GARA-GARA KASUS PEMERASAN DI HOTEL, BNPB MENGANCAM SAYA

Oleh: Ade Armando

Yang berusaha mengadukan saya ke polisi ternyata bukan cuma kadrun. Yang mengancam saya sekarang adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana alias BNPB. Pada 30 Juli 2021, BNPB mengirimkan somasi kepada saya. Ini terkait dengan video saya di Cokro TV pada 14 Juli 2021, dengan judul: “Pemerasan di Hotel Mewah Direstui oleh Kementerian Luar Negeri dan BNPB?”

Ingat ya, dengan tanda tanya. BNPB mengirimkan somasi agar saya meminta maaf dan menurunkan video tersebut, dan kalau tidak saya akan diperkarakan secara hukum. Ini sebenarnya adalah video kedua saya terkait apa yang saya sebut sebagai ‘pemerasan di hotel mewah’.

Saya jelaskan dulu isi videonya. Di kedua video itu saya menyampaikan informasi tentang adanya pemerasan terhadap mereka yang baru saja datang dari luar negeri. Para korban harus menginap di hotel-hotel mahal setelah mereka menjalani tes PCR yang hasilnya menunjukkan mereka terkena Covid-19.

Ini menjadi mencurigakan karena para korban itu ternyata tidak bisa mengupayakan tes PCR pembanding di luar hotel. Dan ternyata, ketika akhirnya ada korban-korban yang memaksakan tes pembanding, hasilnya negatif.

Jadi buat saya, ini hampir pasti menunjukkan adanya kejahatan dalam bentuk pemerasan terhadap para korban tersebut. Dalam video 14 Juli itu saya menyatakan bahwa celakanya kejahatan ini berada di bawah payung kebijakan pemerintah.

Keputusan yang memaksa para pelaku pejalanan dari luar negeri diisolasi di hotel mewah adalah sebuah kebijakan resmi pemerintah. Pemerasan itu sendiri adalah praktik kejahatan di mana para pelakunya berlindung di bawah keputusan pemerintah itu.

Karena itu kalau pemerasan terus terjadi ini akan seolah direstui oleh pemerintah, terutama BNPB sebagai lembaga pemerintah yang paling bertanggungjawab menangani penanggulanan pandemi. Dan nama BNPB juga saya sebut-sebut dalam video tersebut karena saya merujuk pada sebuah laporan majalah dan koran Tempo.

Dalam laporan tersebut, dimuat kesaksian seorang korban yang disebut secara jelas identitasnya. Menurutnya dalam proses penjebakan yang menyebabkan dia tinggal di hotel mahal dengan kondisi seolah-olah terkena Covid-19, terlibat kehadiran petugas BNPB.

Karena itulah saya menganggap BNPB bertanggungjawab atas eksploitasi korban ini. Gara-gara itulah, saya dianggap menyudutkan BNPB. Saya dituduh membuat opini tanpa dasar fakta dan bukti yang jelas.

Saya dituduh melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik yang dapat merugikan dan merusak kredibilitas BNPB. Saya dianggap membentuk opini publik tentang BNPB melalui penjelasan dan narasi yang menyesatkan publik dan tidak berdasar.

BNPB menyatakan bahwa Satgas Penanganan Covid-19 merupakan regulator, bukan implementor. Implementasi di lapangan adalah tanggungjawab kementerian dan lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam hal karantina kesehatan pelabuhan.

Pelaksanaan pengambilan sampel tes swab WNI/WNA yang dikarantina tidak pernah dilaksanakan oleh BNPB.

Satgas Covid-19 juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa setiap WNI/WNA dengan hasil PCR positif berhak menjalani tes pembanding melalui RS Pusat Angkatan Darat, Rumah Sakit Pusat POLRI, dan RS Cipto Mangunkusumo. BNPB juga menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak hotel yang disebut dalam laporan Tempo.

Manajamen hotel kepada BNPB menyatakan mereka tidak pernah memberikan keterangan mengenai adanya petugas BNPB yang terlibat dalam karantina hotel kepada Tempo. Mereka bahkan mengklaim tidak pernah memberikan jawaban atas permintaan interview dari Tempo.

Karena itulah, BNPB menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang dimaksud berasal dari pelaku perjalanan internasional yaitu Muljono, yang namanya memang disebut sebagai narasumber dalam laporan Tempo.

Atas dasar itulah, BNPB meminta saya memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara resmi dan tertulis melalui melalui media cetak nasional. Saya juga diminta menghapus unggahan video tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kalander sejak tanggal surat somasi diterima.

Apabila saya mengabaikan somasi ini, BNPB akan menempuh jalur hukum untuk diproses dan diadili pihak yang berwenang. Surat ini ditandatangani Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama BNPB, Zaherman Muabezi.

Surat itu baru saya peroleh pada 20 Agustus, karena BNPB mengirimkan surat ke alamat kantor saya yang lama. Untuk menunjukkan itikad baik saya, saya sudah meminta agar video 14 Juli tersebut disembunyikan dulu sehingga tidak bisa disaksikan publik.

Tapi kalau saya harus minta maaf, nanti dulu. Menurut saya BNPB menunjukkan sikap arogan sebagai lembaga pemerintah yang punya otoritas.

Untuk itu saya gunakan saja contoh lembaga pemerintah lain sebagai pembanding yang namanya juga disebut dalam video saya, Kementerian Luar Negeri.

Kemenlu secara khusus menelpon saya, menyayangkan kalau sampai pemerasan benar terjadi, menjelaskan bahwa peran Kemenlu sebenarnya hanyalah menyebarkan nama hotel tempat pasien Covid-19 bisa diisolasi kepada perwakilan negara asing, dan berjanji akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa berulang di kemudian hari.

Sangat bijaksana dan berwibawa. Ini lain sekali dengan BNPB, yang malah marah-marah dan mensomasi. Yang jadi persoalan utama adalah: benarkah terjadi pemerasan?

Kalau benar pemerasan terjadi, BNPB jelas bertanggungjawab. BNPB tidak bisa lepas tangan dengan mengatakan BNPB adalah sekadar regulator bukan implementor. Seolah kalau peraturan disalahgunakan di lapangan, BNPB tidak punya daya apapun untuk mengintervensinya.

Saya merujuk saja pada UU No 24 tahun 2007. BNPB memiliki apa yang disebut kemudahan akses untuk melakukan komando atau memerintahkan sektor dan lembaga.

Dengan kata lain kalau BNPB memang mengetahui adanya tindak pemerasan di lapangan yang terjadi akibat sebuah kebijakan pemerintah, BNPB punya kewenangan untuk menjalankan komando demi mencegah terulangnya pemerasan. Menurut saya, kalau BNPB diam saja, artinya BNPB melindungi pemerasan itu.

Bila BNPB menganggap ini persoalan serius, yang seharusnya dilakukan adalah mengidentifikasi apakah pemerasan memang terjadi, bagaimana modusnya, siapa yang terlibat, dan mencari cara agar tidak ada lagi korban jatuh. Indikasi tentang pemerasan itu kan sudah banyak tersebar.

Video saya itu sendiri saya buat berdasarkan empat sumber informasi: apa yang ditulis di FB netizen, apa yang beredar di Whatsapp Group saya, pembicaraan saya langsung dengan beberapa orang yang mengaku mengenal korban, dan juga terutama laporan Tempo.

Bahkan sesudah laporan Tempo, isu ini juga diangkat oleh program Mata Najwa. Dalam program Nata Najwa ini juga dihadirkan beberapa orang yang bersaksi bahwa pemerasan itu memang terjadi. Jadi kenapa BNPB tidak berkonsentrasi menjalankan kewajiban mereka menghabisi bentuk-bentuk pemerasan itu?

Buktikanlah bahwa pemerintah tidak akan membiarkan para pemeras itu, yang melibatkan hotel-hotel besar, bisa secara bebas menjalankan kejahatannya. BNPB harus menghentikan praktik pemerasan sistematis ini. Ini adalah sebuah kejahatan yang memalukan.

Celakanya, alih-alih menjalankan kewajibannya melindungi publik, BNPB malah sibuk berusaha menjaga imej. Misalnya saja dalam kasus laporan Tempo. Masa sih BNPB merasa cukup puas dengan bertanya kepada hotel?

Tentu saja manajemen hotel akan memberikan jawaban yang menunjukkan mereka seolah-olah tidak terlibat. Kenapa BNPB tidak bertanya langsung saja pada redaksi Tempo atau pada saksi-saksi yang disebut oleh Tempo?

BNPB juga bisa menghubungi para saksi yang ditampilkan Najwa. BNPB bisa membaca lalu lalang informasi di media sosial tentang kejahatan ini. Kalau perlu nanti, saya juga bisa perlihatkan kisah-kisah yang masuk ke dalam Whatsapp saya.

Saya bahkan bisa menghubungkan BNPB dengan seorang wakil rakyat yang mengiyakan apa yang saya sampaikan di video saya itu. Jadi, BNPB, kenapa Anda-anda itu tidak justru berkonsentrasi pada melindungi rakyat?

Saya tidak punya keinginan apapun untuk merusak reputasi BNPB. Apa untungnya buat saya?

Tapi BNPB sebagai lembaga pemerintah wajib menjalankan tugas dan kewajibannya. Kalau pemerasan itu memang terjadi dan terus terjadi, BNPB bertanggungjawab. Karena itu saya tidak akan minta maaf, kecuali kalau terbukti pemerasan itu memang tidak pernah ada.

Wahai BNPB, salam sehat.

Komentar