SAIPUL DAN SET4N RATING

Oleh: Rian Ernest

Semua orang, termasuk Saipul Jamil berhak mendapatkan kesempatan kedua, tapi semua orang, apalagi stasiun televisi juga wajib cari uang secara etis dan pantas. Penyanyi dangdut Saipul Jamil keluar dari penjara, lalu diberikan panggung di televisi di hari dia bebas. Diliput oleh acara Kopi Viral di TransTV.

Saipul Jamil dihukum penjara atas dua kasus berbeda pada tahun 2016. Kasus pertama adalah pencabulan dengan hukuman lima tahun. Yang dicabuli masih di bawah umur. Sedangkan kasus kedua adalah penyuapan panitera Pengadilan di Jakarta Utara dengan hukuman tiga tahun penjara.

Bicara dari kepatuhan hukum, Saipul ini jeblok nilainya. Sudah terbukti melakukan pencabulan, terbukti sogok panitera pengadilan. Payah.

Kasus Saipul adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP.

Teman-teman, ada seperti apa ya, standar atau nilai-nilai yang kurang tepat diterapkan tim produksi acara di TransTV terhadap seorang pelaku kejahatan seksual. Di negara lain, Amerika Serikat contohnya, seorang pelaku kejahatan seksual akan secara sosial mendapatkan pelabelan tertentu, bisa susah mencari kerja, dan ada juga database pelakunya. Tujuannya apa? Agar orang tersebut tidak mengulangi hal yang sama. Dan masayarakat juga bisa berhati-hati.

Di Amerika, siapapun dapat mengakses data di website, mengetik nama seseorang, atau mengetik alamat, atau kodepos guna mencari pelaku kejahatan seksual.

Kenapa kok di Amerika seperti itu ya. Kenapa mereka tidak menghargai hak asasi dari pelaku kejahatan seksual? Karena di Amerika, publik melihat kejahatan seksual sebagai sebuah kejahatan yang serius. Coba deh teman-teman ketik di Google, https://www.nsopw.gov. Akan lihat sendiri temen-temen databasenya seperti apa.

Itu di Amerika Serikat. Tapi di Indonesia seorang pelaku kejahatan seksual malah diagungkan televisi. Ini yang aneh! Katanya sih, ada penyesalan dari pihak manajemen TV. Melalui video ini saya tantang manajemen, apakah berani Kopi Viral Trans TV memberikan seluruh atau setidak-tidaknya sebagian uang hasil iklan di episode Saipul Jamil kepada yayasan yang menangani korban pelecehan seksual? Berani gak saya tantang?

Saya sih ragu.

Sekarang kita geser, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Ya jelas KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Berdasarkan UU tentang Penyiaran, mereka bisa berikan sanksi terhadap standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran yang dilanggar.

Di mana coba penghormatan program TV itu terhadap hak asasi manusia dan hak anak-anak? Apa manfaatnya menayangkan pelaku kejahatan seksual ditayangkan untuk masyarakat, untuk kepentingan publik? Siapa yang diuntungkan dengan glorifikasi keluarnya Saipul dari penjara? Tak ada. Di mana rasa keadilannya si pemilik program TV ini kepada para korban?

Ada banyak sisi yang bisa digali oleh KPI dalam hal ini, daripada KPI hanya sibuk minta sensor pada aurat saja. Sebagai pembanding saja teman-teman, di 2016, KPI pernah menghukum Selebrita Siang di Trans 7, karena menampilkan liputan tudingan pelecehan seksual oleh seorang selebriti.

Apa yang salah dengan industri televisi kita? Rating!

Singkatnya menurut CNNIndonesia.com, rating adalah jumlah orang yang menonton suatu program televisi per menit dan dibuat dalam persen. Nah, ini mulai masalah. Rating itu menjadi semacam mata uang dalam industri televisi, dengan metode penghitungan rating yang meragukan.

Bos-bos stasiun televisi pun menjadikan rating sebagai penentu suatu program itu akan terus hidup atau dimatikan. Pengiklan pun menjadikan rating sebagai penentu apakah mereka akan pasang iklan di suatu program atau tidak. Prioritas semata-mata cari untung dari bos televisi, menjadikan timbulnya acara-acara yang tidak mengejar kualitas. Yang dikejar semata-mata kuantitas penonton dan derasnya iklan.

Ada banyak pertanyaan tentang bagaimana rating itu dihasilkan. Menurut beberapa ahli, harusnya sampel responden diperbanyak. Dan penghasil rating tidak didominasi segelintir pihak yang minim pengawasan. Eh bukan segelintir pihak deh. Setahu saya hanya ada satu pihak yang kredibel mengeluarkan rating, yakni Nielsen. Hanya satu nih, diduga dia memonopoli ini semua.

Suatu monopoli oleh suatu lembaga, bisa saja berujung tidak sehatnya suatu tatanan sistem. Ini berlaku di mana pun. Saatnya monopoli dan metode rating ini dirombak. Jadi bukan hanya KPI di sini, bahkan menurut saya Menkominfo pun saatnya turun dan buat tindakan konkret. Jangan lagi biarkan kualitas tayangan dikembalikan seutuhnya kepada teori pasar. Saatnya pemerintah bantu pastikan menjaga kualitas tayangan yang lebih berkualitas dan mendidik.

Komentar