ANIES BASWEDAN GEMETAR, KPK MULAI MENGEJAR

Oleh: Denny Siregar

Sepandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga.

Pepatah itu sepertinya pas banget diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, menyimpan kasus ini rapat-rapat bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia.

Formula E ini benar-benar tidak dirancang dengan benar, padahal anggarannya bisa sampai triliunan rupiah. Bahkan lokasi di mana Formula E bakalan digelar, juga belum dapat. Bayangkan, waktu sudah tinggal kurang lebih 7 bulan lagi sebelum Formula E digelar. Di mana tempatnya? Siapa sponsor utamanya? Bagaimana studi kelayakannya? Sampai sekarang tidak ada jawaban, padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantung Pemprov DKI Jakarta. Itu uang rakyat, jadi wajar rakyat juga bertanya.

Dan berita terbaru, KPK juga sudah masuk untuk menyelidiki kasus ini. Beruntunglah Novel Baswedan sudah tidak ada di sana, jadi KPK lebih leluasa untuk menyelidiki apakah ada potensi korupsi di DKI untuk Formula E? Eh, benar aja. Belum apa-apa, anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Buru-buru mereka mengklarifikasi apa yang sudah mereka lakukan.

Awalnya Pemprov DKI bilang, kalau uang komitmen fee yang harus dibayarkan ke panitia Formula E adalah sebesar Rp560 miliar untuk sekali penyelenggaraan balapan. Dan mereka wajib bayar komitmen fee untuk 5 tahun ke depan. Jadi hitungannya, Rp560 miliar dikalikan 5 tahun sama dengan Rp2,5 triliun lebih. Gile, gede banget komitmen fee untuk balapan yang belum terkenal di dunia internasional. Dan menurut Pemprov DKI, mereka sudah bayar Rp560 miliar untuk tahun pertama aja. Sisanya, mereka minta duit lagi ke DPRD DKI untuk 4 tahun berikutnya, yaitu Rp560 miliar dikali 4 tahun, jadi kurangnya Rp2 triliun lebih.

Sampai sekarang, bahkan DPRD DKI belum terima bukti transfer yang kemarin dibayar Rp560 miliar itu. Waktu ditanya, Anies Baswedan ngeles terus. Bahkan dia membangun benteng di sekelilingnya dengan ngajak ketua Fraksi DPRD lain selain PDI Perjuangan dan PSI, supaya hak bertanya itu batal.

Sesudah Badan Pemeriksa Keuangan masuk dan memeriksa bukti-bukti, mendadak Pemprov DKI bilang, “Kami sudah negosiasi alot selama dua malam supaya komitmen fee diturunkan. Dan kami berhasil nego kalau uang komitmen yang Rp560 miliar itu untuk 3 tahun penyelenggaraan.” Mendadak uang komitmen yang tadinya Rp560 miliar untuk satu kali penyelenggaraan, berubah jadi untuk tiga kali. Berarti kemarin itu ada potensi korupsi sebesar Rp1 triliun dong?

Berubah-ubahnya pernyataan Pemprov DKI inilah yang bikin bau busuk Formula E semakin lama semakin tajam di hidung. KPK pun masuk, mau memeriksa ada apa sih sebenarnya, kok rakyat ribut banget masalah Formula E ini? Sudah beberapa orang dari Dispora DKI Jakarta yang dipanggil oleh KPK. Bahkan Kadisporanya juga sudah dipanggil. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang Formula E mendadak gak bisa lagi mengolah kata-kata alias bungkam. Biasanya sih dia cerewet banget dengan kata-kata yang bikin pusing orang karena mbulet gak karu-karuan.

Kita juga bukan orang goblok kok, tahu kalau ada “sesuatu” di balik Formula E itu. Bahkan dari PSI membeberkan fakta, bahwa uang Rp560 miliar untuk bayar komitmen fee itu sudah mahal banget. Montreal di Kanada cuma bayar Rp18 miliar saja untuk satu kali selenggarakan Formula E. Bahkan di Roma, Italia, gratis bayar komitmen fee sampai tahun 2025. Kok bisa-bisanya Jakarta harus bayar komitmen fee sampai Rp560 miliar rupiah lebih untuk sekali penyelenggaraan? Udah gitu minta duitnya untuk 5 kali penyelenggaraan lagi, jadi totalnya bisa Rp2,5 triliun lebih.

Ada apa sih ini? Uang triliunan rupiah itu bukan uang kecil, lho. Apalagi kita habis pandemi, kok mau dihabis-habiskan untuk penyelenggaraan yang tidak membawa dampak besar untuk ekonomi di Jakarta?

Jawabannya cuma 2 saja. Pertama, jelas ada niatan korupsi dari Pemprov DKI Jakarta. Dari keterangan yang berubah-ubah masalah biaya komitmen fee, juga belum ada bukti transfer yang sudah dibayarkan sebesar Rp560 miliar, ini bisa jadi celah KPK untuk masuk lebih dalam lagi dan melihat siapa-siapa saja yang dapat bagian. Yang kedua, ada mismanajemen di Pemprov DKI Jakarta. Mereka tidak tahu bagaimana mengelola event internasional sehingga gagap dan terkesan terburu-buru, apalagi Anies Baswedan harus turun dari jabatan bulan Oktober tahun 2022.

Okay, menurut kalian yang mana nih yang benar, itu korupsi atau mismanajemen?

 

Komentar