PECINTA ANIES MEMINTA KPK HENTIKAN PENGUSUTAN FORMULA E

Oleh: Ade Armando

Margarito Kamis dan Refly Harun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kedua pakar hukum ini meminta KPK menghentikan pengusutan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E.

Margarito menyatakan penyelidikan dugaan korupsi Formula E menyalahi prosedur paling dasar dalam penentuan dugaan pidana. Margarito menganggap KPK salah, karena sebenarnya belum punya dugaan pidana.

KPK dianggapnya sekadar sedang mencari-cari bukti untuk bisa memperkarakan Pemerintah Provinsi DKI. Seharusnya tidak begitu, katanya. Menurutnya, hanya kalau sudah ada asumsi dugaan pidana, KPK bisa mulai menyelidiki kasus Formula E.

Jadi cara berpikir KPK amat terbalik, kata Margarito. Bagi Margarito, tidak ada alasan sedikit pun untuk melakukan pengusutan dugaan korupsi di Pemprov DKI.

Anies juga tidak bisa disalahkan kalau balap Formula E ini tidak jadi digelar walau sudah membayar commitment fee ratusan miliar.

KPK, kata Margarito, harus tahu bahwa formula E gagal dilaksanakan selama dua tahun karena pandemi. Karena penyebab kegagalan adalah faktor alam yang tidak bisa diprediksi secara objektif, siapapun tidak bisa dibebani tanggung jawab hukum kalau gagal melaksanakannya.

Refly mengeritik KPK dengan cara berbeda. Dia minta KPK tidak sibuk mengaudit gelaran Formula E. Menurutnya, audit itu bukan ranah KPK, melainkan BPK. Ia menyatakan upaya KPK mengusut dugaan korupsi Formula E berbau politis. Buat saya pernyataan mereka berdua sangat mengherankan.

Kok kesannya panik sehingga pendapat mereka nampak tidak mencerminkan kepakaran mereka. KPK sendiri sudah menjelaskan bahwa saat ini yang dilakukan adalah menelusuri dugaan peristiwa pidananya.

Untuk menjawab itu, diperlukan pengumpulan data, informasi, dan bahan keterangan. Karena itulah, KPK sudah dan akan terus memanggil berbagai pihak yang mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan Formula E.

Yang sudah datang untuk dimintai keterangan antara lain Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI, Kepala Inspektorat DKI, Direktur Utama Jakpro, dan dua staf pegawai Pemprov.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bahkan telah menyerahkan dokumen setebal 600 halaman tentang Formula E ke KPK. Dugaan korupsi formula E sendiri dilaporkan oleh Forum Masyarakat Untuk Keadilan beberapa waktu yang lalu. Mereka juga melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK.

Para pelapor mengaku dua kali melaporkan Anies ke KPK, yaitu pada bulan Maret 2021 dan bulan September ini dengan menyertai alat bukti pada dugaan kasus tersebut.

Kalau begitu, apa yang menyebabkan Margarito dan Refly menganggap pengusutan dugaan korupsi ini perlu dihentikan? Kenapa Refly mengatakan yang dilakukan KPK adalah mengaudit, dan itu sebenarnya kewajiban BPK? Kok audit?

KPK kan jelas-jelas sedang berusaha mengumpulkan informasi tentang dugaan korupsi. Dan itu adalah jelas pekerjaan KPK. Kok Refly bisa salah begitu ya?

Dan juga, mengapa Margarito menganggap KPK sedang mencari-cari bukti. Seolah Margarito mengatakan, KPK berusaha mencari-cari informasi agar mereka bisa menuduh Pemprov DKI korupsi.

Buat saya, ini sih kelewatan. KPK tidak bekerja amatiran semacam itu. KPK itu bukan diisi orang-orang yang makan gaji buta. Setiap hari mereka bekerja. Tidak mungkinlah mereka menyelidiki sebuah kasus dari ruang hampa, blank. Mereka nggak mungkin bekerja random, atau suka-suka.

Jangan bayangkan pada suatu pagi yang cerah, pegawai KPK sambil ngopi-ngopi bilang: “Eh kayaknya asik nih meriksa Anies…”

Yang lain bilang: “Ayu, ayu, kayaknya seru nih…”

Yang lain nimpalin: “Ya gue juga udah lama lho curiga…”

Dan yang di pojok nambahin: “Iya, gue juga udah lama nggak suka sama Anies…”

Saudara-saudara, bukan begitu cara kerja KPK. Sebuah kasus bisa dimulai kalau ada pengaduan, ada hasil sadapan, ada masukan, atau juga karena laporan media yang secara kuat mengindikasikan ada korupsi.

Dalam hal ini pengaduan Forum Masyarakat Untuk Keadilan adalah salah satu alasan bagi KPK untuk memulai pengusutan. Dan saya yakin KPK sudah punya cukup data di luar pengaduan tersebut.

KPK itu dituntut untuk proaktif memerangi korupsi. Mereka mungkin sekali sudah melakukan pelacakan. Walaupun tentu saja itu tidak dilakukan secara terang-terangan, secara jelas di muka umum. Kerja KPK melibatkan banyak kerja senyap.

Jadi kalau sekarang KPK mulai menyelidiki kasus Formula E, hampir pasti KPK sudah punya data yang mengindikasikan adanya korupsi. Dan sebenarnya bukankah saat ini memang sudah banyak hal yang layak membuat kita curiga?

Saya setuju kalau pangkal persoalannya bukan pada penundaan pelaksanaan Formula E. Kalau itu sih memang bukan salah Anies. Itu sepenuhnya karena Covid.

Tapi yang layak dicurigai bukan itu. Yang terbaru saja adalah soal pembayaran Commitment fee. PSI meminta bukti bayar Rp560 miliar dari Pemprov ke FEO.

Tapi sampai saat ini tidak ada jawaban dari Anies. Kalau itu ditutup-tutupi, tidakkah menunjukkan ada yang bau amis?

Begitu juga dengan besaran commitment fee. Untuk penyelenggaraan balap Formula E, Jakarta harus membayar minimal sekitar Rp500 miliar. Karena direncanakan untuk lima tahun, pemprov DKI harus mengucurkan dana sekitar Rp2,4 triliun.

Ternyata kemudian DPR menyatakan bahwa balap Formula E di New York, Amerika Serikat dan Roma, Italia, tidak dikenai biaya commitment fee. Kok bisa begitu? Kenapa Pemprov DKI harus bayar Rp500 miliar, sementara itu gratis di New York?

Kalau ini benar, ini lagi-lagi adalah indikasi korupsi. Pemprov DKI tidak bisa bilang, mereka tidak tahu tentang kasus di New York dan Roma.

Ini sama saja dengan seandainya Pemprov membeli laptop dengan harga Rp20 juta, sementara di pasar sebenarnya harga produk dengan jenis dan spesifikasi yang sama hanyalah Rp15 juta.

Itu bisa disebut sebagai ‘kelebihan bayar’. Pemprov DKI memang sudah berulangkali sebelumnya diketahui kelebihan bayar untuk projek-projeknya oleh BPK.

Tapi itu hampir selalu diakhiri dengan pengembalian kelebihan bayar ke kas negara. Sekarang apakah hal serupa berulang dalam kasus Formula E?

Hal semacam ini yang membuat kita perlu curiga bahwa ada yang tidak beres dalam proses penyelenggaraan Formula E. Dan karena itu KPK layak menyelidikinya. Bahkan kalau memang mau dicari-cari, KPK bisa mempertanyakan soal penebangan pohon-pohon berharga mahal di sekitar Monas.

Kita semua tahu, akhirnya Monas tidak jadi digunakan sebagai arena sirkuit. Tapi bagaimana dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk melakukan penebangan besar-besaran itu.

Penebangan itu jelas mengeluarkan biaya besar dan ada perusahaan yang diuntungkan oleh penebangan itu. Begitu juga dengan pertanyaan, ke mana pohon-pohon yang ditebang itu dijual? Kemana larinya duit hasil penjualan?

Ini mungkin pertanyaan remeh, tapi sangat penting untuk diselidiki agar Pemprov DKI dapat mempertanggungjawabkan uang rakyat yang mereka kelola secara jelas.

Yang ingin saya katakan, hanya berdasarkan data yang tersebar di media massa saja, KPK sudah sangat mungkin menyelidiki potensi korupsi di Pemprov DKI. Belum lagi, dengan data yang selama ini mungkin sudah hampir pasti dikumpulkan KPK.

Jadi sudahlah wahai Margarito dan Refly. Anda mungkin pecinta Anies, tapi tidak perlu begitu-begitu amatlah. Kalau ternyata Anies bersih, tentu dia akan bebas dari sangkaan korupsi. Jangan khawatir.

 

Komentar