KOMENTAR GREENPEACE SOAL PIDATO JOKOWI MENYESATKAN DAN MEMALUKAN

Oleh: Ade Armando

Kali ini saya akan bicara soal hal memalukan yang dilakukan Greenpeace. Anda mungkin tahu ya, Greenpeace itu NGO internasional yang bereputasi sangat tinggi di dunia.

Mereka ini pusat perhatiannya adalah lingkungan hidup. Mereka tentu saja sebenarnya organisasi yang sangat dihormati. Tapi kali ini, mereka terjerembab.

Mereka melakukan tindakan yang sangat memalukan. Mereka dengan sengaja membangun kesan yang menyesatkan untuk memojokkan kebijakan pemerintah Jokowi dalam hal deforestasi.

Deforestasi dalam bahasa Indonesia populer adalah penggundulan hutan. Greenpeace Selasa lalu mengeluarkan pernyataan pers yang menuduh pemerintah Jokowi membiarkan penggundulan hutan terus terjadi.

Pernyataan Greenpeace ini keluar untuk merespons pidato Jokowi di KTT Iklim di Glasgow. Di KTT itu, Jokowi menyatakan laju deforestasi turun signifikan di Indonesia, bahkan mencapai level terendah dalam 20 tahun terakhir.

Ini yang langsung dibantah Greenpeace. Menurut Greenpeace, deforestasi di Indonesia justru meningkat. Bila pada periode 2003-2011, deforestasi di Indonesia hanyalah 2,45 juta ha, maka itu meningkat menjadi 4,8 juta ha pada kurun waktu 2011-2019.

“Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen serius.” kata Greenpeace. “Padahal sebagai anggota G20 dan bahkan memegang presidensi G20 saat ini, Indonesia seharusnya bisa menjadi contoh bagi banyak negara berkembang.”

Jadi siapa yang bohong? Presiden Jokowi atau Greenpeace?

Kalau kata yang digunakan adalah ‘bohong’, kedua pihak sama-sama tidak bohong. Tapi masalahnya, Greenpeace tidak jujur. Bahkan mereka menyesatkan.

Kunci penyesatan Greenpeace ada pada periode waktu yang ditampilkan. Greenpeace membandingkan periode 2003-2011 dengan 2011-2019.

Aneh, kan?

Maksud saya begini, kalau periode waktunya begitu, ya kita tidak bisa ambil kesimpulan apa-apa tentang kinerja pemerintahan Jokowi dong. Jokowi kan baru naik ke tampuk kepresidenan pada akhir tahun 2014.

Yang sebelum 2014 bukanlah hasil kerja dia. Tentu saja Greenpeace punya hak penuh untuk menentukan data mana yang hendak dibaca.

Tapi setiap pilihan harus dilandasi alasan.

Ini yang membuat saya curiga bahwa Greenpeace dengan sengaja membuat periode janggal begitu, karena dengan begitu mereka bisa bilang bahwa Jokowi gagal.

Jadi kembali saya tekankan, Greenpeace itu tidak bohong sih, cuma caranya menyesatkan. Untuk gampangnya mari kita lihat lebih terperinci data perkembangan penggundulan hutan dari tahun ke tahun.

Oh ya, data yang akan saya paparkan ini saya peroleh dari tulisan Dr. Afni Zulkifli, ahli ilmu lingkungan yang kini menjadi staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup.

Jadi saya yakin datanya sahih, atau kata anak sekarang: legit. Nah menurut data ini sama sekali tidak benar kinerja Jokowi buruk. Di tahun 2014-2015, di tahun pertama Jokowi jadi presiden, penggundulan hutan memang mencapai 1,1 ha.

Tapi itu tentu saja adalah warisan pemerintah SBY. Setahun berikutnya, penggundulan hutan turun tajam menjadi 629 ribu hektar.

Ini pun sebagian terjadi karena izin prinsip sudah keluar di masa SBY. Tapi yang penting, sejak 2016 dan seterusnya, tingkat deforestasi ini memang terus menurun.

Dari 2016-2019, angka deforestasi per tahun rata-rata adalah 450 ha per tahun. Bahkan pada 2019-2020, penggundulan hutan ini turun drastis ke 115 ha pertahun.

Jadi kita ulang dengan cepat ya: di tahun 2015 penggundulan hutan masih berada di atas 1 juta ha, sementara pada 2020 penggundulan hutannya tinggal 115 ha.

Dan dengan merujuk pada angka di tahun 2019-2020 itulah, Jokowi nampaknya menyatakan tingkat penggundulan hutan di Indonesia mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

Menurut saya sih ini bukti yang terang benderang tentang komitmen Jokowi pada pencegahan penggundulan hutan.

Dan ini tidak terlihat dalam data Greenpeace, karena Greenpeace dengan agak licik membuat periodisasi yang dimulai pada 2011. Dengan menyertakan data tahun 2011, mereka jadinya bisa memasukkan luasnya skala penggundulan hutan yang sebenarnya bukan merupakan tanggungjawab Jokowi.

Buat saya sih ini kelewatan. Greenpeace barangkali tidak suka dengan pemerintah Jokowi, entah atas dasar alasan apa. Bisa karena merasa sebagai LSM pokoknya harus bermusuhan dengan pemerintah, atau karena ada titipan kepentingan.

Apapun alasannya, yang penting, seharusnya mereka jujur dalam mengemukakan data. Lebih jauh, Greenpeace seharusnya bersikap adil dong tentang yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi sejauh ini.

Karena saya bukan ahli lingkungan, lagi-lagi saya merujuk saja pada tulisan Bu Afni yang datanya sudah saya kutip tadi.

Dia membandingkan pemerintahan era Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya. Di masa pra Jokowi, sebelum Jokowi, izin jor-joran diberikan oleh pemerintah tanpa memperhitungkan dampak lingkungan.

Izin-izin ini di antaranya bahkan keluar dalam hitungan hanya beberapa hari sebelum periode pemerintahan SBY berganti ke Jokowi yang dilantik pada Oktober 2014.

Pemerintah Jokowi tidak bisa begitu saja membatalkan izin prinsip di banyak titik kawasan hutan yang sudah diberikan di era SBY itu

Mau tidak mau, suka tidak suka, secara prosedural administratif hak pemohon untuk mendapatkan izin harus diselesaikan. Bila dibatalkan, itu akan melahirkan tuduhan kesewenang-wenangan oleh pemerintahan yang baru.

‘Keserakahan obral izin’ di pemerintahan pra Jokowi inilah yang menyebabkan bencana hutan sejak awal 2015.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di banyak tempat. Kita masih ingat bencana asap berbulan-bulan lamanya yang menyebabkan sejumlah negara tetangga memprotes impor asap dari Indonesia.

Itulah yang menyebabkan pemerintah Jokowi sejak tahun-tahun pertama melakukan koreksi kebijakan dan koreksi aksi lapangan.

Tidak ada lagi izin dikeluarkan untuk hutan primer. Gambut harus terjaga basah. Setiap ada potensi kebakaran, segara ditangani sejak awal. Perusahaan yang lalai mencegah kebakaran bisa diseret secara pidana atau perdata.

Alokasi penggunaan lahan diarahkan untuk penggunaan oleh rakyat kecil. Pengakuan hak masyarakat adat pertama kali diakui oleh negara di tahun 2016. Sebelum 2015, hanya 4% izin diberikan untuk kepentingan rakyat, dan sisanya diberikan kepada dunia usaha.

Pemerintah Jokowi mengubah secara dratis arah penggunaan lahan tersebut. Ditargetkan pada 2024, 33% izin akan dialokasikan untuk rakyat. Ini sudah dilakuakn secara bertahap, dan menurut data terakhir, sudah 4,7 juta ha dibagikan izin ke kelompok petani kecil.

Pada 2019, pemerintah bahkan mengeluarkan moratorium tiga tahun pembukaan hutan baru yang mencakup sekitar 66 juta ha hutan primer dan lahan gambut.

Moratorium ini bahkan sudah dinyatakan diperpanjang tahun ini tanpa batas waktu. Ini semua sudah membawa Indonesia pada perubahan signifikan yang terlihat nyata di lapangan.

Tidak ada lagi bencana asap dampak kebakaran hutan, tingkat deforestasi bisa ditekan rendah, dan rehabilitasi pun sudah dilakukan dalam skala besar.

Ini semua diabaikan oleh Greenpeace. Kita tentu tidak berharap Greenpeace akan menjelma menjadi lembaga yang sekadar memuji-muji pemerintah. Kita semua tentu membutuhkan NGO yang kritis terhadap pemerintah.

Tapi kita juga berharap Greenpeace bisa menjadi lembaga masyarakat sipil yang kritis, objektif, adil, dan jujur.

Sayangnya inilah yang tidak terlihat dalam pernyataan yang dikeluarkan Greenpeace tentang pidato Presiden Jokowi di Glasgow.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah perlu diapresiasi agar Jokowi merasa cukup percaya diri melakukan langkah-langkah mendasar yang mungkin sekali sebenarnya tidak disukai kekuatan-kekuatan raksasa yang sebelumnya sudah menguasai lahan di Indonesia

Dan Greenpeace perlu jujur agar publik tetap menghargai keberadaan Greenpeace. Bukan sebagai sekadar kelompok nynyir, melainkan sebagai kelompok kritis yang adil.

Komentar