KASIHANILAH RAKYAT INDONESIA, JANGAN KASIHANI JULIARI DAN PINANGKI

Oleh: Ade Armando

Awal pekan ini kita dikejutkan dengan keputusan hakim terhadap koruptor Juliari Batubara. Juliari terbukti bersalah karena merampok dana bansos yang seharusnya diberikan kepada rakyat miskin.

Sebagai Menteri Sosial, Juliari diketahui menerima lebih dari Rp14 miliar dari rekanan penyedia bansos buat kaum papa. Untung kejahatan politisi PDIP itu keburu terbongkar pada Desember lalu.

Kalau tidak, entah berapa ratus miliar lagi uang yang bisa disedot mesin korupsi Juliari dan gerombolannya.

Hakim memutuskan Juliari harus mendekam di penjara selama 12 tahun dan harus membayar denda Rp500 juta. Ia juga harus mengembalikan uang Rp14,5 miliar kepada negara, serta dicabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun.

Vonis hakim itu satu tahun lebih lama dari tuntutan jaksa. Tapi yang mengejutkan publik bukanlah soal hukuman yang hanya 12 tahun itu.

Yang bikin kaget adalah penyataan majelis hakim saat menjelaskan pertimbangan hukum yang meringankan sehingga Juliari cuma perlu dipenjara 12 tahun. Hakim menyatakan Juliari telah mendapat cercaan, hinaan, dan vonis masyarakat.

Kata hakim lagi, Juliari seolah telah divonis bersalah oleh masyarakat padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Buat saya, dan saya yakin juga buat jutaan warga Indonesia lainnya, apa yang terjadi di ruang pengadilan korupsi ini menakutkan.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Apalagi kejahatan Juliari ini dilakukan di masa pandemi, dengan merampok uang yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat yang jelas-jelas menderita.

Jadi kenapa pula kita harus bersimpati pada nasib Juliari yang dicaci maki masyarakat?

Masyarakat punya hak sepenuhnya untuk mencerca Juliari karena orang ini memang secara sadar menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dengan membuat jutaan orang lainnya menderita.

Orang semacam Juliari sama sekali tidak perlu diberi simpati dan empati. Saya tidak membenci Juliari secara personal. Saya sama sekali tidak mengenal dia. Tapi sebagai koruptor dana bansos miliaran rupiah, dia memang tidak layak diberi permakluman.

Namun demikian, Juliari bukan koruptor pertama yang diminta hakim untuk dikasihani. Sebelum Juliari ada pula kasus Jaksa Pinangki. Kisahnya bahkan lebih ajaib.

Jadi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong masa tahanan Jaksa Pinangki yang semula divonis 10 tahun menjadi Cuma 4 tahun. Pinangki sebelumnya sudah dinyatakan bersalah menerima suap dalam kasus fatwa bebas Djoko Tjandra di Mahkamah Agung.

Kuasa hukum Pinangki melakukan banding dan di pengadilan lebih tinggi inilah Pinangki memperoleh berkah hakim.

Alasan hakim memotong vonis sedrastis itu juga layak membuat kita geleng-geleng kepala. Kata hakim, hukuman terhadap Pinangki cukup empat tahun karena Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa.

Lebih lanjut, hakim pun mempertimbangkan bahwa Pinangki adalah seorang ibu dari anak yang masih balita dan membutuhkan perhatian khusus. Hakim berpendapat pula bahwa Pinangki seorang perempuan yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan perlakuan adil.

Serunya lagi, jaksa penuntut umum ternyata menerima keputusan hakim itu dan tidak menyatakan banding. Seolah-olah keputusan itu adalah hal yang normal ditetapkan oleh hakim.

Kasus Juliari dan Pinangki jelas mencengangkan. Kita semua tentu memiliki hati dan patut memperlakukan setiap manusia dengan penuh welas asih. Tapi pada saat yang sama kita juga harus bersikap tegas terhadap mereka yang merampok hak orang lain, terutama hak orang miskin.

Kalau para koruptor dikasihani, diberikeringanan ini-itu, bagaimana mungkin kita bisa memerangi korupsi. Setiap warga harus tahu bahwa kalau dia korupsi, dia harus membayar mahal dengan memperoleh sanksi yang berat.

Itulah yang dilakukan pemerintah Cina untuk memerangi korupsi yang sudah berurat berakar. Cina bahkan terkesan tidak manusiawi, mereka menghukum mati para koruptor. Tapi hukuman keras itu berhasil menurunkan tingkat korupsi di negara itu secara drastis.

Indonesia memiliki kesamaan dengan Cina. Pemerintah Soeharto mewarisi sebuah sistem yang teramat korup, korup sampai sumsum tulang belakang. Dan selama 20 tahun reformasi, secara perlahan perang melawan korupsi sudah dilakukan.

Tapi saat ini kita harus khawatir bahwa semangat memerangi korupsi ini melemah. Keputusan serta permakluman yang disampaikan majelis hakim dalam kasus Juliari dan Pinangki mencerminkan pelemahan itu. Vonis 12 tahun terhadap Juliari bahkan bisa saja terus diturunkan.

Bisa dengan remisi, tapi bisa juga dengan pengurangan di tingkat pengadilan lebih tinggi seperti Pinangki.

Apa yang terjadi ini mengingatkan kita bahwa perjalanan melawan korupsi di Indonesia masih harus menempuh perjalanan yang panjang dan terjal. Belakangan ini, ketika orang bicara soal melemahnya perang melawan korupsi, yang menjadi pusat perhatian adalah pemerintah, Presiden, dan KPK.

Yang hampir selalu dipersoalkan adalah melemahnya KPK akibat lahirnya Revisi UU KPK. Begitu juga yang jadi isu besar adalah pembersihan kaum Islamis radikal dari KPK.

Terkait dengan itu yang juga ramai dibicarakan adalah soal Tes Wawasan Kebangsaan yang kontroversial. Bahkan ada tuduhan bahwa KPK justru akan dibersihkan dari para profesional yang memiliki komitmen dalam perang melawan korupsi.

Sebenarnya sama sekali tidak ada bukti bahwa KPK melemah dalam memerangi korupsi. Percakapan berlangsung di level spekulasi. Tapi perhatian kita terus tersedot ke isu-isu politik itu, sampai kemudian sekarang kita dikagetkan dengan ancaman riil yang datang dari koridor lain: pengadilan.

Dalam pandangan saya, apa yang terjadi dalam kasus Juliari dan Pinangki layak sekali membuat kita terbangun untuk segera bertindak. Keduanya adalah contoh terbaik tentang betapa layaknya integritas hakim dan jaksa kita curigai.

Kita tak perlu buru-buru menuduh bahwa hakim dan jaksa menerima suap. Kita harus menerapkan prinsip praduga tak bersalah. Namun wajar sekali bila kita merasa ada sesuatu yang sangat janggal dalam proses pengadilan keduanya.

Dan kalau kasus-kasus semacam ini terus berulang, saya yakin perang melawan korupsi akan berjalan di tempat, kalau bukan malah melangkah mundur.

Para calon koruptor akan tahu melakukan korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan yang akan memperoleh hukuman berat. Mereka akan tahu bahwa melakukan korupsi itu menguntungkan dan sangat mungkin tidak tertangkap.

Kalau pun tertangkap, hukumannya tidak akan berat. Kalaupun berat, itu bisa dipangkas dan bahkan diremisi. Dan kalaupun dipenjara, koruptor akan tinggal di kamar-kamar yang nyaman dengan segenap failitas yang membahagiakan.

Kalau selama ini kita sering melihat foto para koruptor di Indonesia yang berwajah sumringah baik ketika tertangkap tangan, ketika diputuskan bersalah ataupun ketika di dalam penjara, ke depan kita tidak usah berharap itu akan banyak berubah.

Korupsi akan terus tumbuh di Indonesia antara lain karena hukuman terhadap para koruptor sangatlah ‘manusiawi, dengan tanda petik. Mudah-mudahan ini bisa berubah.

Komentar