KETAKUTAN ANIES BASWEDAN DAN PENGKHIANATAN PARA WAKIL RAKYAT

Oleh: Ade Armando

Anies Baswedan rupanya sedang panik. Dia tahu persis dia akan terus dikejar untuk mempertanggungjawabkan kerjanya yang berantakan. Untuk itu dia akan all–out berusaha menyelamatkan diri.

Kasus terakhir adalah soal usulan hak Interpelasi soal Formula E. Dengan kekuasaannya dia akan mengunci mati upaya PSI dan PDIP. Dan dengan kekuatan uangnya, dia nampaknya sukses membungkam tujuh fraksi lainnya di DPRD.

Interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas. Fraksi PSI dan PDIP di DPRD Jakarta sudah bersepakat untuk mengajukan usulan hak interpelasi agar Anies memberi penjelasan tentang rencana acara balap Formula E.

Delapan suara dari PSI plus 25 suara dari PDIP sudah jauh melampaui kebutuhan suara minimal, yakni 15. Tapi 33 suara dari dua fraksi itu baru cukup untuk mengajukan surat usulan.

Usulan baru bisa diwujudkan bila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.

Dengan kata lain, untuk memaksa Anies memberi penjelasan kepada rakyat Jakarta, dibutuhkan rapat paripurna yang dihadiri setidaknya 54 anggota DPRD DKI. Itu artinya tidak cukup bila hanya PSI dan PDIP yang bergerak. Dan nampaknya interpelasi memang tidak akan terjadi.

Para wakil rakyat dari Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, dan PKB-PPP sudah diajak makan malam oleh Anies. PSI dan PDIP tentu saja tidak diundang ke acara makan malam ini. Dan kini, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra M Taufik sudah menyatakan 73 anggota dewan tidak setuju dengan usulan interpelasi tersebut.

Terlihat jelas bahwa mesin politik Anies bekerja keras menyelamatkan muka tuannya. Tapi apa yang terjadi menunjukkan kepanikan Anies.

Kalau interpelasi bisa diwujudkan, Anies sebenarnya tidak perlu khawatir akan diturunkan. Yang akan terjadi hanyalah Anies harus menjelaskan secara terbuka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait rencana balap Formula E.

Ini sebenarnya sebuah pekerjaan yang gampang, kalau saja Anies memang tidak merasa ada yang harus ditutupi. Apalagi Anies kan selama ini memang terkenal jago bertata-kata.

Jadi kalau sekarang dia sampai harus mengundang makan malam 7 fraksi di luar PSI dan PDIP, persoalan interpelasi ini memang menakutkan rupanya bagi Anies. Ketakutan Anies menunjukkan bahwa sesungguhnya ada yang bau busuk dengan rencana balap Formula E.

Pengajuan interpelasi ini sebenarnya tidak perlu ada kalau Anies dapat memberi penjelasan gamblang tentangnya.

PSI yang pertama kali berinisiatif mengajukan hak interpelasi menyatakan sudah berulangkali meminta Anies memberi penjelasan di berbagai forum resmi DPRD. PSI sudah bertanya di rapat komisi, pandangan umum fraksi, bahkan melakukan interupsi di paripurna. Tapi Anies selalu menghindar.

Kini PDIP sudah bergabung dengan PSI. Tapi kayaknya sih, Anies akan tetap bisa menghindar. Padahal, penjelasan Anies menjadi semakin penting mengingat ada rangkaian perkembangan yang juga penting.

Pertama, awal Agustus lalu tersiar kabar bahwa Anies mengeluarkan instruksi gubernur bahwa balap Formula E yang tertunda sejak tahun lalu, akan tetap diselenggarakan pada Juni 2022.

Anies harus menjelaskan keputusan ini mengingat sampai saat ini perkembangan pandemi Covid-19 masih jauh dari melegakan.

Untuk itu, rakyat perlu tahu mengapa Anies begitu percaya diri bahwa projek yang sangat mahal dan mensyaratkan kehadiran gelombang penonton asing ini tetap akan dipaksakan berlangsung dalam waktu kurang dari satu tahun.

Apa untungnya, apa ruginya? Termasuk pertanyaan, apa implikasinya bila sampai saat terakhir, belum juga ada kepastian tentang berakhirnya pandemi?

Perkembangan kedua yang penting adalah kabar bahwa sebenarnya pada Juli 2021 panitia penyelenggara internasional Formula E, sudah mengeluarkan kalander musim balap 2022, dan nama Jakarta tidak tercantum di dalam daftar itu.

Di musim balap 2022 itu, balap Formula E akan diselenggarakan di 12 kota. Yang pertama di Arab Saudi pada 28 dan 29 Januari, dan berakhir di Jerman.

Ada satu jadwal yang statusnya masih TBD alias to be decided (belum diputuskan). Jadwal balapan tersebut adalah untuk lomba 4 Juni. Menurut pendiri sekaligus Direktur Kejuaraan Formul E Operation (FEO), Alberto Longo, tanggal tersebut memang disiapkan untuk Jakarta, tapi belum ada kepastian mengenainya.

Ketiga yang juga sangat penting, adalah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempersoalkan anggaran Forumla E.

Dari hasil audit yang dikeluarkan per tanggal 19 Juni 2020, BPK menemukan dalam dua tahun terakhir ini, Pemprov DKI telah membayar kepada FEO Ltd selaku pemegang lisensi Formula hampir Rp1 Triliun.

Pada 2019, Pemprov DKI sudah membayar commitment fee senilai Rp360 miliar. Kemudian pada 2020, saat pandemi sudah meledak di Jakarta, ada commitment fee lagi yang dibayarkan senilai Rp200,3 miliar.

Selain itu, ada Bank Garansi yang dibayarkan senilai Rp423 miliar. Menurut BPK sekarang, harus ada upaya serius untuk mengupayakan agar uang itu tetap kembali bila acara balap mobil Formula E batal dilaksanakan. BPK menilai Pemprov DKI belum optimal melakukan negoisasi.

Oleh sebab itu, BPK meminta kepada PT Jakpro selaku penyelenggara Formula E dan perwakilan Pemprov DKI untuk melakukan renegosiasi kepada pihak FEO terkait status keberlanjutan kerja sama serta status pendanaan yang telah disetorkan.

Pengembalian uang tersebut menjadi krusial karena pembatalan acara terjadi karena adanya force majeur, yang seharusnya menjadi klausul yang dapat menyelamatkan uang negara yang sudah dikeluarkan.

BPK bukan cuma mempersoalkan besarnya uang yang sudah dikeluarkan. BPK juga mengkritik Pemprov karena seluruh beban pembiayaan kegiatan ajang balap mobil bertenaga listrik ini masih dibebankan kepada dana APBD DKI.

Padahal, Anies telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019. Isinya, Anies menugaskan kepada PT Jakpro selaku BUMD penyelenggara untuk dapat mencari sponsor atau kerja sama dari pihak lain.

Karena itu, BPK mendesak Pemrpov DKI untuk mendorong PT Jakpro menjalin kerja sama dengan pihak lain, agar dapat mencari sumber pendanaan lain selain dari APBD.

Perkembangan keempat adalah adanya perubahan penting dalam jajaran pimpinan PT Jakarta Propertindo, yang menjadi penyelenggara balap Formula E tersebut. PT Jakarta Propertindo itu adalah PT Jakpro.

Secara mengejutkan Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto dan Direkrut Pengembangan Bisnis Mohammad Hanief Arie Setianto diganti pada 25 Agustus lalu. Begitu pula ada seorang komisaris yang diberhentikan, yakni Hadi Prabowo. Memang tidak ada penjelasan apakah penghentian tersebut ada kaitannya dengan Formula E.

Namun mengingat konrtoversi yang menyertainya, terutama terkait dengan penilaian BPK tentang kinerja PT Jakpro, tak bisa dicegah ada kecurigaan bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam manajemen acara internasional tersebut.

Jadi seperi Anda lihat, ada begitu banyak hal yang memang harus dijelaskan Anies kepada rakyat.

Karena itu, bila sekarang ada tujuh Fraksi DPRD yang dengan mudahnya mengatakan bahwa penjelasan tentang Formula E ini tidak mendesak untuk disampaikan Anies, kita tentu tahu bahwa itu bukanlah jawaban yang sejalan dengan kewajiban mereka sebagai wakil rakyat.

Melalui sebuah makan malam, mereka dibungkam. Ini adalah pengkhianatan yang sesungguhnya.

Komentar