HOAX TERBARU: BANSOS AKAN DIHENTIKAN!

Oleh: Ade Armando

Di Indonesia, banjir hoax seperti tak ada habisnya. Sekarang yang jadi korban Kementerian Sosial. Menurut kisah bohong ini, di era Covid-19, Mensos akan menghentikan bantuan sosial kepada rakyat Indonesia.

Tentu saja ini bualan yang tak bertepi. Yang jadi justru sebaliknya: Kementerian Sosial akan meningkatkan bantuan sosial tahun ini dan tahun depan, bahkan kalaupun wabah Covid-19 nanti sudah akan berakhir.

Jadi, kok bisa-bisanya ada kebohongan itu?

Nampaknya keriuhan dimulai oleh pernyataan Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari. Dia bilang kepada wartawan bahwa Pemprov DKI tidak akan lagi menyalurkan bntuan sosial tunai untuk keluarga terdampak Covid-19.

Kemudian dia bilang, bantuan itu dihentikan karena program Bansos Tunai itu dihentikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kata Premi: “Itu kan satu program dengan Kemensos. Kalau Kemensosnya enggak ada kelanjutan, berarti juga enggak ada.”

Pengumuman itu langsung disambut netizen. Di sebuah akun FB muncul postingan yang mengeluhkan bansos dihentikan saat PPKM diperpanjang.

“PPKM diperpanjang terus ‘ BANSOS dihentikan’ gimana hidup ini ya Allah,” tulis akun Facebook tersebut.

Keluhan ini kemudian dilanjutkan dengan gorengan para netizen berikutnya bahwa Mensos mengabaikan nasib rakyat kecil dan seterusnya.

Menteri Risma sendiri terpaksa harus menegaskan bahwa bansos kepada masyarakat miskin dan rentan akan terus dilanjutkan. Kemensos bahkan sudah menganggarkan dana bansos yang tidak tanggung-tanggung.

Untuk tahun 2022 nanti, anggaran bansos akan mencapai Rp74 triliun. Bahkan, kata Risma, akan ada program-program bantuan sosial yang terus dijalankan walau misalnya pandemi sudah berakhir.

Kalau begitu, apakah ini berarti Kepala Dinas Sosial DKI berbohong?

Bisa jadi sih juga tidak. Dia sebenarnya hanya bicara soal bantuan sosial tunai (BST), bukan bansos-bansos lainnya. Kalau yang satu ini, BST memang mungkin sekali akan diakhiri kalau PPKM dihentikan.

Ini dilakukan karena BST dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. Dalam skema BST itu, pemerintah perlu memberikan bantuan dana ke masyarakat terdampak PPKM, karena aktivitas ekonomi yang terbatas menyebakan pendapatan berkurang.

Namun bila angka penularan virus terus menurun, dan pemerintah juga melonggarkan kebijakan PPKM sehingga ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif, BST pun menjadi tidak lagi relevan.

Dengan kata lain, BST akan diberhentikan pemerintah bila PPKM tidak lagi diberlakukan. Jadi si Kepala Dinas Sosial DKI tidak salah.

Masalahnya kata-katanya kemudian diplintir sehingga menimbulkan kesalahan persepsi. Maklumlah para penggoreng isu memang senang berkeliaran di Indonesia.

Namun yang penting di sini sekarang, pemerintah sudah menegaskan komitmen mereka untuk tidak pernah mengabaikan rakyat, baik di saat maupun sesudah wabah.

Pemerintah sudah menegaskan, bansos secara keseluruhan akan terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan.

Dua program yang selama ini dinilai membawa manfaat besar bagi masyarakat adalah Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Dalam hal kartu sembako misalnya, masyarakat yang terdaftar akan mendapat bansos berupa uang tunai sekitar Rp200 ribu per bulan.

Begitu juga, ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk membantu ibu hamil hingga anak sekolah. Besaran bantuan PKH akan disesuaikan dengan anggota keluarga penerima.

Melalui PKH, keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan Rp3 juta per tahun.

Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun.

Itu akan terus tetap dijalankan bahkan kalaupun Covid-19 sudah berakhir karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul.

Selain dari Kemensos, masyarakat juga masih mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Bantuan yang masih belanjut tersebut di antaranya adalah bantuan subsidi upah, bantuan kuota internet, bantuan uang kuliah tunggal, diskon listrik, dan kartu prakerja.

Dalam hal Bantuan Subsidi Upah, pemerintah memberikan bantuan Rp1 juta kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta. Para murid, mahasiswa, hingga guru atau dosen juga masih menerima bantuan kuota internet.

Besaran kuota internet yang didapat bervariasi sesuai jenjang pendidikan. Untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB, peserta didik SD-SMA sebesar 10 GB, pendidik Paud-SMA 12 GB, dan mahasiswa atau dosen 15 GB per bulan.

Khusus untuk mahasiswa, ada pula bantuan Uang Kuliah Tunggal, sebesar Rp2,4 juta. Bantuan UKT ini diberikan kepada lebih dari 310 ribu mahasiswa aktif semester 3 sampai semester 7 yang membutuhkan.

Ada pula program diskon listrik yang terus diperpanjang sampai bulan Desember 2021. Stimulus yang diberikan meliputi diskon tarif listrik serta pembebasan biaya beban atau abonemen.

Kepada mereka yang belum bekerja, ada pula program Kartu Prakerja. Peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp3,55 juta.

Rinciannya, peserta akan mendapatkan uang bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Selama ini, pemerintah Jokowi kerap digambarkan sebagai pemerintah yang dikuasai oligarki yang tak peduli pada rakyat kecil.

Namun kalau kita lihat apa saja yang dianggarkan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat baik di era pandemi maupun sesudahnya, sulit bagi kita untuk membantah bahwa Jokowi justru sangat peduli dengan kaum cilik.

Saat ini Indonesia banyak disebut sebagai contoh negara dengan penduduk yang luar biasa besar yang layak diteladani.

Saya rasa pujian itu tidak berlebihan. Ini semua memang hasil kerja keras seluruh bangsa. Namun jangan lupa, kerja keras kita bersama ini bisa terbangun karena ada Pak Jokowi memimpin kita.

Komentar