RESEP CEPAT KAYA ALA WAKIL RAKYAT

Oleh: Grace Natalie

Siapa yang ingin punya banyak uang dalam waktu singkat, tanpa perlu kerja keras? Pasti banyak yang mau dong ya. Di tengah banyaknya pemberitaan kasus investasi bodong, tetap saja masih banyak yang kejeblos, hanya karena mendengar iming-iming bunga yang tinggi, meski skema investasinya kurang masuk di akal.

Mungkin itu sebabnya, masih saja ada yang menjadi korban penipuan dari dukun gadungan dengan modus mampu menggandakan uang secara mistis. Iming-iming punya uang banyak dalam waktu singkat memang menggiurkan, hingga membuat orang jadi gelap mata.

Salah satu jalan yang kerap ditempuh sebagian orang untuk bisa cepat kaya adalah dengan menjadi pejabat. Di video kali ini, saya akan membahas jurus dari para oknum wakil rakyat agar bisa sukses meraup banyak uang dalam waktu singkat. Yuk kita mulai.

Baru-baru ini, 10 orang anggota DPRD dari Muara Enim ditangkap KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp5,6 milyar untuk keperluan pemilihan umum legislatif dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa serta pengesahan APBD Muara Enim di tahun 2019 yang lalu.

Sebelumnya, KPK lebih dulu memproses hukum Bupati, Wakil Bupati, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR, pihak swasta, dan bahkan juga Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Masuk semua. Jadi dalam kasus korupsi ini, diduga ada “kerjasama cantik” berupa penyertaan tindak pidana antar kepala daerah, kepala dinas, pimpinan DPRD, dan pihak swasta yang membagikan komitmen fee.

Kasus korupsi massal yang melibatkan eksekutif-legislatif sudah cukup sering terungkap sebenarnya. Mungkin masih segar di dalam ingatan kita, ketika pemerintahan kota Malang hampir lumpuh, gara-gara Walikota, Ketua DPRD, dan juga 41 orang anggota DPRD-nya diciduk KPK dalam kasus suap pengesahan RABPD di tahun 2018 yang lalu.

Begitu pula dugaan kasus “ketok palu” pengesahan RAPBD yang terjadi di Jambi dan juga di Sumatra Utara. Puluhan oknum anggota DPRD hingga kepala daerah terlibat dalam kasus suap sehingga ramai-ramai mereka memakai rompi oranye. Meski sudah banyak contoh kasus korupsi yang berujung di penjara, nama baik hancur, hingga keluarga pun akhirnya turut menanggung malu, tetap saja banyak yang nekat korupsi.

Satu hal penting yang bisa kita amati dari kasus korupsi tersebut adalah: korupsi tidak bisa dilakukan sendirian, apalagi kalau melibatkan uang dalam jumlah besar. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Nomor 64 tahun 2020, Pemerintah Daerah bertugas melakukan penyusunan awal APBD. Kemudian kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD tersebut paling lambat satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berikutnya. Nah, karena persetujuan Raperda APBD ini harus melibatkan kepala daerah dan DPRD, di sinilah diduga celah take and give kerap terjadi.

Setidaknya ada dua skenario yang mungkin dilakukan. Pertama, uang “ketok palu”. Agar Raperda APBD disetujui dan disahkan dengan mulus, oknum anggota DPRD akan meminta sejumlah uang. Untuk per orang oknum anggota dewan nilainya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tidak hanya pengesahan APBD yang ada label harganya, jadi atau tidaknya interpelasi juga disinyalir bisa diselesaikan dengan uang. Ini pernah terjadi saat
Mantan Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho yang terbukti memberikan suap kepada 14 ex anggota DPRD Sumut agar rencana interpelasi terhadap dirinya tidak jadi diajukan.

Dalam skenario yang kedua, oknum anggota DPRD akan menyelipkan proyek titipan saat Raperda APBD disusun. Untuk skenario yang ini, kembali dibutuhkan suatu kerjasama yang cantik dari 3 pihak, eksekutif, legislatif, dan swasta. Peran eksekutif bertugas memastikan anggaran untuk proyek titipan masuk dalam Raperda APBD. Kemudian legislatif memastikan agar anggaran tersebut disetujui saat pembahasan bersama DPRD. Usai pengesahan Perda APBD, bolanya kembali lagi ke eksekutif sebagai eksekutor yang membelanjakan anggaran.

Dengan segala cara eksekutor akan memastikan yang mendapatkan proyek adalah pihak swasta yang terafiliasi dengan mereka. Begitu pihak swasta ini dipastikan sebagai pemenang tender, dia akan mengirimkan kickback berupa komisi yang sudah disepakati bersama dengan oknum eksekutif dan legislatif. Besaran komisi ini berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tidak heran ya banyak oknum pejabat yang tergiur untuk korupsi.

Jadi jelas, korupsi membutuhkan kerjasama, tidak bisa sendirian, tidak bisa one-man show. Kalau kita bicara korupsi anggaran daerah, maka seharusnya ada tiga pihak yang terlibat, eksekutif, legislatif, dan pihak swasta. Semangat mencari uang yang tidak halal ini hebatnya bisa menjembatani perbedaan perjuangan ideologis dan “warna” partai.

Kasus-kasus korupsi yang terungkap menunjukkan keterlibatan para aktor lintas partai yang bahkan tidak ragu untuk saling melindungi. Coba mulai dari saat ini, perhatikan hubungan antara kepala daerah dan DPRD di kabupaten, kota, atau provinsi di tempat kamu berada. Jika terlihat sangat harmonis, hingga DPRD nampak kehilangan daya kritis dan fungsi pengawasannya, maka bisa jadi ini merupakan salah satu indikator, sudah ada celah take and give di antara mereka.

Mau kaya? Boleh saja. Tapi jangan sampai gelap mata dan menjadi maling uang rakyat.

 

Komentar