SATPAM KPK ITU DULU DIPECAT KARENA BILANG ADA HTI DI KPK

Oleh: Ade Armando

Di tengah keriuhan tentang perlu tidaknya POLRI merekrut 57 pegawai KPK yang tidak lulus Test Wawasan Kebangasaan, sebuah cerita sedih menyebar. Ini adalah sebuah cerita tentang eks-Satpam KPK yang dipecat dua tahun yang lalu, ketika pimpinan KPK yang baru belum dipilih.

Nama satpam itu Iwan Ismail, dan kisah sedihnya termuat dalam sebuah surat yang ia kirimkan ke banyak petinggi di Indonesia.

Surat itu dikirimkannya kepada Presiden Jokowi, Dewan Pengawas KPK, Ketua KPK, Ketua DPR, Kapolri, Panglima TNI, Menkopolhukam, Ombudsman, Komnas HAM dan WP KPK atau Wadah Pegawai KPK.

Saya percaya dengan isi surat ini karena dia mencantumkan namanya secara jelas. Dan kalau isi surat ini benar ada hal-hal penting yang bisa ditarik.

Pertama, kehadiran kaum Islamis radikal di KPK bukan cuma omong kosong. Kedua, orang yang justru berusaha menyampaikan bukti tentang adanya anasir Islamis radikal itu justru dibungkam dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari KPK di masa kepemimpinan yang lama.

Kisah Iwan sungguh memperihatinkan. Dia diangkat sebagai sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) KPK tanggal 14 November 2018.

Dia bercerita bahwa pada Februari 2019, saat melakukan patroli gedung di malam hari dia melihat adanya bendera HTI di beberapa meja pegawai KPK di lantai 10 gedung Merah Putih.

Semula sih dia tidak terlalu ambil pusing. Dia menduga itu hanya sekadar tindakan tidak serius oleh oknum pegawai, dan bendera itu mungkin akan diturunkan dalam beberapa hari.

Namun ternyata dugaan Iwan salah.

Tujuh bulan kemudian, pada Septemnber 2019, ia kembali melihat bendera HTI itu di meja yang sama. Buat Iwan, pemasangan bendera itu menjadi penting karena di saat itu sedang ramai isu ‘Ada Taliban di KPK’.

Karena itu, ia merasa perlu untuk mengambil foto bendera HTI tersebut sebagai bahan laporan dengan asumsi bahwa hal semacam itulah yang melahirkan kegaduhan soal Taliban di KPK.

Iwan sendiri adalah anggota jaringan Banser NU. Ia kemudian mengirimkan foto bendera HTI itu ke grup WA Banser NU di Kabupaten Bandung.

Ia sama sekali tak terpikir untuk membuat gaduh atau mengadu-adukan kondisi KPK kepada pihak luar. Dia cuma merasa foto itu menarik karena teman-temannya di WA Group memang sedang ramai membicarakannya.

Tanpa dia duga, foto itu kemudian menyebar viral melampaui WAG yang ia ikuti. Hanya selang satu hari, dia langsung dipanggil menghadap pengawas internal KPK.

Pada 23 September 2019, ia diperiksa satu hari penuh dengan dugaan bahwa ia melanggar Kode Etik KPK.

Dia diinterogasi. Dia harus mengisi Berita Acara Pemeriksaan. Iwan menjelaskan bahwa foto itu diambilnya sebagai bukti untuk disampaikan kepada atasannya.

Yang menarik, ketika Iwan menyatakan bahwa dia berlatarbelakang Banser NU, dia justru semakin gencar dihujani pertanyaan.

HP Iwan sampai diambil, dan chatnya di WA dicreenshot, sehingga pemeriksa bisa mengetahui data pengurus Banser, mulai dari pusat hingga Pimpinan Anak Cabang. Dalam interogasi tersebut, Iwan merasa memperoleh banyak pertanyaan yang menyudutkan.

Misalnya ia disangka sebagai orang kiriman Ormas untuk menyusup di KPK. Sebagai aktivis NU, Iwan pun bertanya balik: kalau dia adalah anggota Banser, apakah dia tidak boleh berbakti untuk negeri di KPK.

Dia juga ditanya apakah dia orang yang dikirim kepolisian, yang tentu saja dibantah Iwan. Setelah satu bulan tak ada kabar berita, pada Oktober 2019, dia kembali di sidang.

Kali ini pengadilan terhadapnya melibatkan seluruh anggota DPP, Pengawas Internal, Sekretaris Jenderal KPK dan Wadah Pegawai KPK.

Dalam sidang itu, dikatakan bahwa penyebaran foto itu termasuk pelanggaran kode etik berat. Bahkan dikatakan, apa yang dilakukan Iwan memperkuat adanya tuduhan tentang Taliban di KPK yang pada gilirannya mendorong revisi UU KPK.

Sidang menyatakan kalau Iwan ingin lepas dari tuduhan pelanggaran, ia harus menghadirkan orang-orang yang turut memviralkan foto bendera HTI, serta menghadirkan tim ahli dari GP Ansor.

Bila itu tidak bisa dipenuhi, Iwan akan langsung diberhentikan secara tidak hormat. Buat Iwan, pilihan itu mengada-ada. Betapa janggalnya kalau Iwan harus menghadirkan teman-temannya anggota WAG untuk menjelaskan duduk perkara penyebaran foto tersebut.

Apalagi, kalau dia harus mencari tim ahli dari GP Ansor. Di sisi lain, Iwan merasa heran dengan proses penetapan pemberhentian. Menurut sepengetahuan Iwan, seorang pegawai tidak bisa diberhentikan begitu saja.

Yang tertulis dalam Buku Panduan Etik, sebelum seseorang diberhentikan, ia harus mendapat pembinaan pegawai dan pemotongan gaji terlebih dahulu.

Di sisi lain, Iwan tidak paham di mana letak kesalahan berat yang dimaksud. Dia kan hanya mengambil foto dan mengirimkannya kepada WAG.

Iwan merasa bukankah hal yang dia lakukan justru akan membuka mata pimpinan KPK bahwa di dalam KPK memang ada anasir-anasir HTI?

Lebih anehnya lagi, seusai sidang, dia didekati Ketua Wadah Pegawai KPK yang menyampaikan permohonan maaf darinya dan juga permohonan maaf dari NB. Di dalam surat tersebut, Iwan tidak menulis siapa NB.

Tapi saya duga, itu adalah Novel Baswedan.

Iwan merasa diperlakukan tidak adil. Dia sempat meminta kepada Pengawas Internal agar dipertemukan dengan orang yang memasang bendera HTI, tapi permintaan itu tidak difasilitasi.

Dia memang dihubungi oleh seseorang dari tim Jaksa Penuntut Umum KPK yang mengaku memasang bendera HTI, dan meminta untuk bertemu secara pribadi di kantin KPK. Iwan menolak dan meminta agar pertemuan dilakukan saja di hadapan Pengawas Internal.

Gara-gara penolakan Iwan, pertemuan tak jadi berlangsung karena si pemasang bendera HTI meminta agar pertemuan dilakukan secara kekeluargaan saja. Iwan kemudian juga berkirim surat ke Ketua KPK, tapi tak ada jawaban.

Pada 30 Oktober 2019, Iwan diberhentikan. Namun statusnya diubah dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menjadi pengunduran diri.

Kini Iwan sudah memperoleh tempat bekerja baru.

Tapi ketika dia menyaksikan saat ini bagaimana kasus Test Wawasan Kebangsaan menjadi begitu kontroversial karena dianggap sebagai alat untuk dengan sepihak memberhentikan puluhan pegawai KPK yang dianggap tidak pro NKRI, dia merasa banyak pihak harus tahu juga ketidakadilan yang dialaminya.

Iwan masih berharap status kepegawaiannya di KPK masih bisa dipulihkan. Tapi sebagai orang kecil dia tak tahu harus menyampaikan keluhannya kepada siapa.

Kita berharap saja para pimpinan negara bersedia merekrutnya kembali. Apa yang dilakukan Iwan sama sekali tidak salah. Indonesia justru butuh orang seperti Iwan.

Dia terpanggil untuk melindungi bangsanya dari kejahatan kaum Islamis radikal yang hendak memanfaatkan lembaga-lembaga negara strategis seperti KPK untuk tujuan politik mereka.

Kita doakan yang terbaik bagi Iwan Ismail.

Komentar