ANJING JADI KORBAN WISATA HALAL

Oleh: Syafiq Hasyim

Sebenarnya kejadian kematian anjing sebagaimana di Aceh dalam rangka mempersiapkan wisata halal sudah bisa diprediksi jauh sebelumnya. Wisata halal ini memang hal yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara, namun wisata halal menyimpan kontroversi pada level pelaksanaannya.

Sudah kita ketahui bersama, negeri ini memang sedang galak-galaknya meningkatkan potensi ekonomi lewat segala hal yang disebut halal. Beberapa saat lalu, bahkan presiden Jokowi mencanangkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada 2024. Artinya, halal akan jadi mainstream di negeri kita. Tingkat pemahaman apa itu wisata halal memang beragam di tingkat daerah, wisata halal itu dipahami sebagai wujud pelaksanaan syariah dalam bidang wisata.

Akibatnya, segala hal yang menurut mereka berlawanan dengan syariah harus dihilangkan. Sementara Anjing di mata sebagian kalangan Muslim yang berpikir “sharia minded” itu memang dianggap sebagai salah satu hewan yang menjadi penghalang pelaksanaan wisata halal. Memang, di dalam tradisi Islam, terutama Imam Syafii yang menjadi panutan bermadzhab di negeri ini, anjing dianggap hewan yang harus mereka jauhi.

Dalam madzhab ini, badan anjing baik itu kering maupun basah, ketika mengena tubuh kita, maka harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya menggunakan tanah-debu yang suci.

Sementara di dalam tradisi madzhab Hanafi, bagian anjing yang basahlah, seperti air liur, air kencing dlsb, itulah yang dianggap najis, sementara badannya tidak najis. Madzhab Imam Malik bahkan tidak menajiskan anjing secara keseluruhan. Anjing sebagaimana mamalia lain itu dianggap suci. Anjing itu bukan najis secara dzatiyyah (bendawi) pada kesimpulannya.

Di dalam tataran fiqih yang demikian ini, yang memiliki pandangan bervariasi, oleh kita, dalam kehidupan keagamaan sehari-hari, dimutlakkan ke dalam satu pandangan saja: yakni anjing itu hewan yang najis, bahkan najis besar.

Bahkan sering dalam kehidupan awam kita, anjing dianggap sebagai hewan yang memiliki agama, biasanya diidentikkan sebagai hewan Kristen. Karena hewan Kristen, maka anjing harus dijauhkan atau bahkan ada yang memusnahkannya. Padahal dulu Ashabul Kahfi juga ditemani anjing. Anjing yang terlatih juga digunakan untuk berburu.

Bisa saya katakan kebencian terhadap anjing itu merupakan fenomena sebagian kalangan umat Islam di Indonesia.

Pandangan yang cupet seperti ini adalah fenomena sosial kita dalam rangka mempersiapkan wisata halal di Indonesia. Bahkan, saya mendengar di wilayah di mana anjing itu merupakan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, karena menanggapi adanya keinginan agar mereka siap menjadi destinasi wisata halal, mereka ini mulai mengandangkan anjing-anjing mereka agar tempat publik mereka menjadi tempat wisata halal.

Hal seperti ini memang ironi, namun nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika pemerintah pusat mencanangkan wisata halal, para pencanang ini tidak berpikir pada dampak sosial dan keagamaan yang akan terjadi.

Nampaknya, pemerintah pusat ketika mencanangkan program ini lebih menggunakan pendekatan ekonomi, yakni, wisata halal harus sukses dan harus di buka di mana-mana, namun mereka tidak berpikir bahwa di lapisan masyarakat wisata halal bisa menimbulkan persoalan sosial keagamaan.

Kita tidak pernah berpikir jika wisata halal bisa menimbulkan segregasi sosial berdasarkan makanan dan minuman. Wisata keagamaan juga bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan keagamaan di lokasi di mana masyarakatnya itu heterogen secara agama.

Kasus Anjing di Aceh ini boleh jadi bukan kasus satu-satunya. Pasti masih ada kasus lain yang belum menyeruak ke permukaan akibat promosi wisata halal secara massif. Karenanya, agar tidak terjadi seperti kasus yang terjadi di Aceh, maka pemerintah pusat harus benar-benar memberikan petunjuk atau guidance bagaimana melaksanakan dan menjalankan wisata halal tersebut.

Pada prinsipnya, wisata halal itu penting, namun jangan sampai pelaksanaan wisata halal menjadi sebab kemunculan disharmoni, pengikisan terhadap nilai-nilai dan budaya lokal, serta menjadi ajang bagi proses Islamisasi di daerah-daerah.

Sorotan saya tujukan kepada penggunaan isu wisata halal sebagai alat untuk Islamisasi daerah-daerah. Ada argumen bahwa wisata halal itu ditujukan untuk menarik wisatawan dari Timur Tengah, karena itu nilai-nilai ketimurtengahan harus ditonjolkan. Namun, jika alasan itu yang dijadikan sebagai alasan, maka hal itu tidak efektif dan cenderung berlebihan apabila diwujudkan dalam bentuk pembersihan anjing-aniing atau hewan-hewan yang mereka anggap sebagai hewan haram.

Wisata halal menurut saya harus diletakkan pada keadaan kita, Indonesia yang plural, baik dalam hal agama maupun dalam hal tradisi. Jika hotel atau warung ataupun lainnya ingin menjalankan prinsip wisata halal, ya penuhi saja itu menurut kebutuhan mereka masing-masing.

Di benak penyelenggara daerah, wisata halal masih dianggap sebagai kebijakan yang sifatnya universal dan untuk semua. Karenanya, jika sebuah daerah itu ingin melaksanakan konsep wisata halal, maka pihak pemerintah daerah menertibkan semua hal yang berkaitan dengan wisata halal tersebut. Misalnya, vendor makanan, hotel, dan lain lain, termasuk lingkungan dan jalan-jalan, serta ruang publik harus dihalalkan semua. Artinya dibersihkan dari hal-hal yang najis.

Kebanyakan jalan yang ditempuh memang demikian halnya. Namun hal seperti ini bisa merugikan, karena belum tentu semua wisatawan menginginkan itu. Bahkan tidak semua wisatawan Muslim pun juga menginginkan keadaan seperti itu. Strategi sosialisasi wisata halal yang mengatur banyak hal ini belum tentu bisa dilaksanakan. Alih-alih mendatangkan wisatawan, malah para wisatawan justru menjauh karena pelaksanaan konsep wisata halal yang seperti demikian.

Menurut saya, pemerintah harus menangani masalah seperti ini secara serius, agar tidak terulang kejadian yang serupa sebagaimana yang terjadi di Aceh. Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno tidak cukup mengatakan bahwa masyarakat salah kaprah memahami wisata halal, namun dia harus mencarikan jalan keluar agar konsep wisata halal tidak dipahami seperti yang dipahami oleh masyarakat di Aceh.

Sektor wisata halal ini harus dirumuskan dalam konsep-konsep yang terbuka. Jangan sampai pemahaman pelaksanaan Wisata Halal sebagaimana yang terjadi di Aceh ini menjadi cermin Islam kita. Jangan sampai Wisata Halal itu terkesan menampilkan hal-hal yang seram.

Sebagai catatan, kasus penataan wisata halal di Aceh yang itu bukan konsep wisata halal yang seharusnya. Wisata Halal harus berusaha menjadi wisata yang terbuka bagi seluruh orang tanpa memandang agama dan keyakinan mereka. Wisata halal itu bukan berarti meniadakan hal-hal yang dipandang tidak halal, namun cukup informasi tentang hal-hal itu diberikan, misalnya tempat ini halal, makanan ini halal dan minuman ini halal, dlsb. Vendor wisata halal hanya menyediakan pilihan dan informasi tentang wisata halal, namun yang menentukan adalah pasar itu sendiri.

Komentar