SEANDAINYA SEMUA PEJABAT SEBERANI GUS YAQUT

Oleh: Syafiq Hasyim

 

Gus Yaqut telah membuktikan diri sebagai pejabat negara yang memiliki keberanian mengungkapkan sikap keberpihakan pada prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme agama yang diyakini akan kebenarannya. Ketika dia diangkat menjadi Menag, dia langsung mencanangkan Gerakan afirmasi atas kelompok-kelompok minoritas, yang selama ini menjadi korban diskriminasi dan marginalisasi.

Dengan cepat dia memposisikan diri sebagai pejabat negara yang menempatkan semua warga negara Indonesia dalam konteks hak-hak berkeyakinan mereka. Jadi apapun bentuk keyakinan dan agama warga negara, apakah sudah diakui secara resmi atau belum, Gus Yaqut tetap menempatkan mereka sebagai warga negara.

Dia berani mengemukakan pendapatnya kepada publik, meskipun mungkin mendapat pertentangan dari banyak kelompok yang tidak suka. Ketika Gus Yaqut mengucapkan selamat hari raya untuk kaum Bahai, banyak pihak yang menyerangnya, karena Bahai dianggap bukan sebagai agama resmi. Tapi, Gus Yaqut tetap jalan saja.

Kini, ketika banyak kelompok yang tadinya diam dalam menyikapi persekusi Ahmadiyah Sintang, Gus Yaqut menyuarakan suaranya agar polisi atau pihak keamanan mengambil tindakan pada kelompok yang mempersekusi Ahmadiyah Sintang. Setelah itu, ramai-ramai keluar pernyataan publik lainnya dari para pejabat publik.

Gus Yaqut dengan jelas menyatakan mereka yang merusak masjid, main hakim sendiri, tidak bisa dibenarkan dan itu melanggar hukum. Dia tidak hanya mengecam, namun juga meminta aparat keamanan untuk memproses mereka-mereka yang main hakim sendiri. Pernyataan Gus Yaqut memang terdengar paling lantang di antara para pejabat negara.

Menkopolhukam, Mahfud MD, juga mengeluarkan pernyataan, namun tidak selantang penyataan Gus Yaqut. Mahfud MD mengatakan bahwa persoalan masjid Ahmadiyah Sintang yang dirusak itu masalah sensitif, perlu kehati-hatian.

Atas beberapa kali peristiwa yang terjadi, terkait dengan soal tindakan intoleransi atas kelompok kecil, Gus Yaqut adalah cermin kita bersama. Sebagai pejabat negara, sikap dan ucap Gus Yaqut memang sudah pas. Harapan yang sama sebenarnya diarahkan pada pejabat-pejabat terkait, bahkan pada pejabat yang otoritasnya lebih tinggi.

Wapres Ma’ruf Amin juga memberikan pernyataan kecaman, namun masih bersifat normatif. Kyai Ma’ruf dalam hal ini diharapkan berbicara lebih lanjut dan dalam, tidak hanya berhenti pada pelanggaran hukum, namun lebih jauh lagi menyelidik pada sebab musabab kenapa kelompok minoritas seperti Ahmadiyah selalu menjadi sasaran persekusi kelompok mayoritas?

Di sinilah otoritas Kyai Ma’ruf, selain sebagai Wapres, juga sebagai figur yang dihormati oleh kalangan ulama memiliki makna penting, namun juga sekaligus terkunci. Sejak ada fatwa sesat Ahmadiyah oleh MUI dan dilembagakan dalam SKB 3 Menteri yang menyebabkan persekusi atas Ahmadiyah akan terus berlanjut.

Mengapa terkunci? Karena Kyai Ma’ruf dulu pernah menjadi otoritas utama pembuat fatwa yang memproduksi fatwa-fatwa yang digunakan oleh sebagian kelompok Muslim sebagai aspirasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Karenanya, jika boleh berharap, maka harapan terbesar untuk Kyai Ma’ruf adalah meninjau kembali SKB dan juga fatwa-fatwa yang memiliki pesan diskriminatif atas kelompok minoritas.

Jika Kyai Ma’ruf sebagai wakil presiden canggung untuk memberikan solusi, maka Gus Yaqut adalah alternatif pejabat publik setelahnya yang kita padanya banyak berharap.

Saya berpendapat jika persoalan persekusi atas kaum minoritas ini hanya didekati dengan pendekatan hukum formal, maka nasibnya akan seperti persoalan hukum lainnya. Padahal pelanggar Ahmadiyah atau pelanggar dan pelaku persekusi Ahmadiyah atau kelompok minoritas lainnya itu bukan jenis pelanggaran hukum biasa, katakanlah seperti persoalan kriminal. Namun pelanggaran hukum ini terkait dengan persoalan hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan dari setiap manusia yang ada.

Jika kita membiarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang menimpa pada kelompok minoritas, apakah itu Ahmadiyah, Kristen, Hindu, Budha dan sebagainya, sebagai persoalan hukum biasa, maka penyelesaiannya akan sulit.

Posisi Menteri Agama memang mengurusi hal-hal terkait dengan kehidupan keagamaan, namun sudah berpuluh periode lembaga ini atau kementerian ini ada, tapi kenapa konflik keagamaan, terutama antara kelompok mayoritas dan minoritas itu selalu muncul? Bahkan intensitasnya semakin membahayakan karena tidak jarang melibatkan kekerasan seperti pembakaran rumah ibadah dan masih banyak lagi.

Kehadiran Gus Yaqut sebagai Menteri Agama memberikan secercah harapan bahwa negara akan berdiri adil dan tidak diskriminatif di depan warga negaranya. Seluruh warga negara, tanpa memilih dan memilah mana yang mayoritas dan minoritas, mana yang Muslim dan mana yang bukan Muslim.

Masalahnya, jika sebagai pejabat publik, Gus Yaqut menyuarakannya sendirian, maka hal itu menjadi masalah yang tidak krusial. Mungkin dia mendapat dukungan dari masyarakat, namun bagaimana dukungan dari pejabat publik yang lain, yang juga memiliki makna yang penting dalam hal ini.

Meskipun sudah terjadi peristiwa pembakaran, namun pihak otoritas keamanan sudah bertindak cepat merespons pembakaran masjid Ahmadiyah Sintang. Pihak kepolisian langsung menangkap mereka yang terlibat di lapangan dalam membakar masjid Ahmadiyah. Ini sebuah pelajaran yang bagus karena otoritas keamanan tidak menunggu lama dari terjadinya peristiwa.

Sebenarnya konflik fisik akan bisa terhindar jika kita mampu mengantisipasi dan membaca hal-hal yang belum dan akan terjadi. Selama ini memang proses dialog, mediasi dan perundingan sudah menjadi cara untuk menghindarkan kekerasan yang akan terjadi. Pihak negara yang diwakili oleh banyak pihak kerap kali sudah menempuh jalan ini.

Namun dialog, mediasi dan perundingan seringkali tidak menjadi kesepakatan. Pihak yang merasa kuat biasanya mendikte atas kelompok yang lemah untuk sebuah kesepakatan bersama. Parahnya, dikte ini kerap kali dituruti untuk menghindarkan peristiwa lebih besar dan peristiwa yang lebih berbahaya terjadi. Misalnya, dalam banyak perundingan, rumah ibadah kelompok minoritas sering direlokasi sebagai solusi masalah. Alasan yang dipergunakan adalah tatacara pendirian rumah ibadah.

Jika masyarakat sekitar menentang, maka gereja, masjid Ahmadiyah, atau rumah ibadah yang lain tidak bisa didirikan. Pendekatan mayoritas dan minoritas dalam pendirian rumah ibadah selama ini yang sering digunakan untuk merangsek kaum kecil dan kaum minoritas. Dari pihak minoritas sendiri biasanya akan diam saja. Mereka tidak bisa menerima, namun juga tidak mampu melakukan perlawanan secara frontal.

Sebagai catatan, ketegasan pejabat negara, dalam ucapan dan tindakan, sebenarnya bagian dari cara yang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik keagamaan sebagaimana yang terjadi di Sintang akhir-akhir ini. Dalam hal ini, kita semua bisa belajar pada Gus Yaqut sebagai pejabat publik. Tidak hanya kita, namun pejabat lain juga perlu bersuara dan bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Yaqut.

Komentar