MENGAPA WHISTLE BLOWER SOAL HTI DI KPK KINI DIHABISI?

Oleh: Ade Armando

Untuk menjaga kredibilitas KPK, lembaga ini harus secara jujur dan terbuka menjelaskan soal informasi adanya bendera HTI di meja penyidik kepada publik. KPK juga harus menjelaskan mengapa KPK di masa kepemimpinan sebelum ini memecat seorang satpam bernama Iwan Ismail yang justru mengungkapkan indikasi kehadiran orang HTI di KPK.

Ini harus dibuka kepada publik karena isu penetrasi kaum Islamis radikal adalah isu besar yang menjerat KPK. Publik berhak tahu. Ini perlu disampaikan mengingat kasus Iwan Ismail masih terus berlanjut.

Iwan adalah orang yang baru saja membuat surat kepada para petinggi negeri – termasuk ke Presiden, Komnas HAM, Kapolri, Ketua KPK dan lain-lain – berisi pengaduan tentang nasibnya dipecat oleh KPK periode kepemimpinan yang lalu karena dia mengirimkan foto jepretan yang merekam adanya bendera HTI di meja penyidik KPK.

Sekarang, Iwan disudutkan dan dituduh menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kepada publik.

Salah satu pihak yang menyerang Iwan adalah pejabat KPK sendiri. PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menuduh Iwan sebagai pembohong.

Kata Ali, bendera HTI yang terekam dalam foto yang disebarkan Iwan bukan seperti yang sebenarnya. Menurut Ali bendera itu hanya mirip bendera HTI sebagai organisasi terlarang. Ia juga menyatakan KPK juga sudah bertanya pada pegawai yang menurut foto Iwan di mejanya terpasang bendera mirip HTI.

Menurut Ali, pegawai itu mengaku tidak terafiliasi HTI. Karena itu, katanya, KPK memang telah memecat Iwan karena Iwan melakukan pelanggaran berat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi tidak benar atau bohong dan menyesatkan kepada pihak eksternal.

Penjelasan Ali ini memang menarik tapi perlu penjelasan yang lebih lanjut. Kalau dia mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan di meja pegawai KPK, memang ditemukan bendera tapi bukan bendera HTI, hanya mirip; maka buat saya ada pertanyaan besar, bendera apa sih yang mirip dengan bendera HTI tapi bukan bendera HTI.

Kemiripannya terlihat dalam hal apa?

Karena kalau memang kemiripan itu terkait dengan huruf-huruf Arab yang tertera di kedua bendera, adalah menarik untuk mempelajari bendera apa yang terpasang di meja pegawai KPK tersebut?

Begitu juga mengapa si pegawai itu memasang foto mirip HTI di mejanya. Siapakah orang itu?

Penjelasan Ali sendiri terkesan mengada-ada. Dia misalnya menyatakan apa yang dilakukan Iwan menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK.

Karena itu katanya, tindakan Iwan tidak bisa ditoleransi, karena seharusnya Iwan loyal pada komisi. Kata Ali, Iwan seharusnya tidak menyebarkan foto itu ke pihak eksternal, melainkan melapor ke Direktorat Pengawasan Internal.

Dengan menyampaikan foto itu kepada pihak eksternal, Iwan dinilai mencemarkan nama baik komisi dan melanggar profesionalisme. Itu jelas mengada-ada.

Yang penting buat rakyat Indonesia adalah kita kan perlu tahu benarkah ada bendera HTI di meja penyidik KPK. Karena kalau itu memang benar terjadi, kita perlu berjaga-jaga. Orang yang memajang bendera itu mungkin saja seorang penyidik berintegritas yang tidak bisa terbeli.

Itu mungkin saja terjadi. Tapi fakta bahwa dia itu adalah anggota atau simpatisan HTI atau bukan, juga penting untuk diketahui. Karena KPK memang sangat penting.

Karena itu kualitas dan integritas orang-orang di dalamnya adalah sangat penting diketahui publik. Syukur-syukur kalau orang itu bukan anggota HTI. Dan kalau memang bukan anggota HTI, iya sampaikan saja kepada publik agar tidak ada dusta di antara kita.

Kalaupun itu bukan bendera HTI, iya sampaikan saja kepada publik bendera apa itu sesungguhnya. Dalam hal ini, kalau memang bendera itu hanya mirip HTI, ini seharusnya meringankan hukuman kepada Iwan.

Kalau kita baca kisah hukum di Amerika kita sering mengenal istilah malicious intent. Ini artinya rencana jahat. Artinya kalau seseorang melakukan kesalahan, perlu juga dinilai apakah kesalahan itu memang dilakukan dengan niat jahat atau tidak.

Dalam KUHP kita misalnya, pasal pencemaran nama baik menyertakan klausul ini.

Jadi seseorang yang sebenarnya sudah menyampaikan berita yang misalnya merugikan nama baik sesesorang bisa saja tidak dihukum atas pasal pencemaran nama baik, kalau saja orang itu dinilai menyebarkan berita itu demi kepentingan publik.

Hal yang sama bisa kita berlakukan kepada Iwan. Kalaulah yang direkam Iwan itu bukanlah foto bendera HTI, tapi bendera yang memang mirip dengan HTI, penyebaran rekaman itu layak dianggap sebagai kesalahan tanpa niat jahat.

Ali tidak perlu buru-buru menuduh Iwan ingin merusak nama baik KPK. Tindakan Iwan itu justru bisa dilihat sebagai upaya menyelamatkan KPK.

Sekadar catatan, Iwan menemukan kehadiran bendera ‘mirip’ HTI itu dalam dua kesempatan berbeda. Mula-mula pada Februari 2019, dia diamkan. Kemudian pada September, baru ia rekam dan fotonya ia kirim ke sebuah WAG teman-temannya di Banser NU.

Dan dia merekam dan kemudian mengirimkannya kepada Whats App Groupnya karena pada September 2019 itu, Taliban di KPK sedang jadi isu yang hangat. Dia sendiri mengaku bahwa foto itu ia buat antara lain agar nantinya akan bisa ia laporkan ke atasannya.

Jadi, dengan kata lain, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang satpam yang ingin menghancurkan nama baik KPK, apalagi untuk menimbulkan kebencian masyarakat pada KPK.

Karena itu sungguh mengherankan bahwa di akhir 2019 itu, KPK memecat Iwan. KPK yang sekarang memiliki pemimpin baru seharusnya berusaha mempelajari duduk perkaranya dan sekarang menjelaskan kepada publik.

Tapi yang terjadi saat ini justru kezaliman terhadap Iwan. Febri Diansyah, mantan jubir KPK misalnya, menyatakan isu bendera ini sengaja dimunculkan oleh pihak tertentu, terkait dengan penyingkiran 58 pegawai KPK yang dikait-kaitkan dengan isu Taliban.

Dengan kata lain, Iwan dianggap sebagai sekadar orang kecil yang dimainkan dalam isu penyingkiran 58 pegawai KPK.

Kata Febri: “Dugaan saya, pihak yang singkirkan 58 Pegawai KPK sedang panik. Narasi murahan tentang ‘Taliban’ diruntuhkan oleh pernyataan Kapolri yang justru membuka pintu untuk para pegawai KPK tersebut. Tapi karena ga ada isu lain yang bisa dipakai menyerang 58 pegawai KPK, ya apa boleh buat yang basi diolah lagi.”

Begitu juga Novel Baswedan turut bicara melalui akun Twitternya. Novel menyebutkan isu radikal kerap menjadi framing dari koruptor.

Tulis Novel: “Sejak awal sudah kita sampaikan bahwa isu radikal dan sebagainya adalah framing para koruptor agar aman berbuat korupsi. Mereka bisa saja bayar orang-orang untuk buat tulisan di medsos. Sekarang koruptor semakin aman & terus garong harta negara. Kasihan masyarakat Indonesia, koruptor makin jaya.”

Saya percaya KPK harus bicara terbuka. Kalau tidak, kita memang layak percaya ada yang ditutup-tutupi terkait kehadiran kaum Islamis radikal ini.

Komentar