PAK JOKOWI, UNIVERSITAS INDONESIA SEDANG MELUNCUR MENUJU JURANG KEHANCURAN

Oleh: Ade Armando

Ini permohonan dari masyarakat akademik Universitas Indonesia. Kami berharap Pak Jokowi turun tangan mencegah kehancuran Universitas Indonesia. UI sekarang sedang kehilangan kehormatan, dan secara perlahan terjebak dalam lumpur kehinaan.

Kami sadar, Bapak saat ini harus mati-matian menjadi panglima melawan Corona dan membangkitkan ekonomi kita. Kami juga sadar Bapak itu alumni UGM.

Tapi Pak, nampaknya hanya Bapak yang bisa menyelamatkan UI. Dan tidak butuh waktu banyak untuk melakukannya.

Caranya sederhana. Yang mengancam kehormatan UI adalah sebuah PP No 75/2021 tentang statuta UI yang seharusnya menjadi semacam Anggaran Dasar UI.

Bapak tinggal menyatakan, PP No 75/2021 ditarik kembali, karena mengandung cacat yang sangat merugikan UI dan rakyat Indonesia. Dan sebagai gantinya UI dapat kembali menggunakan PP No 68/2013 yang lama.

Lantas Bapak tinggal sampaikan pada organ-organ di UI, yaitu Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar untuk duduk bersama dan menulis ulang statuta yang baik dan benar.

Kami tahu PP itu ditandatangani Bapak. Tapi kami juga tahu bahwa Bapak – dan mungkin Mendikbud — memperoleh informasi yang salah tentang proses pembuatan statuta tersebut.

Pak, statuta itu tidak disusun dengan prosedur yang seharusnya. Nampaknya ada pihak-pihak tertentu yang melihat Bapak dan jajaran pemerintah sedang berkonsentrasi menyelamatkan Indonesia, sehingga mereka bisa menyusupkan dokumen PP No 75/2021 untuk Bapak tandatangani.

Ada pihak-pihak tertentu yang nampaknya ingin menguasai UI dan menyusun statuta UI dengan cara yang akan menguntungkan kepentingan mereka.

Bapak dan Mendikbud mungkin tidak menyangka bahwa proses kotor semacam itu bisa terjadi di UI, sehingga begitu saja menyetujuinya.

Namun, kenyataannya, itu sungguh terjadi. UI terancam kehilangan kehormatan karena isi PP No 75/2021 itu luar biasa buruk.

Sudah ada 117 profesor UI yang mengirim surat meminta Bapak membatalkan PP tersebut. Para Guru Besar itu bukanlah kaum kaleng-kaleng, bukan kaum kadrun.

Sebagian besar dari professor yang menandatangani surat tersebut adalah mereka yang mati-matian mendukung Bapak menjadi Presiden, pro NKRI, pro demokrasi, pro kemajuan Indonesia.

Di dalam deretan nama yang menandatangani permintaan, terdapat banyak nama professor yang selama ini sudah memberi sumbangan luar biasa bagi kemajuan Indonesia.

Mereka sudah berkirim surat dua kali. Pertama pada 13 Agustus 2021. Kedua pada 6 September 2021.

Dan bukan cuma Guru Besar yang bergerak. DGB bersama Badan Eksekutif Mahasiswa UI dan 118 organisasi/unit kegiatan kemahasiswaan juga telah berikirim surat berisi penolakan PP No 75/2021 kepada 5 kementerian: Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemendikbud, Menkumham, MenPan, Mensesneg.

Mereka memprotes bukan hanya untuk membuat gaduh. Alasan mereka sangat kuat. Sejak awal Pak, proses penyusunan statuta tersebut mengandung cacat mendasar. Dua organ utama dalam UI, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik tidak dilibatkan.

Kalau saja, dengan tidak melibatkan Guru Besar dan Senat Akademik, para pembuat statuta bisa melahirkan anggaran dasar yang keren, tentu tidak akan ada yang protes.

Masalahnya, isi statuta itu sedemikian buruk, kasar, dan kotor, sehingga dengan mudah bisa dikenali sebagai upaya untuk mengangkangi UI untuk kepentingan sempit orang-orang tertentu.

Bisa diduga, para perancang statuta dengan sengaja tidak melibatkan DGB dan Senat Akademik, karena mereka takut niat jahat mereka segera terbongkar.

Isi PP ini dirancang sedemikian rupa, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan Rektor. Rektor akan memiliki kewenangan besar dalam mengangkat dan memecat. Rektor tidak perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya di akhir tahun. Rektor dapat menduduki jabatan komisaris di BUMN.

Majelis Wali Amanat bisa diisi oleh para wakil partai politik. Padahal MWA yang adalah organ tertinggi yang berwenang untuk memilih Rektor, dan menetapkan kebijakan umum UI.

Nasib para dosen dan tenaga pendidik non-PNS tidak terjamin. Bahkan kewajiban UI untuk mengalokasikan dana beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dihilangkan dalam statuta ini.

Di masa lalu, hubungan antara Guru Besar, Senat Akademik, Rektor dan Majelis Wali Amanat ditata sedemikian rupa, sehingga terjadi check and balances.

Tidak ada kekuasaan tunggal. Semua lembaga terhormat itu bekerja sama, saling mengisi dan saling mengoreksi.

Sekarang dengan statuta baru ini, Rektor adalah raja dengan didampingi Majelis Wali Amanat. Celakanya, rektor saat ini, Ari Kuncoro, sudah terbukti mampu menggunakan kekuasaan untuk memecat dan memblok karier mereka yang dia tidak sukai.

Rektor sudah memecat Wakil Rektornya yang selama ini justru berjasa membersihkan kadrun di lingkungan UI dan berjasa mengangkat pencapaian akademik UI.

Dia begitu saja memecat Wakil Rektornya dengan alasan ketidaksukaan, meskipun aturan UI sebenarnya tidak mengizinkan pemecatan sewenang-wenang semacam itu.

Dalam kasus lain, Ari juga begitu saja memblok usulan pengangkatan seorang dosen untuk menjadi guru besar, nampaknya karena ia marah dosen tersebut mengeritiknya.

Dosen tersebut sudah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif, tapi nama si dosen diblok begitu saja, sehingga usulan tersebut tidak pernah diajukan ke Kemendikbud.

Padahal menurut aturan UI, Rektor seharusnya hanya menindaklanjuti rekomendasi pengajuan nama yang sudah diputuskan DGB ke Depdikbud

Itu menunjukkan betapa otoriternya sang Rektor.

Dan Statuta yang baru ini memperkuat sentralisasi kekuasaan semacam itu. Bau amis ini juga terlihat dengan perubahan isi statuta mengenai MWA. MWA adalah sebuah organ non-akademik di UI yang memilih Rektor dan menetapkan kebijakan umum UI.

Dalam statuta baru ini, komposisi anggota MWA dibengkakkan. Saat ini ada 17 anggota MWA yang terdiri dari: Menteri, Rektor, 7 dosen, 1 tenaga pendidik, 6 anggota masyarakat dan 1 mahasiswa.

Nah, dalam statuta yang baru dinyatakan ada penambahan 9 anggota MWA yang datang dari luar UI. Celakanya, statuta baru ini mencabut aturan lama bahwa MWA tidak boleh diisi orang yang berafiliasi partai politik.

Dengan kata lain, bukan saja jumlah anggota MWA dibengkakkan, namun penambahan itu mungkin sekali ditetapkan untuk memberi ruang bagi wakil parpol untuk menjadi anggota MWA dan memanfaatkan UI.

Ini semua jelas mengherankan. Statuta ini akan menghabisi ruang akademik independent yang disyaratkan bagi sebuah perguruan tinggi untuk tumbuh menjadi lembaga pengembangan ilmu pengetahuan yang produktif, kritis dan progresif.

Nasib para intelektual akan ditentukan penguasa yang berkolusi dengan kekuatan-kekuatan politik. Para cendekiawan UI harus patuh dan tunduk pada kekuasaan Rektor dan MWA.

Tenaga pendidik di UI tidak memiliki kejelasan masa depan. Para politisi akan bermain mengarahkan UI sesuai kepentingan politik mereka. Bahkan para mahasiswa yang kurang mampu akan secara sistematis dihindarkan.

Jadi statuta baru ini bukan saja bermasalah dalam prosedur pembuatannya, isinya pun akan membawa UI ke dalam jurang lumpur penuh kehinaan.

Lebih parah lagi, para penyusun statuta ini begitu saja menabrak berbagai UU yang ada. PP ini bertentangan dengan UU Pendidikan Tinggi, UU Pelayanan Publik, UU Aparatur Sipil negara, dan UU Administrasi pemerintahan

Karena itu sesungguhnya tidak ada alasan yang cukup untuk tidak mencabut statuta UI bermasalah ini. Sebagian orang mencari-cari alasan dengan mengatakan pencabutan PP adalah hal yang tak bisa dilakukan begitu saja oleh Presiden.

Tapi tentu saja pandangan semacam itu tidak benar. Pencabutan PP sudah beberapa kali dilakukan, seperti PP Investasi Minuman Keras, PP Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dan PP Standar Nasional Pendidikan

Dengan kata lain, kepentingan masyarakat luas adalah hal terpenting dan kalau sebuah keputusan ternyata diketahui bertentangan dengan kepentingan rakyat, keputusan semacam itu layak dicabut.

Karena itu, kami memohon Pak Jokowi untuk menyelamatkan UI. UI adalah sebuah lembaga Pendidikan tinggi yang memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan demokrasi.

Di UI, berkumpul ribuan mahasiswa yang akan menjadi para pemimpin masa depan. Jangan biarkan mereka menyaksikan bagaimana nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan dihancurkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda kekuasaan, politik dan ekonomi yang sempit.

Jangan biarkan rakyat Indonesia menyaksikan bagaimana sebuah lembaga pendidikan tinggi terkemuka yang selama ini dibiayai rakyat dan diharapkan membawa Indonesia menjadi sebuah negara sejahtera, hancur hanya karena permainan para petualang yang hanya memikirkan kepentingan mereka.

Demi Indonesia yang lebih baik, Pak Jokowi, selamatkanlah Universitas Indonesia.

Komentar