PERSEKUSI AHMADIYAH, RADIKALISME DI DAERAH DAN REVISI SKB 3 MENTERI

Oleh: Syafiq Hasyim

Peristiwa penutupan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, baru-baru ini adalah bentuk persekusi yang ke sekian kali yang dialami oleh Ahmadiyah dalam periode kepemimpinan Pak Jokowi. Sudah bisa ditebak, tidak ada reaksi yang membela hak-hak warga negara Indonesia yang menganut Ahmadiyah ini terutama dari kalangan pihak negara.

Ketika peristiwa yang hampir sama terjadi pada Ahmadiyah di Garut beberapa waktu yang lalu, reaksi dari pihak negara juga hampir tidak begitu terdengar. Tadinya saya sangat berharap bahwa pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menuntaskan segala macam masalah yang berkaitan dengan kelompok minoritas keagamaan ini.

Harapan saya tidak berlebihan, karena pemerintahan pak Jokowi adalah pemerintahan yang kuat dan ditopang oleh cara pandang yang terbuka dan demokratis. Namun, harapan ini belum sepenuhnya bisa terlihat sampai saat ini.

Pasca-pembubaran HTI dan FPI tadinya banyak orang berharap bahwa ini merupakan tanda bagi kehidupan keindonesiaan yang bebas dari ancaman intrusi ideologi yang mengancam pluralisme, toleransi dan harmoni antarwarga negara.

Memang, pasca-pembubaran HTI-FPI, gerakan ekstremisme dan radikalisme keagamaan hampir bisa dikatakan berkurang. Dan beberapa kalangan minoritas mengatakan bahwa ini hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Hal ini terutama terlihat dari Jakarta, ibu kota yang dijadikan sebagai stage of movement bagi gerakan-gerakan yang berorientasi pada supremasi formal Islam. Tapi, benar juga, pendapat sebagian kalangan bahwa pembubaran HTI dan FPI dan mungkin juga ormas-ormas yang perjuangannya mirip dengan HTI dan FPI, tidak akan efektif seratus persen untuk menghapus gerakan ekstremisme mereka.

Organisasi memang ambruk, namun orang dan ideologi yang dianutnya masih hidup. Bahkan, organisasi mungkin tidak terlalu penting bagi mereka untuk saat ini, karena organisasi justru menyebabkan kaum ekstremis ini tidak bisa bergerak. Bagi mereka, gerakan tanpa organisasi adalah tampaknya menjadi pilihan.

Jika boleh saya menganalisa, persoalan Ahmadiyah di Sintang ini merupakan hasil gerakan anti-Ahmadiyah yang tidak terlalu menonjolkan aspek organisasi nasional. Mereka cukup mengatasnamakan gerakan mereka dengan istilah Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang.

Jelas, bentuk aliansi ini sebagai strategi yang menyamarkan. Dengan sebutan aliansi ini mereka berusaha membawa kesan bahwa semua organisasi Islam di sana berada di belakang gerakan mereka, padahal mungkin tidak demikian adanya.

Cukup dengan pergerakan dan narasi besar bahwa Ahmadiyah dilarang oleh pemerintah melalui SKB 3 Menteri tahun 2008, itu sudah hal efektif bagi gerakan anti-Ahmadiyah ini. Orang-orang yang anti-Ahmadiyah cukup melontarkan gagasan mereka yang menolak masjid Ahmadiyah untuk didengarkan oleh tokoh-tokoh lain dan juga pemerintah setempat.

Saya melihat ini sudah diujicobakan di Garut dan berhasil dan kini kembali lagi diujicobakan di Sintang. Ada kenyataan bahwa gerakan ekstremisme dan radikalisme berbasis keagamaan sekarang ini mengambil daerah sebagai panggung mereka. Gerakan di daerah ini memang strategis bagi mereka, karena jauh dari sorotan publik.

Jika ada narasi yang mencoba mengungkap mereka seperti yang dilakukan oleh NGO-NGO besar di Jakarta atas tindakan mereka ini, maka resonansi tidak terlalu terdengar.

Kasus penutupan masjid Ahmadiyah di Sintang ini secara geopolitik memang agak mengganjal. Daerah ini, sebagaimana dilansir oleh berbagai media, dipimpin oleh wakil bupati yang non-Muslim, kaum minoritas. Beberapa kali wakil bupati juga memberikan janji verbal yang diberikan kepada kelompok Ahmadiyah bahwa mereka diperbolehkan membangun masjid mereka di Sintang.

Namun, ternyata ketika masalah ini meledak, tetap saja kalangan Ahmadiyah tidak berdaya dan kalangan minoritas yang lain juga tidak terdengar pembelaan mereka terhadap kelompok Ahmadiyah ini. Akhirnya, pemerintah lokal juga tidak leluasa untuk menolak penggembokan masjid Ahmadiyah.

Wakil Bupati Sintang memang mengatakan sikap netralnya, namun sikap netral dalam kondisi seperti ini tidak begitu efektif apabila tidak dibarengi dengan pemberikan perlindungan pada hak-hak keagamaan warga Ahmadiyah yang dijamin oleh konstitusi kita.

Pada umumnya pemerintah daerah memang mengalami kesulitan dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan Ahmadiyah. Hal ini disebabkan oleh adanya SKB 3 Menteri sudah barang tentu. SKB ini ternyata menjadi alat untuk menekan hak-hak keagamaan kaum Ahmadiyah yang paling efektif untuk saat ini.

Penegakan hukum juga menggunakan SKB 3 Menteri sebagai landasan mereka untuk bertindak. Bahkan, ketika menghadapi tekanan kelompok anti-Ahmadiyah, tidak jarang mereka, pemerintah daerah mengatakan, sebaiknya Ahmadiyah kembali ke jalan yang benar, sebaiknya Ahmadiyah bertobat dan masih banyak lagi hibauan-himbauan kepada warga Ahmadiyah.

Lalu bagaimana nasib seterusnya untuk warga Ahmadiyah? Setelah bertahun-tahun diberlakukan, nampaknya, SKB 3 Menteri bukan jalan permanen bagi penyelesaian kasus-kasus yang dialami oleh warga Ahmadiyah.

Dulunya, para pengusul dan pendukung SKB 3 Menteri ini –terutama Kyai Ma’ruf Amin yang kini jadi Wakil Presiden–menganggap bahwa jalan ini bisa menjadi solusi, baik bagi kelompok Ahmadiyah maupun bagi kelompok anti-Ahmadiyah yang mayoritas.

Namun kenyataan yang terjadi, kelompok Ahmadiyah semakin terpojok menjadi individu-individu yang terkungkung di rumah mereka, karena seluruh ruang publik keagamaan tertutup bagi mereka. Sementara kelompok anti-Ahmadiyah semakin Berjaya. Sedikit-sedikit mereka akan menggunakan SKB 3 Menteri sebagai senjata mereka.

Saya berharap pemerintah melakukan evaluasi atas SKB 3 Menteri 2008 tentang Ahmadiyah ini. Coba dievaluasi kembali isi SKB 3 Manteri dan tinjau dari perspektif konstitusi dan juga hak asasi manusia. Saya kira pemerintahan kali ini adalah pemerintahan yang tepat. Pak Jokowi sendiri tidak akan menjabat lagi sebagai presiden.

Selain itu, kini dua kementerian inti dari penerbitan SKB 3 Menteri ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dikenal progresif. Kementerian Agama dipimpin oleh Gus Yaqut dan Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Pak Tito Karnavian.

Sudah saatnya Pak Jokowi mendukung kedua Menteri ini untuk melakukan peninjauan ulang atas SKB 3 Menteri di atas. Hal ini juga sekaligus ingin membuktikan bagaimana pernyataan-pernyataan Menteri Agama yang ingin melakukan afirmasi atas hak-hak kelompok kecil. Jika itu serius dilakukan, maka usulan peninjauan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah adalah hal yang sangat tepat untuk dilakukan.

Saya paham bahwa usulan ini pasti akan mendapat tantangan, dan terutama mungkin dari Kyai Ma’ruf Amin yang kini menjadi Wapres. Tapi, jika suara Pak Jokowi bulat untuk melihat kembali SKB 3 Menteri ini, maka siapa pun akan terlewati karena wewenang tertinggi memang di tangan beliau sebagai Presiden Indonesia.

Sebagai catatan, jika tidak ada peninjauan atas SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, maka saya yakin bahwa urusan Ahmadiyah tidak akan berhenti dan tidak akan selesai sampai kapan pun. Karenanya, saya mengusulkan bahwa cara penyelesaian yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana hak-hak kewargaan Ahmadiyah untuk menjalankan keyakinan mereka dilindungi dan itu bisa terjadi apabila, salah satunya, SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah ditinjau ulang.

Komentar