BISNIS PCR, BISNIS MAFIA KESEHATAN?

Oleh: Denny Siregar

Jujur saya juga gak paham kenapa tes PCR diberlakukan lagi di penerbangan meski kita sudah vaksin dua kali. Tes PCR itu mahal sekali harganya untuk para penumpang, bahkan bisa lebih mahal dari harga tiketnya. Awalnya tes PCR bisa sampai Rp1 juta sekali tes. Kemudian masyarakat ramai dan protes kepada pemerintah, sehingga Presiden Jokowi memerintahkan harga tes PCR untuk turun ke angka Rp500 ribuan. Meski sudah turun separuhnya, tapi tetap saja mahal untuk ukuran kantong masyarakat terutama mereka yang aktivitasnya tinggi dan butuh bolak-balik dengan pesawat.

Pesawat udara sekarang bukan lagi milik masyarakat kelas atas seperti dulu. Orang yang berpikiran kalau mereka yang naik pesawat adalah golongan masyarakat yang punya banyak duit, tolong deh untuk mereformasi cara berpikirnya. Pesawat sekarang sudah menjadi kebutuhan penting untuk transportasi, sama pentingnya dengan transportasi darat dan laut. Harga tiket pesawat juga sudah hampir sama dengan transportasi darat dan laut, untuk daerah tujuan tertentu.

Bahkan untuk wilayah seluas Papua misalnya, lebih cepat naik pesawat daripada lewat darat. Warga Papua sekarang sangat tergantung dengan pesawat, karena mobilitas mereka menjadi lebih lancar. Kalau aktivitas warga lebih cepat dan lancar, sudah pasti ekonomi juga akan bergerak karena pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan pergerakan aktivitas manusianya.

Seorang warga Papua, mengeluh lewat pesan ke saya karena untuk perjalanan dari Jayapura ke Wamena, dia dibebani tes PCR sebesar Rp500 ribuan. Padahal tiketnya sendiri sudah hampir Rp1 jutaan. Itu kalau pergi sendirian, bayangkan kalau yang berangkat satu keluarga dengan dua anak misalnya. Hanya untuk tes PCR saja, mereka harus keluar uang untuk 4 orang sekitar Rp2 jutaan lebih. Sudah selesai? Belum. Itu baru perginya. Baliknya mereka harus keluar uang Rp2 jutaan lagi, hanya untuk tes PCR saja.

Beban ongkos di tes yang sangat berat ini, pasti akan membuat orang menahan diri untuk beraktivitas, kecuali ada hal yang sangat penting, misalnya ketika ada keluarga yang meninggal. Dan ketika orang menahan diri untuk beraktivitas, sudah pasti perusahaan transportasi akan hancur. Coba bayangkan, maskapai yang sudah menderita selama lebih dari setahun ini tidak aktif karena pandemi, harus menghadapi kenyataan mereka tidak bisa menyehatkan diri hanya karena aturan-aturan seperti PCR itu.

Padahal di perusahaan besar sebesar maskapai, yang padat modal dan padat karya itu, bergantung ribuan orang pencari kerja. Belum lagi maskapainya pasti punya utang ke bank dan investor juga ke bandara. Kalau maskapainya ambruk, ribuan orang akan ikut ambruk juga. Ekonomi kita goyang, dan ribuan orang akan menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak tanggap terhadap situasi mereka yang sudah tercekik akibat setahun lebih tidak bekerja. Dampak negatifnya bisa jauh lebih besar.

Saya penasaran, ada apasih kok tiba-tiba pemerintah memberlakukan lagi tes PCR untuk yang naik pesawat meski sudah dua kali vaksin? Kenapa kok tes yang mahal itu hanya diberlakukan untuk yang naik pesawat, tapi tidak diberlakukan ke yang naik kereta, naik mobil, atau naik kapal laut? Ada pernyataan dari Jubir Kemenhub, pemberlakuan kembali tes PCR karena kapasitas pesawat sudah diizinkan kembali di atas 70 persen.

Ini kan yang aneh, kalau pemerintah takut ada penularan kembali Covid-19 karena penumpang pesawat sudah di atas 70 persen, ya kembalikan saja kapasitasnya sampai maksimal 70 persen. Jangan malah diwajibkan penumpang harus tes dengan harga mahal seperti PCR. Ini sesuatu yang gak berkaitan dan dampaknya juga berbeda.

Maaf ya, Pak Jokowi. Kali ini saya harus bicara kalau kebijakan Menteri Bapak yang ini sudah blunder. Menteri-menteri Bapak tidak punya sedikitpun empati terhadap situasi di masyarakat. Coba minta mereka turun ke lapangan, ke bawah, temui masyarakat kelas menengah bawah, dan serap aspirasi mereka. Jangan cuma duduk di ruangan ber-AC dan mengambil keputusan berdasarkan permintaan sebagian orang karena kebijakan sebelumnya tidak wajibnya PCR itu merugikan sebagian orang.

Saya juga tidak bisa menyalahkan ketika banyak orang juga melihat, wajibnya orang PCR untuk naik pesawat meski sudah vaksin dua kali itu, itu hanya urusan bisnis kesehatan yang terganggu. Jangan salahkan juga kalau orang berpikir ini ada mafia kesehatan yang bermain. Mafia kesehatan yang sudah terlanjur menumpuk PCR untuk keuntungan mereka, tapi terganggu karena pandemi sudah menurun di Indonesia.

Dan isu-isu mafia kesehatan ini sekarang bergerak liar di media sosial, bahkan diserukan oleh lembaga sekelas YLKI, atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Memangnya siapasih yang gak curiga, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba PCR yang mahal itu kembali diwajibkan? Kalau sebagai alternatif, okelah. Tapi ini jadi wajib, seolah-olah ada pejabat yang bermain-main dengan kebijakan.

Dan daerah yang pasti terdampak dengan kebijakan wajib PCR ini pastilah daerah wisata. Sudah setahun lebih, bahkan hampir dua tahun, mereka hancur, mau bangkit lagi dengan mengandalkan turis domestik, eh kebijakan wajib PCR bikin orang gak mau pergi. Bali contohnya. Sudah lama mereka menjerit karena mereka bergantung penuh dari industri pariwisata. Baru mulai bernapas, sudah terpukul lagi. Sudah wisatawan internasional belum datang, yang lokal males ke sana karena naik pesawat itu mahal sekali.

Sudahlah, Pak Jokowi. Sudah waktunya kita fokus pada ekonomi. Di banyak negara maju, mereka sudah fokus pemulihan ekonomi. Bahkan tes seperti PCR digratiskan, ditaruh di mall-mall untuk yang mau tes, bukan malah dibisniskan. Tidak sebanding bisnis tes seperti PCR kalau disandingkan dengan dampak ekonominya.

Kita harus bergerak, kalau tidak kita mati di tempat. Banyak orang yang butuh makan, butuh aktualisasi, jangan lagi dihambat hanya karena kepentingan segelintir orang. Saya ini sudah menyingkirkan pemikiran kalau ada bisnis besar dengan tes-tes mahal ini, supaya penangangan pandemi bisa lancar. Tapi kalau begini, saya harus setuju dengan mereka-mereka itu, bahwa ada bisnis yang sedang dilindungi oleh pemerintah. Dan ini tidak sehat sama sekali.

Daripada hanya melindungi kepentingan sebagian kecil pebisnis alat kesehatan, kenapa tidak berpikir bisnis masyarakat yang lebih luas sekalian? Bisnis masyarakat luas itu kecil-kecil aja Pak, seperti pariwisata, tapi kalau dijadikan satu semua, dampak yang terjadi jauh lebih besar. Kita butuh perputaran supaya hidup, jangan matikan lagi dengan aturan-aturan yang gak masuk kantong dan masuk akal. Protokol kesehatan yang harus dijalankan. Awasi masyarakat yang gak pakai masker dan berkelompok, jangan dikit-dikit ketika ada masalah, langsung mata pejabatnya pada hijau karena di sana ada “cuan”.

Kembalikanlah aturan seperti sebelumnya. Swab antigen Rp100 ribu, masih okelah. G nose Rp20 ribu, lebih bagus. Atau gak perlulah ada tes-tesan, karena kan katanya kalau sudah vaksin dua kali, maka herd immunity bisa tercapai? Kalau masih takut-takut juga, ngapain kemarin harus antre panjang minta disuntik, kalau ternyata tidak kebal-kebal juga?

Tapi kalau hanya untuk tes saja harus bayar Rp500 ribu per orang, mending seruput kopi aja deh Pak. Meski pahit, tapi setidaknya kopi lebih jujur karena kopi tidak pernah mencari keuntungan untuk dirinya pribadi tetapi ingin bermanfaat untuk semua orang, semua golongan, dan semua kelas sosial.

Seruput kopinya dulu, Pak Jokowi?

Komentar