YAHYA WALONI, MUHAMMAD KACE DAN FENOMENA BALAS-MEMBALAS HUKUM

Oleh: Syafiq Hasyim.

Dua kasus penodaan agama yang mewarnai kita terjadi pada Yahya Waloni dan Muhammad Kace. Penodaan agama memang persoalan krusial dan nampaknya akan selalu ada sepanjang kita masih memiliki UU atau peraturan yang memungkinkan orang untuk diproses hukum dengan menggunakan pasal penistaan agama.

Sudah banyak orang yang dijerat dengan pasal penistaan agama. Kasus penistaan agama ini memang agak rumit. Pada satu sisi kebanyakan orang menganggap bahwa pasal penistaan agama masih diperlukan oleh kita di Indonesia, namun tidak jarang pula pasal ini digunakan untuk tujuan yang berbeda, yakni menjebak lawan politik demi urusan politik juga.

Meskipun kasusnya sudah banyak terjadi, namun dari kita tidak berusaha menjadikan itu sebagai pelajaran yang berharga, bagaimana pasal penodaan agama bisa digunakan untuk hal-hal di luar konten pasal tersebut.

Dulu, Gus Dur bersama tokoh-tokoh lain pernah mengupayakan agar dilakukan peninjauan pasal penodaan agama ini. Namun, di dalam proses peninjauan ulang tersebut atau judicial review, hampir semua ormas Islam dan juga lembaga yang mewakili pemerintah, dalam hal itu Kementerian Agama, menolaknya.

Mereka menganggap bahwa Indonesia masih butuh aturan tentang masalah penodaan agama ini. Justru jika tidak ada aturan, menurut mereka, maka toleransi dan harmoni antar-umat beragama itu terganggu. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mempertahankan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 PNPS Tahun 1965 diberlakukan.

Kini, pasal penodaan agama juga masih banyak digunakan. Penggunaannya ada yang sesuai dengan isi PNPS di atas, namun ada juga yang tidak. Bahkan, pasal penodaan ini kerap kali digunakan sebagai alat untuk menjerat pihak lain yang tidak kita sukai, misalnya, karena beda sikap ideologi dan juga karena beda sikap politik.

Saya melihat bahwa Yahya Waloni dan Muhammad Kace ini memang menjengkelkan, namun untuk menyeret mereka sebagai pihak yang menista agama melalui pasal penodaan agama, ini yang perlu kita renungkan kembali.

Saya harus mengatakan bahwa Yahya Waloni misalnya, memang tidak pantas menyampaikan dakwah keIslaman. Demikian juga Muhammad Kace. Materi dakwah dan konten Youtube yang dibawakan oleh keduanya boleh dikatakan tidak ada isinya, kecuali kebencian, hasutan, penghinaan pada Kristen atau Islam.

Yahya Waloni, dengan modal sebagai muallaf seolah-olah dia dianggap orang yang benar-benar tahu tentang agama, sehingga ujaran kebencian atas agama yang dipeluk sebelumnya dianggap pasti benar oleh para pendengarnya atau audiensnya. Harus diakui bahwa dakwah model Yahya Waloni ini memang paling gampang merebut hati audiens, namun tidak mendidik sama sekali. Dakwah harus mendidik. Muhammad Kace juga melakukan hal yang sama.

Kita selama ini sudah tahu bahwa Yahya Waloni dan orang yang seperti dia itu banyak sekali jumlahnya. Mereka selama ini memiliki kebebasan untuk berdakwah di ruang publik. Ya, semestinya mereka memang memiliki kebebasan seperti itu.

Namun kebebasan yang mereka punyai tidak disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang penyampai pesan Islam; salah satunya adalah pengetahuan dan kemampuan yang dalam tentang materi dakwah yang dia sampaikan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab mereka sebagai pendakwah.

Para tokoh dan otoritas keagamaan, kaum ulama seperti MUI, selama ini juga banyak yang sudah mengetahui bahwa dakwah Yahya Waloni kerap melukai keyakinan pihak lain. Tidak hanya dakwah Yahya Waloni, namun juga dakwah muballigh-muballigh lain.

Namun, kenyataan bagi kita juga mengapa sikap pemegang otoritas keagamaan diam dan baru memaklumi setelah polisi bertindak karena ada pihak yang melaporkan Yahya Waloni. Harusnya, ketika mereka, atau pemegang otoritas keulamaan tahu jika Yahya Waloni menebar kebencian pada agama lain dan pada keyakinan yang lain, maka Yahya Waloni langsung mendapat saran dan teguran mereka.

Pendek kata, pemegang otoritas keagamaan harusnya segera turun tangan sejak awal, tidak harus menungggu sampai ceramah Yahya Waloni diperkarakan oleh orang, sehingga Yahya Waloni bisa melakukan perbaikan diri. Hal-hal yang preventif seperti ini yang sebetulnya bisa menjadi cara agar pasal penodaan agama tidak digunakan.

Ini lebih menggunakan pendekatan kebudayaan dan sosial, di mana hal yang sama sebenarnya juga bisa digunakan untuk kasus Muhammad Kace untuk otoritas keagamaan yang menaunginya.

Justru kesadaran akan adanya dakwah yang ekstrem di tengah-tengah masyarakat dirasakan lebih dahulu oleh pihak pemerintah. Karenanya, pemerintah melalui Kemenag pada saat itu mengusulkan agar ada program sertifikasi bagi para muballigh atau pendakwah. Sertifikasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pendakwah, agar materi yang disampaikannya lebih berbobot, tidak melakukan hate speech, atau ujaran kebencian, dlsb.

Namun, upaya ini ditentang mentah-mentah. Bahkan saat itu misalnya, Anwar Abbas petinggi MUI, secara lantang menolak sertifikasi pendakwah. Anwar Abbas mendekati masalah sertifikasi pendakwah secara politik bahwa program sertifikasi dakwah ini akan dijadikan sebagai jalan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk menghegemoni para muballigh atau para pendakwah. Demikian perspektif Anwar Abbas.

Tapi, ketika Yahya Waloni dilaporkan ke polisi dan polisi menahannya, Anwar Abbas mengatakan apresiasinya pada penangkapan itu. Padahal jika usulan Kemenag agar diadakan semacam pendidikan bagi para pendakwah, urusan lapor-melapor dengan menggunakan pasal penodaan agama bisa dihindarkan.

Artinya, setiap ada fenomena dakwah yang aneh, maka otoritas keagamaan yang ada, entah itu Kemenag, NU, Muhammadiyah, maupun MUI, bisa melakukan gerakan jemput bola. Ketika salah seorang pendakwah misalnya muncul dengan ceramah yang memuat konten kebencian, baik pada umat manusia maupun pada keyakinan dan agama pihak yang lain, maka mereka bisa langsung melakukan pendekatan pada pihak penyampai dakwah itu.

Hal ini perlu menurut saya, untuk menghindarkan dampak yang lebih buruk di tingkat masyarakat. Pendekatan ini juga lebih aman, karena pada satu sisi kebebasan menyampaikan pendapat juga masih tetap dibuka, namun pada sisi lain, jika penyampaian pendapat itu menyebabkan terjadinya perasaan pihak lain dihina atau dinista, maka itu ada solusi sosial dan solusi budaya. Hal ini untuk menghindarkan penuntutan hukum sebagai satu-satunya jalan.

Saya selama ini melihat ada kesan bahwa pasal penodaan agama digunakan sebagai sarana untuk balas-membalas antar-kelompok umat beragama. Terutama dari kelompok umat beragama yang mayoritas kepada kelompok umat beragama yang minoritas.

Apa yang mengena Yahya Waloni, maka itu harus mengena juga pada Muhammad Kace atau pihak lain. Kehidupan keagamaan yang saling mengintai dan mencari celah seperti ini sebetulnya tidak sehat. Jelas hal ini mencerminkan kita sebagai bangsa yang belum siap dengan kebebasan berbicara dan mencerminkan ketidakdewasaan dalam kehidupan keagamaan.

Sebagai catatan, kasus Yahya Waloni dan Muhammad Kace sebenarnya bisa kita jadikan sebagai contoh yang ke sekian kalinya bahwa kita perlu mengakhiri fenomena tuntut-menuntut dan saling incar, serta balas yang menggunakan pasal penistaan agama.

Sebenarnya solusi yang bisa kita lakukan adalah melakukan peninjauan ulang atas undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penodaan agama, namun nampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mau menerimanya. Jika demikian halnya, maka harus ada mekanisme sosial dan budaya agar tuntut-menuntut yang menggunakan pasal penodaan agama itu tidak lagi terjadi.

Komentar