PAK JOKOWI, LEVEL PPKMNYA PEDAS SEKALI

Oleh: Denny Siregar

Akhirnya rencana demo besar tanggal 24 Juli kemarin gak terjadi karena kesigapan aparat Polri yang bergerak sebelum demo itu terjadi. Polri memang siaga penuh sejak awal ketika muncul isu demo menolak perpanjangan PPKM Darurat yang mengarah pada makar dengan mencoba menurunkan pemerintah yang sah.

Pelaku penyebar isu itu ditangkapi satu persatu dan demo digembosi sehingga kempes pes dan tidak meletup ketika itu besar. Dan untungnya lagi, FPI sudah dibubarkan duluan, juga para pentolannya sudah masuk penjara, sehingga tidak ada lagi yang membawa-bawa perkara demo ini ke ranah agama yang membuat situasi semakin rusuh.

Situasi saat pandemi ini memang tidak mudah buat pemerintahan di negara mana saja, termasuk Indonesia. Seluruh kepala pemerintahan di dunia bingung harus mendahulukan yang mana, kesehatan duluan atau ekonomi? Kalau kesehatan didahulukan, ekonomi yang tercekik. Kalau ekonomi yang ditaruh di depan, banyak orang yang terpapar. Di Australia saja, tepatnya di Sydney, ribuan orang turun ke jalan protes lockdown yang membuat ekonomi rakyat semakin sengsara.

Mau negara itu maju, mau negara berkembang, mau negara itu kaya ataupun miskin sekalian, pandemi ini pasti punya pengaruh besar terhadap ekonomi mereka. Dan itu bisa membuat kerusuhan besar yang menghancurkan sebuah negara ketika ratusan ribu orang lapar turun ke jalan dan akhirnya merampok sana sini demi kebutuhan perut yang akan sulit ditanggung oleh pemerintah dengan dana berapapun besarnya.

Ekonomi itu seperti aliran darah, dia harus mengalir terus-menerus. Kalau tersumbat atau berhenti misalnya, sudah jelas negara itu akan mati karena tidak mampu meredam kerusuhan. Jadi tidak mudah ya mengatasi situasi sekarang ini, di manapun itu, bukan hanya di Indonesia saja. Semua kepala negara itu sama pusingnya. Seperti makan buah simalakama. Dimakan bapak mati, gak dimakan ibu yang mati.

Dan akhirnya pemerintah pun menghapuskan kata “darurat” dalam pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM itu. Kata darurat itu memang tidak enak didengar, seperti model darurat militer. Dan kata darurat ini membuat semua menjadi tegang, baik dari sisi pemerintah yang menjalankan, dan dari sisi rakyat yang terdampak. Masing-masing berpegang pada situasinya, dan yang terjadi adalah gesekan-gesekan di akar rumput yang seperti api dan bisa membakar seluruh ladang.

Apalagi di era demokrasi ini, di mana semua orang bebas bicara dan ada media sosial yang menjadi kendaraannya. Simpang-siurnya informasi membuat banyak orang awam bingung dan akhirnya salah paham, yang lalu membuat terjadi bentrokan-bentrokan.

Jadi, keputusan pemerintah pusat dengan mengubah kata PPKM Darurat dan membaginya menjadi PPKM dengan level-level, buat saya, adalah keputusan yang lebih bijak. Keputusan ini membuat situasi lebih rileks daripada sebelumnya. Level-level ini memang diperlukan, karena setiap daerah beda masalah dan beda penanganannya. Juga kapasitas kepala daerah beda-beda, ada yang pintar, dan ada juga yang tidak punya kemampuan manajerial. Negara kita menganut sistem otonomi daerah, jadi tidak adil kalau kita menyalahkan semua masalah ini ke pusat.

Dan salah satu yang harus saya apresiasi adalah pemerintah pusat masih pro rakyat kecil dalam situasi seperti ini. Mereka tahu, kalau golongan yang paling terdampak berat dalam situasi pandemi ini adalah ekonomi rakyat kecil. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang tidak bisa jualan.

Dan ini kalau dibiarkan bisa jadi bumerang yang menghantam pemerintahan sendiri, karena urusan perut itu tidak bisa diajak kompromi. Jadi, meski pemerintah tetap menerapkan level paling tinggi dalam situasi perpanjangan PPKM ini, yaitu level 4, tapi ada beberapa sektor ekonomi yang sudah dilonggarkan oleh pemerintah.

Misalnya, beberapa kegiatan ekonomi seperti pangkas rambut, ada laundry, jasa cuci kendaraan, dan lain-lainnya itu boleh buka sampai jam 9 malam. Pasar rakyat juga boleh buka kembali dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang paling menggembirakan buat saya, tentu warung makan boleh buka sampai jam 8 malam dan boleh menerima pengunjung meski dibatasi 20 menit sekali untuk mereka yang makan di tempat.

Jadi, meski masih ada batasan-batasan, tetapi pelonggaran secara bertahap ini penting sekali karena akhirnya sumbatan ekonomi ini mulai mengalir pelan-pelan meski belum lancarlah seperti biasanya. Tapi sudah cukup melegakan, orang sudah kembali bisa beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dan yang penting lagi, dengan kelonggaran ekonomi seperti ini, gak ada lagi petugas satpol PP yang petantang petenteng seperti jagoan pakai acara mukul pedagang dan siram warung mereka pakai air dengan tidak manusiawi. Jadi meski PPKM diperpanjang sampai 2 Agustus, tapi sebenarnya dengan kelonggaran-kelonggaran itu menunjukkan kalau pemerintah tampaknya sudah mulai kompromi dengan situasi.

Apakah masih ada yang tidak puas dengan kebijakan seperti ini? Masih lah, karena tidak akan pernah bisa semua orang terpuaskan dengan sebuah kebijakan. Mereka yang pro kesehatan itu pasti khawatir kalau pelonggaran ini akan membuat pandemi tidak akan teratasi.

Rumah sakit akan penuh dan tenaga kesehatan bisa tidak sanggup lagi tangani pasien. Tapi mau bagaimana lagi? Kebijakan itu harus seimbang, kalau tidak bisa membuat situasi nanti menjadi makin runyam. Kita tidak bisa memilih harus pro kesehatan atau pro ekonomi saja.

Yang kita bisa lakukan adalah tetap hidup dan beradaptasi dengan situasi. Tidak ada kebijakan yang terbaik dalam situasi seperti pandemi ini. Yang ada adalah kebijakan moderat supaya situasi pelan-pelan teratasi.

Semoga kita semua mengerti dan bisa menjalani semua ini dengan kelegaan hati.

Komentar