teroris dan ekstremis. Mereka tetap menjadikan Indonesia sebagai target, karena posisi negeri ini dengan penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia. Indonesia juga berada dalam posisi geografis yang sangat strategis, di tengah titik katulistiwa. Karenanya, otoritas yang khusus menangani terorisme dan ekstremisme masih sangat dibutuhkan.

Pendek kata, jika terorisme dan esktremisme kekerasan itu ada, maka otoritas yang menanggulanginya dan menanganinya juga harus ada.

Lalu bagaimana soal MUI? Langkah cepat MUI untuk memberikan klarifikasi atas tertangkapnya salah satu anggota Komisi Fatwa adalah hal yang patut kita apresiasi, namun MUI sebagai lembaga keagamaan yang ingin kredibilitasnya tetap dipandang tinggi perlu melakukan beberapa hal antisipatif.

Secara historis dan politik, MUI ini memang organisasi yang sangat menarik untuk dilihat. Pertama muncul pada tahun 1975, organisasi ini berorientasi rejimis, artinya, mendukung pemerintah secara total, pada saat itu pemerintah di bawah pemerintahan Suharto. Pasca reformasi, organisasi ini berubah orientasi perannya, dari posisinya yang rejimis ke posisi yang kritis dan jika bisa MUI ingin mendikte kebijakan pemerintah yang berkaitan agama dan moral publik.

Pada suatu masa, MUI pernah menjadi tempat bagi para aktivis Islam yang memiliki kecenderungan “konservatif” dan bahkan militan. Bahkan, pada zamannya, beberapa tokoh yang percaya akan sistem adanya politik Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, juga bergabung di dalam organisasi ini. Mereka mungkin berasumsi bahwa MUI merupakan tempat yang tepat untuk beraktivitas dan menyalurkan aspirasi politik mereka. Mereka bergabung adakalanya karena mereka ingin bergabung atau diundang untuk bergabung oleh pengurus MUI yang lebih senior.

Meskipun demikian, saya yakin bahwa MUI tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan ekstremisme dan terorisme. Jika ada anggota dari organisasi ini yang percaya pada sistem pemerintahan Islam, namun pada umumnya mereka tidak memperjuangkan atau committed pada violence dan terorisme. Meskipun tidak sepi dari konservativisme dan militansi Islam, namun bisa dikatakan bahwa pada MUI masa lalu, lembaga keagamaan ini cukup bersih dari keterlibatan kaum teroris dan ekstremis.

Ketika Densus 88 mengumumkan bahwa salah satu yang ditangkap adalah pengurus MUI di Komisi Fatwa, terus terang hal yang mengagetkan bagi saya secara pribadi. Jelas ini kondisi yang alarming karena tokoh yang ditangkap ini konon sudah beberapa lama duduk di MUI. Artinya MUI bisa dikatakan kebobolan atau kecolongan.

Untuk memitigasi masalah ini, saya kira MUI perlu melakukan assessment atau pemilihan pada anggota dan pengurus yang ada pada saat ini. Memang benar bahwa apa yang dikerjakan oleh para anggota dan juga pengurus MUI tidak bisa ditimpakan kepada MUI, namun orang tetap memandang bahwa mereka bagian dari MUI atau bagian dari organisasi MUI secara keseluruhan. Apalagi, apabila seseorang yang terlibat dalam tindak terorisme duduk di komisi-komisi penting di dalam MUI seperti Komisi Fatwa.

Saya juga mengajurkan agar MUI benar-benar hati-hati dalam melakukan rekrutmen anggota dan juga rekrutmen pengurusnya untuk masa-masa yang akan datang. Sistem rekrutmen keanggotaan dan kepengurusan MUI selama ini dilakukan lewat permintaan pada organisasi-organisasi Islam yang menjadi anggota MUI dan juga lewat rekomendasi pengurus yang sudah aktif sebelumnya di MUI. Sistem ini tetap bisa dilakukan, namun harus tetap melalui proses yang lebih dalam dan intensif yang ditentukan oleh MUI.

Jika perlu, MUI bisa melakukan assessment atau test yang berkaitan dengan keagamaan dan kebangsaan pada calon anggota dan pengurus MUI. Sebenarnya MUI sudah melakukan metode yang cukup baik dalam bidang-bidang lain seperti bidang halal dan bank syariah, dan ini bisa diadopsi untuk rekrutmen anggota dan pengurus MUI.

Sebagai catatan, sejarah terorisme dan ekstremisme di dunia ini dan di negeri ini adalah sejarah yang panjang dan complicated. Gerakan terorisme tidak pernah terus terang dalam menjalankan aktivitasnya, karenanya mereka bisa melakukan penetrasi ke mana saja, ke organisasi apa saja, yang mereka bisa tembus. Untuk mendeteksi ini butuh keahlian dan alat, serta otoritas yang berhak melakukannya.

Komentar