KPK MIRING, KAPTEN!

Oleh: Rian Ernest

KPK kini makin banyak lucunya. Tersebutlah Wakil Ketua KPK. Ibu Lili Pintauli Siregar. Dia berhubungan langsung dengan orang yang berperkara. Begini komunikasinya menurut putusan Dewan Pengawas KPK.

Lili Siregar bilang gini, ini namamu ada di meja. 200 juta bikin malu, masih kau ambil. Di seberang, itu perkara lama, Bu. Tolong dibantu.

Berdoalah kau, kata Lili Siregar.

Enak juga nih, udah kaya konsultasi kasus langsung level pimpinan KPK! Lili pun sampai-sampai memberi kontak seorang pengacara kepada orang yang sedang berperkara. Parah.

Tidak hanya itu, Lili juga menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Kepada orang yang sama di cerita sebelum ini, Lili menekannya untuk membantu mengurus penyelesaian uang honor adik iparnya Lili di PDAM Tanjungbalai. Itu kata putusan Dewan Pengawas, bukan kata Rian Ernest.

Ini semua perbuatan yang haram dilakukan pimpinan lembaga pemberantas korupsi. Tapi nyatanya cuma diberi sanksi potong gaji! Alamak! Kayanya Dewan Pengawas KPK mesti ganti nama jadi Dewan Pemaaf! Dan lebih parahnya lagi, Lili tidak menyesali perbuatannya! Kayanya bangsa kita perlu menyerap budaya malu dari bangsa Jepang. Kalau di Jepang, saya yakin Ibu Lili ini mungkin sudah dari jauh hari mengundurkan diri dari jabatannya.

Ini bukan soal etis tidak etis, malu tidak malu. Ada pasal pidana hingga 5 tahun penjara bagi Komisioner KPK yang berhubungan dengan pihak lain yang ada hubungan dengan perkara. Anehnya, laporan Indonesia Corruption Watch tentang dugaan pidana Lili ke Polri ini ditolak. Padahal dengan kasus yang mirip kurang lebih, Polri pernah mentersangkakan Abraham Samad di 2015. Jadi kelihatan tarik-menarik kekuatan kepentingan di sini.

Kelucuan kedua. Berdasarkan dakwaan KPK, seorang penyidik KPK, Stepanus Robin dalam waktu ga sampai dua tahun selama bekerja di KPK, bisa mengumpulkan 11,5 M dari 5 orang yang berurusan dengan KPK. Ada juga nih nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin di dakwaan. Kita tunggu saja hasil persidangan nanti seperti apa.

Kelucuan Ketiga. Komisioner KPK salah mengartikan putusan MA dan putusan MK. Putusan MK secara singkat mengatakan bahwa TWK sebagai sebuah syarat alih status pegawai adalah sah menurut UUD kita. Tapi harus diingat, ada 4 dari 9 hakim yang berbeda pandangan. Menurut empat hakim MK ini, harusnya para pegawai KPK bisa langsung dapat dilantik jadi pegawai negeri tanpa harus lewat TWK.

Dalam pengadilan di Mahkamah Agung juga, Putusan MA secara singkat mengatakan bahwa tindak lanjut dari hasil esemen TWK adalah kewenangan pemerintah. Menurut tafsir saya, MA membuang badan dalam isu TWK ini.

Nah, apa kata KPK? Kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, katanya gini, “Hal ini menepis tuduhan bahwa Perkom KPK yang didalamnya mengatur TWK pembentukannya dilakukan secara maladministrasi termasuk tuduhan bahwa melanggar HAM sebagai hak konstitusionalitas pegawai KPK.”

Pak Ghufron merasa benar dan tidak salah, dari awal Pak Gufron, saya tidak setuju dengan pendapat Anda.

Pak Gufron, pertimbangan putusan MK dan MA tidaklah menolak TWK sebagai sebuah konsep penyaringan pegawai, nah ada yang salah dengan konsep TWK. Tapi jangan lupa masalah TWK sejak hari pertama adalah soal proses TWK yang aneh dan subyektif. Cerita aneh dan subyektif TWK ini sudah banyak sekali dibahas. Gak perlulah kita bahas di konten ini.

Jadi, Pak Gufron, putusan MK dan putusan MA tidak bisa mengesampingkan putusan Ombudsman yang berbicara tentang adanya penyimpangan prosedur asesmen TWK. Jadi bukan TWK-nya yang haram, yang haram adalah proses-proses aneh di dalam asesmennya. Jangan lupa, Ombudsman juga bilang, adanya pengabaian oleh KPK terhadap pernyataan Presiden, kalau TWK gak boleh jadi dasar memberhentikan pegawai KPK.

Keputusan Ombudsman ini tetap sah berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan KPK. Ombudsman pun sudah menyurati Presiden. Komnas HAM juga menduga TWK adalah bentuk penyingkiran pegawai dengan stigma tertentu.

Akhirnya nasib para pegawai KPK ini yang diberhentikan nantinya hitungan hari, mungkin sekitar 14 hari mereka akan dipecat. Nasib mereka masih bisa diperjuangkan Presiden, kalau Pak Presiden mau. Karena secara hukum Pak Presiden memang punya wewenang mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri.

Akhir dari polemik ini, baik atau buruknya akan jadi catatan sejarah politik hukum era Pak Jokowi.

Jadi dengan segala yang saya sampaikan di atas, kelucuan-kelucuan tadi, apakah KPK masih akan disegani? Apakah investor akan lebih yakin menanamkan modal di republik ini, kalau hukum sepertinya mudah diayun-ayun seperti ini? Apakah generasi muda akan semakin percaya dengan sistem hukum?

Entah, saya gak tahu jawabnya.

Saya sih setuju dengan KPK yang harus lebih optimal mencegah korupsi. Sebenarnya sih, fungsi ini sudah dijalankan juga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak 1983. Saya percaya, sebaiknya jangan ada dua institusi yang melakukan hal yang sama. Mubazir.

Tapi ada realita lain. Realita politik. Suka tidak suka, aktor politik di negara ini secara umum masih lebih dekat dengan perilaku koruptif. Bisa jadi karena faktor internal partai politik, atau praktik pemilihan kita yang masih sarat dengan politik uang. Kalau KPK hanya fokus di penindakan, bagus sih, tapi penjara akan terus penuh dengan para elit partai, kepala daerah, anggota dewan dan menteri.

Ini buah simalakama. Maju salah, mundur juga salah. Alhasil kompromi ya sudahlah, mungkin KPK hari ini diminta untuk fokus pada pencegahan saja. Elit politik kita mungkin ingin realistis, tapi saya takutkan jangan sampai mereka terjerumus menjadi permisif.

Apa itu permisif? Membolehkan koruptor merajalela. Rakyat ga akan tinggal diam, itu keyakinan saya. Kita hanya warga biasa yang sedang menyuarakan keresahan. Urusan beginian, sebenarnya sih kita putuskan kepada para elit.

Komentar