KEJANGGALAN GERAKAN MAHASISWA DAN ANCAMAN CLUSTER COVID BARU

Oleh: Ade Armando

Ada yang aneh dengan gerakan mahasiswa belakangan ini. Ada sejumlah unjuk rasa mahasiswa, tapi dengan isu yang terkesan mengada-ada. Misalnya saja yang terjadi pada 7 Oktober lalu. Ada rombongan ratusan mahasiswa mendatangi Gedung DPR.

Yang mengorganisir Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia, atau disingkat dengan istilah keren KOMANDO. Mereka melakukan long march, meneriakkan yel-yel, orasi, membawa spanduk, seperti biasa. Mereka berusaha mendesak masuk ke Gedung DPR.

Itu semua lazim dilakukan mahasiswa saat berunjuk rasa. Tapi yang aneh adalah isu yang mereka perjuangkan.

Dengar ya, pada intinya mereka menyerukan agar MPR menetapkan penataan sistem hukum dan peraturan perundangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Mereka juga menuntut agar Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa.

Buat saya ini mengherankan dan memprihatinkan. Kok isinya abstrak sekali ya? Tapi sebelum lebih jauh soal substansi, saya juga ingin komentari dulu soal Covid. Para demonstran itu sadar tidak sih bahwa kita belum melewati masa genting Covid?

Alhamdulillah, kondisi Indonesia memang terus membaik. Tapi kan kita harus menjaga agar pemulihan ini bukan cuma berlangsung sporadis, tapi harus berjangka panjang.

Banyak negara yang semula sudah merasa aman, kini harus kembali memperketat pengendalian gerak warga. Sejumlah pengamat juga sudah memprediksi di Indonesia masih akan ada gelombang ketiga wabah Covid.

Saat ini kita sama sekali tak boleh lengah. Karena itu, kelakuan para demonstran ini menjadi nampak sebagai tindakan yang sangat tak bertanggung jawab.

Di dalam demonstrasi mereka, segenap protokol kesehatan tentang kerumunan dilanggar. Sangat mungkin tak lama dari sekarang kita akan mendengar adanya cluster Covid demo 7 Oktober.

Tentu saja ini semua barangkali masih bisa dipahami, kalau saja para mahasiswa itu merasa harus bergerak karena ada kebutuhan yang mendesak. Masalahnya, dalam kasus ini, kebutuhan mendesak apa sih yang bisa digunakan sebagai pembenaran?

Saat ini tidak ada kontroversi tentang Pancasila sehingga mereka harus menyatakan sikap. Apa sih yang sedemikian krusial sehingga mereka merasa harus memobilisasi mahasiswa untuk berdemonstrasi ke DPR dengan segenap risiko yang harus dihadapi.

Saya juga dulu aktivis yang ikut unjuk rasa di era Soeharto. Karena itu saya tidak anti demonstrasi. Masyarakat sipil layak menyuarakan aspirasinya, kritiknya, kecamannya dengan turun ke jalan.

Tapi tentu saja semua harus di atas landasan yang jelas. Ini yang tidak terjadi pada misalnya demonstrasi 7 Oktober itu.

Saking absurdnya, saya terpaksa harus bercuriga bahwa apa yang dilakukan mereka ini merupakan bagian dari strategi politik lebih luas. Mungkin semacam latihan, atau pemanasan dari sebuah gerakan yang lebih besar.

Atau apa?

Salah satu jawaban adalah ini memang sekadar kegiatan iseng para mahasiswa yang mungkin ingin merasakan pengalaman unjuk rasa. Mungkin ada pikiran, masak jadi mahasiswa tidak pernah terlibat dalam demonstrasi sih?

Atau misalnya semacam uji nyali berhadapan dengan polisi. Mereka berharap polisi akan berusaha membubarkan mereka dengan alasan Covid.

Dan kalau itu terjadi mereka akan melawan, sehingga akhirnya akan terjadi konflik fisik. Dan akan ada rekaman foto dan video yang menampilkan bagaimana wajah mahasiswa lebam dan luka. Dan mereka akan dielu-elukan di kampusnya.

Ya bisa saja sih mahasiswa sebodoh itu.

Kalau cuma itu sih sebenarnya kita perlu geleng-geleng kepala tentang betapa rendahnya kualitas mahasiswa sekarang.

Tapi, IRONISNYA, kalau bukan cuma itu, kita justru harus merasa lebih khawatir. Masalahnya saya merasa bahwa dalam sebulan terakhir ini ada rangkaian unjuk rasa serupa dengan pelaku yang berbeda-beda.

Akan halnya 7 Oktober tadi itu dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Pamulang. Sebelumnya ada aksi aliansi BEM dari berbagai kota yang bergabung dalam BEM Seluruh Indonesia atau BEM SI.

Yang pertama cukup besar, di akhir Oktober, diikuti ratusan orang. Mereka menuntut agar para pegawai KPK yang tidak lulus Test Wawasan Kebangsaan diangkat juga menjadi ASN. Saat itu sempat terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dan polisi ketika rombongan mahasiswa berusaha memasuki Gedung KPK.

Tapi aksi yang kedua, jauh lebih kecil.

Hanya diikuti puluhan mahasiswa, BEM Seluruh Indonesia itu menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan isunya sangat mengada-ada. Mereka sekadar memperingati satu tahun disahkannya UU Cipta Kerja.

Pembubaran massa aksi juga berlangsung secara damai. Tanpa banyak perlawanan, polisi bisa dengan cepat membubarkan mereka untuk kembali ke rumah atau kampus masing-masing.

Yang juga ramai di Banten. Pada awal Oktober berlangsung aksi yang diselenggarakan mahasiswa gabungan berbagai organisasi dan perguruan tinggi.

Isunya juga sederhana: peringatan HUT Banten ke-21. Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa itu dilakukan di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Berbagai elemen mahasiswa berorasi memprotes catatan kinerja pemerintahan.

Jadi ada banyak aksi di sejumlah tempat berbeda, tapi kok seolah-olah rangkaian unjuk rasa itu dilakukan tanpa dilandasi isu yang substantif. Kesannya lebih seperti demonstrasi untuk tujuan rame-rame saja. Dan celakanya lagi, semua dilakukan tanpa mempedulikan persyaratan protokol kesehatan yang memadai.

Apakah ini semua berlangsung secara terpisah tanpa ada keterkaitan antara satu dan lainnya?

Dengan memperhatikan kondisi Indonesia selama ini, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ini bukan gerakan mahasiswa alamiah. Saya sendiri mendengar bahwa ada rencana aksi mahasiswa besar pada 20 Oktober untuk memperingati 2 tahun periode ke-2 pemerintahan Jokowi.

Jadi, seberapa validkah informasi itu?

Saya tentu tidak bisa menjawabnya sekarang. Tapi kalau itu benar terencana, ini kembali menjadi bukti bagaimana para mahasiswa akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok-kelompok yang ingin menciptakan ketegangan dan kecemasan politik.

Di luar itu, jangan lupa, kelompok-kelompok Islamis radikal masih akan terus bergerak. Hal yang terdekat adalah proses pengadilan kasasi Rizieq Shihab di Mahkamah Agung mulai 11 Oktober ini.

Saking percayanya mereka akan ketidakbersalahan Rizieq, sangat mungkin mereka memobilisasi para pendukung Rizieq untuk mengganggu jalannya sidang.

Begitu juga nanti ketika pengadilan Munarman akan dimulai. Kita doakan saja agar POLRI kita bisa menghadapi segenap aksi liar ini dengan tegas.

Dan kita doakan saja juga agar segenap aksi ini tidak akan mengganggu perang kita melawan Covid dengan menimbulkan cluster-cluster baru yang menyumbang bagi kehadiran gelombang wabah ketiga.

 

Komentar