POLISI BANTING MAHASISWA, PELANGGARAN HAM?

Oleh: Ade Armando

Anda mungkin juga sudah menyaksikan video dibantingnya seorang mahasiswa oleh petugas kepolisian di Tangerang. Itu terjadi saat unjuk rasa di saat peringatan Hari Ulang Tahun ke 389 Kabupaten Tangerang.

Puluhan mahasiswa yang ditolak menemui Bupati Tangerang berupaya menembus barikade polisi. Aksi saling dorong pun terjadi.

Pada saat itulah, terlihat ada seorang mahasiswa dipiting lehernya oleh petugas kepolisian. Si mahasiswa kemudian dibanting ala smackdown sehingga terkapar di aspal. Si polisi nampak kemudian menekan tubuh si mahasiswa agar tidak berontak.

Beberapa detik kemudian terlihat si mahasiswa kejang-kejang. Dengan segera pertolongan pertama pun dilakukan. Si mahasiswa berusaha dibangunkan dengan ditepuk-tepuk punggungnya.

Video ini menjadi viral. Narasinya adalah polisi Indonesia dengan brutal melakukan kekerasan fisik terhadap mahasiswa.

Polisi dianggap membungkam hak asasi mahasiswa untuk berekspresi dan berunjuk rasa. POLRI juga didesak untuk mengenakan sanksi tegas terhadap petugas yang mensmackdown mahasiswa.

Saya bukan pecinta kekerasan. Saya juga tahu kerap kekerasan dilakukan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan. Saya sadar kekerasan dapat digunakan untuk melindungi kekuasaan yang zalim.

Saya pernah ikut dalam unjuk rasa di era Orde Baru, bahkan semenjak saya masih duduk di bangku SMA. Saya pernah digampar tentara, saya merasakan ujung bayonet menempel di leher saya. Saya juga dulu menyaksikan bagaimana para mahasiswa dipukuli, dipopor dengan senjata.

Yang ingin saya katakan, saya juga menolak kekerasan oleh aparat keamanan yang dilakukan dengan semena-mena.

Tapi pertanyaan saya saat ini adalah apakah insiden di Tangerang itu adalah bukti bahwa polisi Indonesia masih memiliki mentalitas seperti aparat keamanan di masa-masa sebelumnya.

Apakah dibantingnya si mahasiswa adalah bukti represif polisi Indonesia. Saya agak ragu untuk menjawab iya. Saya percaya kita juga harus bersikap adil pada polisi.

Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap polisi sudah semakin meningkat, seperti yang terbaca dalam berbagai hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei terkemuka. Dan saya percaya itu antara lain terjadi karena perubahan signifikan yang terjadi di dalam tubuh POLRI.

Saat ini polisi Indonesia sudah semakin humanis, Saya tidak mengabaikan adanya kasus-kasus pelanggaran HAM oleh polisi di sana sini. Tapi secara umum, polisi Indonesia secara perlahan sudah membangun sosok baru para penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Kalau begitu, bagaimana kita sebaiknya menilai apa yang terjadi di Tangerang itu. Untuk itu kita harus melihat konteks peristiwa.

Pertama-tama, ini adalah sebuah unjuk rasa tanpa izin. Aksi tersebut tak berizin karena Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi PPKM level 3 sampai 18 Oktober 2021. Dengan kata lain, polisi sebenarnya bisa saja sejak awal membubarkan unjuk rasa ini.

Kedua, kalau saja para demonstran tetap mematuhi koridor hukum dalam berunjuk rasa, insiden itu tidak akan terjadi.

Pada awalnya demonstrasi berlangsung tertib. Suasana menjadi mulai tegang ketika disampaikan pada mahasiswa bahwa Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, tidak bisa menemui mereka. Sang Bupati sedang sibuk menghadiri acara Hari Ulang Tahun Tangerang.

Menurut kronologi yang dipaparkan polisi, dari lima kelompok mahasiswa yang datang, empat di antaranya tidak memprotes penolakan itu.

Masalahnya, ada satu kelompok yang tidak terima. Mereka dengan kompak menyerbu dan berusaha memasuki halaman kantor Bupati. Ketika itulah aksi saling dorong terjadi.

Untuk mencegah kondisi memburuk, polisi pun menciduk sejumlah mahasiswa yang dianggap berpotensi memprovokasi keadaan. Salah seorang di antaranya adalah Faris, mahasiswa yang kemudian kena smackdown itu. Dia ditarik keluar rombongan teman-temannya dan dilumpuhkan dengan cara dibanting.

Selain Faris, ada 19 mahasiswa lain yang juga ditahan polisi. Seusai kejadian, Polda Banten Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho telah menyampaikan permintaan maaf baik kepada publik maupun kepada Faris dan keluarganya.

Polisi yang melakukan kekerasan sekarang juga menjalani proses pemeriksaan etik. Faris sendiri telah muncul di depan media dan nampak baik-baik saja. Faris bahkan agak becanda ketika bicara melalui rekaman video, kata dia: “Saya Faris dari Himata Banten. Saya nggak ayan, saya juga nggak mati.”

“Saya masih hidup, dalam keadaan biasa-biasa saja, walaupun agak sedikit pegal-pegal.”

Menurut hasil rontgen, tidak ada tulang Faris yang retak atau patah. Juga diketahui bahwa kejang-kejang yang terjadi padanya diakibatkan oleh penyakit bawaan yang dideritanya.

Seperti saya katakan, saya ragu untuk mengatakan polisi bersikap represif. Menurut saya, para mahasiswa harus belajar tentang apa yang diizinkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam demokrasi.

Apa yang mereka lakukan di Tangerang jelas salah. Kalau sejak awal polisi sudah membubarkan mereka, itu adalah hak atau bahkan bagian dari kewajiban polisi untuk menjaga ketertiban. Dan yang dilarang berdemonstrasi kan bukan cuma mahasiswa di Tangerang.

Pada 12 Oktober, polisi juga membubarkan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI yang memprotes penyelenggaraan balap Formula E. Unjuk rasa dibubarkan karena tidak mematuhi aturan menjaga jarak.

Jadi kalau di Tangerang, polisi meminta demonstran membubarkan diri, ya wajar. Apalagi kemudian para mahasiswa berusaha merangsek masuk. Itu adalah kesalahan mereka berikutnya.

Kalau saja isu yang mereka perjuangkan memang sangat mendesak, sangat urgen untuk disampaikan kepada Bupati, mungkin masih bisa dimengerti. Tapi ini sama sekali tidak ada persoalan rakyat yang genting sehingga mereka harus menyerbu.

Kesannya, kok memang seperti mau cari ribut ya?

Karena itu kita juga harus mengerti kalau polisi merasa harus bertindak tegas. Dalam hal ini, bantingan yang dilakukan sang polisi sih bukan sesuatu yang luar biasa. Sang polisi melakukannya dengan tangan kosong. Dan dia melakukannya setelah para mahasiswa bertindak agresif terlebih dahulu .

Tanpa ingin berlebihan, saya ingin mengatakan setiap demonstran yang bersedia merangsek kumpulan polisi ya harus siap menghadapi risiko semacam itu.

Memang ini menjadi dramatis, karena si mahasiswa nampak kejang-kejang. Yang belakangan diketahui itu terjadi karena komorbid yang dideritanya. Tapi kan kalau sudah begitu, ada baiknya mahasiswa seperti Faris ini tidak ikut demonstrasi yang mensyaratkan kekuatan fisik.

Ada baiknya dia hanya duduk menyaksikan dari jauh saja. Saya tidak ingin menganggap enteng masalah. Namun untuk terlibat dalam aksi demonstrasi yang melibatkan kontak fisik semacam ini, memang tidak sembarang orang bisa ikut.

Syukurlah, Faris sudah nampak sehat kembali. Karena itu, walau orang lain mungkin tidak setuju, saya tidak melihat ada represi terhadap kebebasan masyarakat berekspresi dalam kasus ini.

Insiden ini memang sama sekali tidak kita harapkan terjadi. Tapi ini adalah semacam kejadian yang memang sangat mungkin berlangsung dalam kondisi demonstrasi yang anarkis.

Unjuk rasa tidak perlu berlangsung secara liar. Unjuk rasa bisa dilakukan secara tertib. Tapi kalau mahasiswa mengambil jalan yang tidak sesuai dengan hukum, ya siap-siap saja berhadapan dengan ketegasan aksi aparat.

Kita harus terus dukung demokrasi dan penegakan Hak-hak Asasi Manusia. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus terus gunakan akal sehat

 

Komentar