SERUAN POLIGAMI DARI PKS BAHAYA BUAT NEGARA?

Oleh: Dara Nasution

Jika ada kontes membuat program sosial paling nyeleneh untuk membantu warga yang terdampak pandemi, mungkin pemenangnya akan jatuh kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Seminggu yang lalu, partai ini mengeluarkan himbauan supaya kadernya berpoligami, dengan memprioritaskan janda. Anjuran ini merupakan bagian dari program solidaritas tiga pihak untuk para kader PKS. Aturan itu tercantum dalam program UPA di poin 8 yang berbunyi: Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) dan awanis (anak yatim). Ketika dikonfirmasi, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat membenarkan aturan tersebut.

Hari ini saya mau cerita kenapa poligami itu lebih banyak dampak buruknya, gak cuma untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki dan, ini yang paling penting, poligami itu bahaya untuk negara.

Kalau ngomongin dampak poligami ke perempuan dan anak-anak, kayaknya sih udah terang-benderang, ya. Banyak lelaki yang berpoligami yang pada akhirnya menelantarkan isteri dan anak-anaknya. Aktivis LBH APIK Ratna Batara Munti menyebut bahwa di tahun 2017 terdapat 1.697 kasus kekerasan dalam rumah tangga karena faktor poligami. Saat ini semakin banyak praktik poligami yang tidak melalui jalur pengadilan, di mana suami memaksakan kehendak tanpa persetujuan istri pertama untuk menikah lagi.

Selanjutnya, yang jarang dibahas dalam pembicaraan tentang poligami adalah dampaknya terhadap laki-laki. Masyarakat umumnya setuju bahwa poligami akan selalu menguntungkan laki-laki karena bisa memiliki isteri lebih dari satu. Tapi, kalau kita perhatikan, laki-laki seperti apa sih yang biasanya melakukan poligami? Biasanya, yang melakukan poligami adalah laki-laki yang punya sumber daya, misalnya dia kaya, atau punya kekuasaan sehingga banyak perempuan bersedia menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya.

Kalau kita pakai kurva distribusi normal, laki-laki yang kaya dan berkuasa ini taruhlah komposisinya 10% dari total laki-laki. Jika mereka ini masing-masing punya empat istri, maka jumlah perempuan yang bisa dinikahi oleh 90% laki-laki akan berkurang. Secara logika, akan ada laki-laki kelompok yang tidak punya pasangan alias menjomblo seumur hidup.

Laporan majalah The Economist memperkirakan, laki-laki yang tidak mendapatkan pasangan ini lebih rentan untuk melakukan kekerasan di masyarakat. Misalnya, di Nigeria mereka membentuk pasukan bandit dengan para sepupunya. Ada pula yang bergabung dengan kelompok pemberontak seperti di Sahel, Afrika.

Penelitian yang dilakukan oleh Lena Edlun dari Columbia University menemukan bahwa di Cina, setiap kenaikan satu persen jumlah laki-laki terhadap perempuan, atau semakin timpang jumlah laki-laki dan perempuan, maka tingkat kriminalitas naik sebesar tiga koma tujuh persen. Ini menjadi menarik ketika kita melihat bahwa Kashmir, wilayah konflik di India, merupakah salah satu tempat dengan rasio jenis kelamin paling timpang di seluruh India, meski tentu ada banyak faktor lain penyebab konflik.

Selain berdampak buruk untuk perempuan, anak, dan laki-laki, ternyata poligami juga berbahaya untuk negara. Ada riset menarik yang dilakukan oleh Valerie Hudsen dari Texas A&M University Bersama Donna Lee Bowen dan Perpetua Lynne Nielsen dari Brigham Young University. Mereka menemukan bahwa negara-negara yang membolehkan praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan, termasuk poligami, umumnya menjadi negara yang lebih miskin dan kurang stabil.

Bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan itu?

Pertama-tama, para saintis ini membuat indikator praktik-praktik ketidakadilan terhadap perempuan, yang mereka sebut ‘patrilineal/fraternal syndrome’. Beberapa yang termasuk, antara lain poligami, pernikahan dini, preferensi terhadap anak laki-laki, kekerasan terhadap perempuan, perlakuan tidak adil pada perempuan dalam kepemilikan pribadi (property rights), dan sikap masyarakat terhadap pemerkosaan, dan indikator lainnya. Indikator ini lalu diberi nilai nol sampai enam belas untuk melihat keparahannya.

Selanjutnya, mereka meranking 176 negara berdasarkan kriteria ini, mana negara yang paling tinggi dalam penerapan patrilineal/fraternal syndrome.

Hasilnya, bisa dilihat dalam grafik ini. (insert grafik)

Di negara-negara maju seperti Australia, Swedia, dan Switzerland, nilai fraternal syndrome-nya nol. Artinya, di negara-negara ini tidak ditemukan praktik-praktik yang mendiskriminasi perempuan. Sementara itu, Iraq memiliki skor 15, setara dengan Nigeria, Yaman, dan Afghanistan bahkan sebelum periode Taliban. Negara yang paling parah adalah Sudan Selatan.

Kemudian, para peneliti ini mencoba melihat hubungan antara patrilineal syndrome dengan ketidakstabilan politik di negara-negara itu. Mereka menemukan hubungan statistik yang kuat antara keduanya. Kesimpulannya, tindakan diskriminatif negara terhadap perempuan dapat memprediksi terjadinya ketidakstabilan politik di negara tersebut. Semakin banyak praktik-praktik ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya poligami, maka lebih tinggi risiko negara itu mengalami goncangan politik dan menjadi negara miskin.

Untuk memperkuat riset itu, kita bisa melihat bahwa di Guinea, Afrika Barat, di mana baru terjadi kudeta tanggal 5 September kemarin, ternyata 42% pernikahannya merupakan perkawinan poligami. Di Nigeria, tempat di mana jihadis Boko Haram beroperasi, 44% pernikahannya merupakan poligami. Jadi, jelas bahwa poligami membahayakan negara.

Jika PKS memang betul-betul ingin membantu janda dan anak yatim yang terdampak pandemi, ada banyak cara pemberian bantuan sosial yang bisa dilakukan, selain menikahi mereka dalam skema poligami. Dalam pembuatan kebijakan publik, kita harus memilih alternatif kebijakan yang paling sedikit bahayanya. Riset terbaru menunjukkan poligami berpotensi membahayakan negara. Kalau PKS tetap getol mendukung ini, kita patut bertanya apa tujuan PKS terhadap negara ini?

Untuk penonton Cokro TV, gimana tanggapannya soal ide nyeleneh dari PKS ini? Ceritain di kolom komentar ya!

 

Komentar