KENAPA MASIH SULIT MENOLERANSI KAUM MINORITAS DI NEGERI KITA?

Oleh: Syafiq Hasyim

Klaim kita sebagai negara yang toleran atas kelompok minoritas ternyata masih belum sepenuhnya terbukti. Ceritanya bermula dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qaumas, yang memberikan selamat hari raya kepada kaum Baha’i beberapa kesempatan lalu. Kontan ucapan selamat hari raya ini mendapat reaksi panjang. Cholil Nafis dari MUI berkomentar Menag telah melakukan offside.

Katanya, agama di Indonesia hanya ada enam yang diakui. Baha’i bukan agama yang diakui oleh pemerintah. Dengan dasar ini pemerintah tidak boleh menyamaratakan agama-agama yang sudah diakui dan agama-agama yang belum diakui. Pelayanan pemerintah menurutnya tidak boleh sama juga kepada agama yang diakui dan kepada agama yang belum diakui. Pernyataan yang aneh juga, kaum Baha’i jangan sampai menodai agama lain. Tidak hanya Cholil Nafis, namun juga ada pernyataan lain yang menganggap bahwa Menag tidak layak memberikan ucapan selamat hari raya bagi penganut Baha’i.

Jika negeri kita masih dipenuhi cara berpikir sebagaimana yang dinyatakan oleh Cholil Nafis dan mereka yang keberatan atas ucapan Menag, sampai kapan sebenarnya negeri kita akan menjadi negeri yang beragama sekaligus inklusif dan terbuka pada agama-agama lain. Wacana yang dikembangkan untuk mengancam kehidupan keagamaan yang inklusif dan sehat adalah wacana penodaan agama. Jangan sampai agama ini menodai agama itu dan ini, demikian kata mereka. Namun yang sering menggunakan pasal penodaan agama, kebanyakan adalah kelompok mayoritas.

Kenapa sebagai mayoritas, masih merasa terancam oleh agama-agama dan keyakinan-keyakinan minoritas. Setelah saya amati sekian lama, masalah keterancaman ini sebenarnya bukan masalah keagamaan, namun lebih pada masalah yang didorong oleh hasrat politik. Sebagai mayoritas, melalui ancaman penodaan pada kelompok minoritas agama, sebenarnya mereka terganggu bukan karena agama mayoritas akan turun martabat dan ditinggalkan pemeluknya. Bukan itu masalah intinya.

Sejak lama, penggunaan unsur penodaan atau penistaan agama yang diperingatkan oleh kaum mayoritas kepada kaum minoritas itu lebih disebabkan karena para elite agama mayoritas yang merasa terancam kedudukan politiknya. Terancam akan kedudukan sosial, politik, bukan terancam karena agama mereka. Islam misalnya tetap menjadi pilihan agama kaum mayoritas di Indonesia. Misalnya, soal kepemimpinan. Pasal penistaan ini ternyata berhasil digunakan untuk menjegal pemimpin yang kebetulan berasal dari kelompok minoritas.

Kita tahu bahwa pengakuan negara atas agama yang mendapatkan pelayanan pemerintah itu bukan perkara mudah. Itu harus diperjuangkan secara keras. Perjuangan tidak hanya dari kalangan pemeluk agama tertentu, yang minoritas tadi, namun juga harus ada inisiatif politik dan juga dukungan kaum mayoritas lainnya. Meskipun secara konstitusi Indonesia menjamin kehidupan keagamaan dan juga keyakinan, baik itu sudah disediakan pelayanannya oleh negara maupun belum, namun perjuangan menuju pengakuan oleh negara bukanlah perkara yang mudah.

Tekanan biasanya ada dua, pertama, dari kalangan pemerintahan, sebagaimana itu terjadi pada zaman Suharto. Dan kedua tekanan dari kelompok established majority atau kelompok mayoritas yang sudah mapan. Kelompok ini akan terganggu oleh banyak hal. Kita ambil contoh kasus pengakuan Konghucu. Masyarakat Konghucu sudah sejak lama di Indonesia, bahkan sebelum negeri ini ada. Tadinya mereka diakui, sebagaimana dalam Keputusan Presiden No. 1 tahun 1965 dan juga Konstitusi No. 5 tahun 1965, keberadaan mereka diakui bersama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Namun sejak Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Konghucu, maka keberadaan mereka dilarang. Pelarangan yang dikeluarkan oleh Suharto jelas bukan masalah keyakinan Konghucu itu sendiri, namun berkaitan dengan unsur politik dan juga didukung oleh kaum established majority yang saya sebutkan tadi, sehingga keberadaan mereka, kaum Konghucu di negeri ini bertahun-tahun lamanya tidak diindahkan. Lalu, sejak zaman Gus Dur hak-hak orang Konghucu dipulihkan. Lalu mereka menjadi agama yang diakui oleh negara karena mereka mendapatkan pelayanan dari negara, dalam hal ini Kementerian Agama.

Saya menafsirkan bahwa pengakuan atas enam agama itu bukan soal bahwa mereka tidak punya hak dasar (basic freedom) keagamaan dan keyakinan mereka, namun sekali lagi, itu terkait dengan soal pelayanan. Konstitusi kita Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, jelas menyatakan, “Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya.”

Agama Baha’i dan mungkin agama-agama, serta keyakinan-keyakinan lainnya yang sangat kecil mungkin dan juga belum mendapat pengakuan dari negara, bukan berarti mereka tidak dibolehkan untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka di ruang publik. Bagi pejabat negara yang memiliki otoritas dan berkaitan dengan keberadaan mereka juga tidak ada salahnya ketika mereka mengucapkan selamat kepada mereka. Ucapan mereka kepada kaum minoritas itu tidak otomatis membawa mereka pada munculnya pelayanan kepada mereka.

Saya kira kaum minoritas seperti Baha’i juga memahami dan mengerti kondisi politik di negeri ini. Bagi mereka, keberadaan mereka tidak diganggu saja sudah suatu hal yang luar biasa. Selain itu ada fakta lain, bahwa, meskipun agama mereka, kaum minoritas, tidak masuk dalam ketegori yang harus disediakan pelayanan sipil mereka oleh negara misalnya, mereka tetap warga negara Indonesia (citizen) dan sekali lagi Konstitusi kita menjamin keyakinan dan agama mereka.

Berdasarkan ini semua, saya berpandangan bahwa pihak yang mempermasalahkan ucapan selamat oleh Menag pada kelompok atau pengikut Baha’i bukan merupakan off-side, tapi itu merupakan afirmasi kepada kelompok minoritas. Bahkan pihak yang memprotes tersebut pada dasarnya adalah pihak yang off-side. Saya secara pribadi mendukung setiap upaya afirmasi, meskipun baru pada tahap ucapan saja, pada kelompok minoritas oleh pihak negara.

Harusnya, sebagai mayoritas, kita merasa senang, bahwa pihak negara atau pemerintah memperhatikan kehidupan keagamaan kelompok minoritas. Mengapa? Karena di dalam Konstitusi kita, penjagaan hak-hak keagamaan minoritas itu bukan hanya menjadi tanggung jawab negara namun juga menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat dan warga negara secara keseluruhan. Mayoritas yang sehat harusnya merasa senang, karena sebagian tanggung jawab mereka sudah dilaksanakan oleh negara atau pemerintah.

Sebagai catatan, saya perhatikan dari masa ke masa, nampaknya sebagian dari kelompok mayoritas kita memang ingin meneguhkan diri mereka sebagai kelompok mayoritas yang galak dan mayoritas yang selalu mengawasi minoritas. Mereka anggap bahwa kelompok minoritas sebagai ancaman. Mereka berpikiran bahwa minoritas sebagai soal politik kontestasi, bukan soal hati nurani dan keadilan. Padahal, sebagai mayoritas, mereka bisa mengambil peran lain.

Peran yang mengayomi, melindungi dan mendorong kaum minoritas agar mereka mendapatkan pengakuan dari negara. Jika mereka sulit mendorong untuk mendapat pengakuan dari negara, maka doronglah sikap yang adil dan bijak pada mereka, paling tidak karena kenyataan politik, bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan kelompok yang lain.

Komentar