BANGSA TURKI BANGGA DENGAN ATTATURK, KENAPA PKS DAN MUI RIBUT

Oleh: Syafiq Hasyim

Pemerintah DKI Jakarta sudah mematangkan pemberian nama untuk sebuah ruas jalan di Jakarta dengan nama tokoh Republik Turki, Kemal Attaturk. Reza Patria, Wakil Gubernur Jakarta, sudah menyatakan jika pengambilan nama Attaturk sebagai nama jalan hendaknya dihormati dan saling menghormati. Ini bagian dari kerjasama Indonesia dan Turki. Sukarno, presiden RI, sudah menjadi nama jalan di Turki dan jalan Attaturk di Jakarta adalah balasan yang baik untuk Turki.

Meskipun secara tatakrama hubungan antar-dua negara, jika kita meminta nama tokoh negara tertentu menjadi jalan di negeri kita, seperti Turki, maka wewenang pemerintah tidak dalam posisi menentukan, namun menunggu keputusan dari pemerintah Turki itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, jika pemerintah negara lain meminta nama tokoh kita dijadikan nama jalan di negeri mereka, maka pemerintah kita yang menentukan siapa yang akan dipilih.

Ini adalah tata krama diplomasi. Namun demikian, apa yang diwacanakan oleh pemerintah DKI yang ingin memilih Kemal Attaturk sudah pas dan pantas. Jika kita menentukan Sukarno untuk Turki, maka dalam pikiran kita meminta dan mengispirasi ataupun juga cara berpikir yang konstruktif.

Namun atas upaya ini Pemerintah DKI mendapat protes lagi. PKS dan MUI secara resmi mengemukakan penolakan mereka. Menurut tanggapan tokoh-tokoh kedua organisasi ini pengambilan Attaturk sebagai nama jalan di Indonesia melukai hati umat Islam. Oleh PKS dan MUI Kemal Attaturk ini dianggap merugikan Islam.

PKS dan MUI mendaftar sejumlah dosa besar yang dilakukan Attaturk ketika berkuasa memimpin Turki modern. PKS secara khusus mengatakan jika ketika berkuasa, Attaturk melarang perempuan memakai jilbab. Pada zaman Attaturk Hagia Sofia juga diubah dari masjid menjadi museum. Kemudian azan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal alias bahasa Turki, dan masih banyak lagi.

Intinya, mereka sama sekali tidak sepakat dengan nama Attaturk menjadi nama jalan di DKI. Nampaknya mereka memiliki figur lain yang mereka inginkan.

Hal ini misalnya terlihat dari pemikiran Fadli Zon, tokoh politik ketika yang dalam persoalan keagamaan memiliki kedekatan dengan cara pandang PKS dan juga MUI. Fadli Zon menginginkan Muhammad Fatih karena menurutnya umat Islam menyetujui Muhammad Fatih. Islam Indonesia tidak suka Kemal Attaturk. Yang dimaksud umat Islam itu lalu siapa? Belum ada referendum atau polling atau pilihan dari umat Islam pada Muhammad Fatih maupun pada Attaturk.

Protes MUI dan PKS ini adalah gambaran bagaimana kedua kelompok ini memandang semua masalah dari pertimbangan agama. Sayangnya, agama yang mereka yakini dan mereka pahami, bukan agama yang menjadi pengalaman berbagai kelompok di negeri kita ini. Agama memang sangat penting bagi kita semua. Tapi kalau semua hal di Indonesia harus diputuskan dengan merujuk pada pertimbangan agama menurut versi mereka, itu hal yang tidak fair.

Pemerintah DKI menentukan nama Kemal Attaturk itu sebagai nama sebuah jalan di Jakarta pasti memiliki pertimbangan yang tidak satu. Pertimbangan itu antara lain, prinsip kesepadanan antar-tokoh kedua negara yang dijadikan dan diangkat namanya menjadi jalan. Selain itu, prinsip penghormatan satu sama lain (mutual respect). Jika pemerintah Turki mengangkat Sukarno, maka pemerintah kita mengangkat Kemal Attaturk. Ini cerminan kesepadanan dan keadilan.

NU DKI Jakarta sendiri malah bereaksi keras terhadap MUI dan PKS. Bagi NU DKI apa yang diutarakan MUI dan PKS dianggap berlebihan alias lebay. MUI dan PKS tidak berusaha untuk melihat masalah ini dari kacamata yang lebih luas. Dalam hal ini, NU DKI tepat menjawab penolakan MUI dan PKS atas Kemal Attaturk. Kata NU DKI, soal perbedaan ideologi antara sosok Kemal Attaturk dan orang-orang MUI dan PKS di sini adalah urusan lain.

Saya setuju sekali atas pernyataan NU DKI ini. Memang benar, bahwa perbedaan cara pikir dan pandang MUI dan PKS dengan cara pikir dan pandang Kemal Attaturk bukan perkara penting bagi penentuan nama Attaturk untuk nama jalan di wilayah DKI Jakarta ini.

Bagi PKS dan MUI, Attaturk dianggap pemimpin yang berdosa, namun bagi rakyat Turki sendiri, Attaturk dengan kontroversinya adalah pendiri bangsa (founding father). Attaturk adalah tokoh yang sangat dipuja dan merupakan nama harum bangsa mereka, bangsa Turki sampai kini. Kemal Attaturk adalah pemimpin dan pahlawan mereka yang sampai detik ini masih sangat mereka hormati. Bahkan Erdogan, pemimpin Turki yang dijadikan figur penting dari gerakan politik Islam di Indonesia, memperingati secara rutin hari wafatnya (haul) Kemal Attaturk.

Attaturk sendiri itu berarti bapak bangsa Turki. Sejarah Turki memang panjang, namun sejarah Turki modern pasca-Turki Utsmani itu adalah Kemal Attaturk itu sendiri. Jika MUI dan PKS membenci Attaturk itu urusan kedua organisasi ini, namun penolakan mereka atas Attaturk tidak akan punya pengaruh apa-apa pada kecintaan dan penghormatan orang Turki pada tokoh ini. Bahkan mungkin jika orang Turki tahu bahwa tokoh pendiri republik mereka dibenci PKS dan MUI, mungkin mereka akan bereaksi keras kepada kedua organisasi ini.

Saya melihat bahwa jika cara pikir MUI dan PKS pada persoalan Kemal Attaturk itu mencerminkan ketertutupan dan rigiditas ideologis. Kedua kelompok ini tidak ingin melihat bahwa masalah Attaturk atau masalah lain yang nantinya diputuskan dari kacamata atau lensa di luar ideologi yang mereka anut. Semua hal mereka masukkan dalam keranjang ideologi mereka, meskipun untuk hal-hal yang sifatnya urusan umum dan kebangsaan dan bahkan urusan pihak lain.

Sikap ini nampaknya dijadikan oleh mereka sebagai strategic positioning pada masyarakat, namun jika dipikir lebih dalam justru merugikan mereka sendiri. Jika dengan ini mereka ingin mendapatkan hati dan dukungan dari masyarakat Muslim, maka masyarakat Muslim pada umumnya memiliki kecenderungan untuk terbuka dan bersikap moderat. Kaitannya dengan Kemal Attaturk sebagai nama jalan di Jakarta, masyarakat kita pada umumnya memiliki penghargaan yang tinggi atas negara lain.

Sebagai catatan, pemerintah sebaiknya memutuskan apa yang menjadi keputusan mereka. Jika memang pemerintah Turki mengirimkan nama Attaturk sebagai nama jalan, maka itu hal yang sangat sesuai. Penolakan MUI dan PKS atas inisitif pemerintah tidak perlu harus dituruti terus-menerus. Hal ini perlu dilakukan pemerintah, karena pemerintah sudah melakukan kajian-kajian yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan masalah ini. Jika pemerintah mundur, maka itu akan mengurangi kewibawaan mereka.

Komentar