PILIH MANA: PeduliLindungi ATAU PPKM?

Oleh: Ade Armando

Aplikasi PeduliLindungi, menurut saya, adalah sebuah jawaban terhadap kebutuhan di era pandemi ini. Saya tidak ingin berpromosi. Tapi saya merasa ini adalah sebuah pilihan yang tepat ketika kita masih harus mencegah penularan cepat Covid-19 sementara tetap harus bergerak di luar rumah.

PeduliLIndungi adalah sebuah aplikasi digital yang memuat informasi riwayat vaksinasi Covid-19. Pemerintah saat ini memerintahkan warga menunjukkan bukti vaksinasi yang termuat dalam aplikasi tersebut bila hendak memasuki ruang publik tertentu.

Termasuk di dalamnya adalah kalau kita hendak ke ke mall, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, restoran, rumah makan, kafe, tempat wisata umum, fasilitas olahrga, dan sejumlah fasilitas publik lainnya.

Bukan saja pengunjung, karyawan di tempat-tempat itupun harus menjalani kewajiban serupa. Begitu pula mereka yang hendak menggunakan transportasi umum harus menunjukkan PeduliLindungi di terminal, stasiun, pelabuhan, bandara.

Dan ini juga menjadi kewajiban bagi pabrik, kantor, tempat kerja yang diizinkan untuk beroperasi dalam skala terbatas saat ini.

PeduliLindungi menjadi jalan keluar karena kita tahu Covid-19 masih terus mengancam kita, sementara kita juga tahu bahwa kita tidak mungkin terus berdiam di dalam rumah.

Masyarakat harus keluar rumah, berbelanja, bekerja, beraktivitas, menggerakkan roda ekonomi. Karena itulah pemerintah berusaha melonggarakan PPKM secara berkelanjutan.

Masalahnya, apakah pelonggaran PPKM tidak akan kontraproduktif?

Bagaimana kalau begitu pengetatan dilonggarkan, masyarakat bertemu di ruang-ruang publik dan si virus jahat kembali memperoleh jalan untuk menyebarkan diri?

Kalau saja 70 persen masyarakat sudah divaksin, kekhawatiran kita bahwa penularan corona akan kembali terjadi mungkin akan berkurang. Kalau saya datang ke sebuah restoran dan saya tahu bahwa semua orang yang berada di sana sudah divaksin lengkap, saya akan merasa nyaman.

Saya juga tidak akan ragu-ragu mendatangi dan berbelanja di mall, kalau saya tahu pengunjung dan karwayan di sana sudah divaksin dua kali. Berbagai kerja, tempat usaha, pabrik akan bisa beroperasi dengan penuh percaya diri kalau mayoritas pekerjanya sudah divaksin.

Masalahnya tingkat vaksinasi kita masih jauh dari capaian yang memberi rasa aman semacam itu. Berdasarkan laporan 4 September 2021, baru sekitar 38 juta orang di Indonesia yang sudah divaksin dua kali.

Padahal target vaksinasi di Indonesia adalah 208 juta warga.

Jadi masih akan ada perjalanan panjang sebelum kita akan tiba pada tahap yang kita kenal sebagai herd immunity, yakni saat di mana kita merasa bisa hidup relatif normal karena mayoritas warga diasumsikan sudah tidak akan lagi menjadi medium penyebaran Covid-19.

Sebelum itu tercapai, alternatif yang ditawarkan PeduliLindungi menjadi nampak sangat relevan. Bila ini terbukti sukses, bukannya tidak mungkin pola serupa akan diberlakukan untuk sekolah atau menonton pertunjukan atau menonton pertandingan olahraga.

Prosedur penggunaannya juga sederhana. Kita tinggal membuka aplikasi PeduliLindungi yang sudah kita download dari Playstore di smartphone kita.

Bila memang sudah divaksin, kita bisa menemukan sertifikat vaksin kita di PeduliLindungi. Atau akan ada informasi yang menyatakan bahwa si pemilik nama sudah divaksin satu atau dua kali.

Bahkan kita bisa menscan QR Code di aplikasi PeduliLindungi di lokasi pintu masuk tempat yang ingin kita ingin kunjungi, misalnya mall. Hasil scan akan menunjukkan apakah pengunjung diizinkan untuk memasuki mall atau tidak.

Warna hijau menunjukkan bahwa pengunjung diperbolehkan masuk. Kuning, petugas akan melakukan verifikasi ulang. Dan kalau merah, pengunjung tidak diizinkan untuk memasuki area mall oleh petugas.

Memang di sana sini pasti ada masalah. Kita tentu sadar bahwa penggunaan aplikasi di smartphone itu mensyaratkan warga memiliki smartphone dan sinyal internet di lokasi pemeriksaan baik.

Dalam beberapa kasus juga dikabarkan bahwa ternyata sertifikat vaksinasinya tidak dapat ditemukan di aplikasi. Dalam kasus-kasus semacam itu memang harus ada langkah-langkah darurat yang terpikirkan.

Misalnya, ada baiknya warga mendownload dan mencetak sertifikat untuk ditunjukkan sebagai bukti secara fisik

Jadi dalam kondisi mendesak, bisa saja dilakukan pemeriksaan manual. Tapi masalah semacam ini tentu bukanlah persoalan yang terlalu serius untuk bisa diatasi. Skema PeduliLindungi harus terus dikembangkan.

Masalahnya memang, di pihak lain, seperti biasa di Indonesia ini, ada saja pihak-pihak yang entah kenapa berusaha menyebarkan kabar bohong yang bisa mengurangi antusiasme masyarakat untuk menggunakan PeduliLindungi.

Misalnya saja muncul kabar bohong bahwa aplikasi PeduliLindungi rawan phishing dan malware. Phishing adalah penipuan untuk mencuri data pribadi kita melalui internet.

Sementara malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer.

Para penyebar hoax itu menyarankan kita tidak membuka aplikasi PeduliLindungi, karena rawan pencurian data, terlebih yang berhubungan dengan mobile banking. Tentu saja itu bohong, namun tetap saja viral beredar.

Upaya merusak juga misalnya terlihat ketika muncul berita bahwa sertifikat vaksin Covid-19 miliki Presiden Joko Widowo beredar luas di dunia maya.

Narasinya, kalau sertifikat Jokowi saja beredar luas, tidakkah itu menunjukkan kerentanan sistem?

Ternyata belakangan, diketahui bahwa itu terjadi karena ada seorang warga memperoleh NIK Jokowi di internet dan mengetahui tanggal vaksinasi Presiden yang memang tersebar luas di media.

Kemudian si warga ini mencoba fitur Periksa Sertifikat di laman PeduliLindungi. Maka diperolehlah sertifikat Presiden yang kemudian disebar sehingga viral, untuk menggambarkan betapa rentannya aplikasi PeduliLindungi sehingga dengan mudah dibobol untuk memperoleh data pribadi di aplikasi PeduliLindungi.

Begitu juga ada kasus jual beli sertifikat illegal yang terekam dengan sistem yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi. Oknumnya sudah ditangkap polisi.

Dia adalah staf Tata Usaha di salah satu kantor kelurahan di Jakarta yang punya akses ke sistem aplikasi dan terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi. Dengan akses itu ia dapat membuat sertifikat vaksin tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa perlu melakukan vaksinasi.

Dan terakhir tentu saja berita yang paling menarik perhatian adalah berita kebocoran data dalam program eHAC atau electronic Health Alert Card.

Isu yang berkembang terdapat data pribadi lebih dari 1 juta orang terpapar di server terbuka, akibat buruknya protokol privasi dalam aplikasi program tersebut.

Padahal aplikasi itu digunakan sebagai syarat wajib bagi setiap pendatang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan juga dibutuhkan untuk penerbangan domestik.

Data yang dibocorkan itu mencakup status kesehatan terkini pengguna, detail kontak, hasil tes Covid-19 dan informasi kesehatan personal lainnya. Kementerian Kesehatan sudah bertindak cepat dengan menonaktifkan aplikasi eHAC tersebut.

Kemenkes juga sudah meminta masyarakat untuk menghapus, menghilangkan atau uninstall eHAC, untuk kemudian menggantinya dengan PeduliLindungi. Penerapan PeduliLindungi memang tidak akan berjalan begitu mulus begitu saja.

Tetap akan ada ganjalan, namun saya rasa kita harus mendukungnya. Pemerintah sudah menyatakan bahwa data pribadi masyarakat yang terekam dalam PeduliLindungi dijamin aman.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga sudah menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kebocoran data warga di aplikasi tersebut. Untuk memerangi Covid-19, kita memerlukan PeduliLindungi.

Komentar