PAK JOKOWI DAN PAK ERICK THOHIR, PETANI SAWIT DI RIAU MENDERITA

Oleh: Ade Armando

Video ini saya tujukan pada Presiden Jokowi, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bapak-bapak, tolonglah rakyat yang terzalimi PTPN V di Desa Pangkalan Baru, Riau.

Mereka menderita, dan nampaknya hanya bapak-bapak yang bisa menolong mereka. Saya memang hanya merujuk pada apa yang disampaikan para petani yang terzalimi. Tapi saya percaya mereka, karena rasanya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengarang-ngarang cerita.

Berdasarkan cerita mereka, tanah mereka seluas 2.000 hektar dirampok oleh PTPN V. Mereka juga dituntut untuk membayar hutang Rp 115 miliar, yang sebenarnya bukan merupakan tanggungjawab petani.

Lebih dari 4000 petani, pekerja dan keluarganya yang bergantung pada hasil panen sawit, saat ini hidup menderita. Keluarga petani sudah mulai kekurangan pangan, beras dan kebutuhan pokok lainnya.

Petani dan pekerja tidak memiliki pendapatan karena uang penjualan kelapa sawit ditahan PTPN V, sementara buah sawit membusuk di pohon karena tidak bisa dipanen. Pimpinan koperasi mereka sekarang dijadikan tersangka.

Seorang supir yang sebenarnya sekadar menjalankan tugas membawa kelapa sawit di kendaraannya sudah masuk dalam tahanan polisi.

Apa yang terjadi luar biasa zalim. Agar lebih jelas, saya paparkan saja ceritanya secara kronologis. Semua dimulai sekitar 20 tahun lalu.

Pada 2001, para petani di Pangkalan Baru meminta PTPN V, sebagai BUMN yang khusus mengembangkan komoditas sawit, untuk mengembangkan kebun kelapa sawit di tanah adat mereka seluas 4.000 ha.

Yang mewakili hampir seribu petani itu adalah Koperasi Tani Sawit Makmur (KOPSA). Skema pendanaannya adalah KKPA, alias Kredit Koperasi Primer Anggota.

Jadi petani meminjam dari bank sementara PTPN berposisi sebagai sebagai penjamin kredit (avalis).

Direksi PTPN menyetujui permintaan itu. Tapi tidak seluruh tanah dijadikan lahan pengembangan kelapa sawit.

Yang digunakan untuk kebun kelapa sawit KOPSA hanyalah 2 ribu hektar. Kemudian ada kebun inti yang disumbangkan untuk negara seluas 500 hektar. Dan tanah untuk sosial dan kesejahteraan masyarakat 1.500 hektar.

Pembangunan dimulai tahun 2003. Selama pembangunan berjalan, pengurus KOPSA diminta menandatangani surat pengakuan hutang pada Bank Agro sebesar hampir 53 miliar rupiah.

Belakangan hutang pada bank Agro itu meningkat menjadi sekitar 79 miliar rupiah pada April 2013.

Bahkan pada 2016, angka hutang itu semakin membengkak menjadi sekitar 115,2 miliar rupiah.

Kalau saja pengembangan kelapa sawit itu benar-benar digarap PTPN V, mungkin kewajiban bayar hutang sebesar itu tak bermasalah.

Masalahnya, PTPN V praktis gagal melakukan kewajibannya. Sesuai Peraturan Gubernur Riau 36 bulan atau tiga tahun sesudah pembangunan dimulai, kebun tersebut seharusnya diserahkan pada petani.

Nyatanya nol besar. PTPN V gagal membangun kebun seluas 2.050 hektar itu dan tidak ada penyerahan kebun sesuai perjanjian.

Lebih parahnya lagi, kemudian diketahui dari tanah petani itu ada 400 hektar lahan dikuasai PT Langgam Harmoni, 100 hektar dikuasai Mayjen TNI (Purn.) SW dan 240 hektar dikuasai oleh PT. Kabin.

PTPN V menjaminkan Surat Keterangan Tanah dan dan Sertifikat Hak Miliki seluas 2.050 hektare ke Bank Mandiri untuk membangun kebun-kebun yang justru dikuasai oleh pihak lain.

Demikian pula hutang yang harus dibayar para petani. PTPN V tidak transparan dalam mengelola pinjaman Bank Agro, dan juga tidak akuntabel dalam pengalihan utang dari Bank Agro ke Bank Mandiri.

Pembengkakan utang sehingga mencapai Rp 115 miliar terjadi tanpa sepengetahuan petani. Bahkan diperkiarakan projeksi utang petani bisa mencapai Rp 170 miliar pada 2022.

Para petani curiga PTPN V melakukan tindak pidana korupsi dari dana-dana pembangunan kebun yang semuanya masuk ke rekening PTPN. Diduga penggelembungan hutang ini dinikmati oleh oknum PTPN. KOPSA sudah melaporkan dugaan ini kepada KPK.

Sisa tanah yang masih menjadi milik KOPSA-M pun tidak dibangun secara memadai. Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar sudah menyatakan perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan PTPN V sebagai program yang gagal.

Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kebun tidak selesai dan tidak sesuai spesifikasi. Tidak ada jembatan dan titian panen yang permanen.

Kondisi jalan sebagian besar masih dalam bentuk badan jalan. Kantor dan Barak Pekerja hanya bersifat darurat dan tidak mencukupi. Namun dengan segenap keterbatasan itu, KOPSA sudah berusaha mengembangkan kebun kelapa sawit secara mandiri.

Dengan kerja keras, mereka berhasil memanen kelapa sawit yang kemudian mereka jual kepada PTPN V. Tapi cerita belum selesai.

Semula PTPN bersedia membeli. Namun itu tak berlangsung lama. Tanpa pemberitahuan, PTPN tiba-tiba menyatakan bahwa mereka tak lagi bersedia membeli hasil panen petani.

Namun para petani tidak kehilangan harapan. Hasil panen mereka jual ke pabrik lain yang membutuhkan kelapa sawit. Lagi-lagi sukses. Kemudian PTPN menyerang balik. Sebuah truk yang membawa hasil panen untuk dijual ke pabrik, ditahan di tengah jalan.

Dua petani yang membawa komiditas tersebut ditahan dan dinyatakan tersangka dengan tuduhan penggelepan hasil panen kebun petani.

Ketua Koperasi Anthony Hamzah juga dilaporkan atas tuduhan pemerasan dan pengancaman. Bahkan dana hasil penjualan sawit sebesar lebih dari 3 miliar rupiah disandera oleh PTPN V.

Akibatnya pekerja dan petani tidak menerima upah dan penghasilan. Untuk memecahbelah petani, PTPN juga membentuk pengurus koperasi tandingan. Koperasi tandingan ini tidak memiliki ketua tapi hanya ada Sekretaris yang merupakan karyawan PTPN V.

Apa yang dilakukan PTPN V sangat jahat. Mereka gagal mengembangkan kebun kelapa sawit, tapi tidak mau menanggung kerugian. Seluruh kerugian ditimpakan pada petani.

Mereka tidak mau bertanggungjawab atas lahan petani yang dijual kepada pihak ketiga, keempat, kelima.

Bahkan ketika petani sukses mengembangkan kebun kelapa sawit secara mandiri, upaya itu dimatikan dengan ditutupnya akses untuk menjual sawit tersebut kepada pihak di luar PTPN V.

Uang petani ditahan. Keluarga petani dibiarkan kelaparan. Bahkan ada petani yang ditangkap, dan ketua Koperasi pun dikriminalkan. Kesannya, PTPN V berusaha agar para petani membiarkan saja tanahnya diambilalih.

Mereka dikondisikan harus menanggung utang yang tak mungkin dibayar dan membiarkan tanah itu disita. Indonesia memang sudah memiliki seorang Presiden yang mencintai rakyatnya.

Namun ada banyak penjahat-penjahat di lapangan yang tak punya sedikit pun kepedulian pada rakyat.

Apa yang dilakukan PTPN V ini mengingatkan kita pada kaum bedebah di jaman Orde Baru yang dengan riang gembira memiskinkan rakyat untuk kepentingan mereka. Karena itu, wahai Pak Jokowi dan Pak Erik Tohir. Tolonglah rakyat di Riau. PTPN adalah perusahaan milik negara, jangan biarkan mereka menghisap rakyat.

Komentar