JOKOWI DIKELILINGI RAJA-RAJA KECIL

Oleh: Eko Kuntadhi

Baru aja diumumkan, PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 Juli. Kalau tren positifnya terus melandai, kayaknya setelah itu bakal dibuka pelan-pelan. Mirip bukaan pengantin baru.

Yang tampil pada pengumuman perpanjangan PPKM itu langsung Presiden Jokowi. Dia ingin menjawab keresahan publik. Berdiri di depan siap menghadapi anak panah kritik terhadap kebijakan yang memang sudah diputuskan secara matang.

Iya, dalam situasi seperti ini kita butuh pemimpin yang hadir. Yang bekerja. Yang keputusannya memikirkan semua aspek, ekonomi maupun kesehatan.

Kita memang merasakan PPKM kemarin telah menjungkalkan banyak orang. Saat ekonomi mandeg, orang lebih berpikir soal isi perutnya. Di sisi lain, ruangan RS masih terus berjubel. Malah halaman-halaman RS sudah penuh tenda menjadi ruang perawatan baru.

Perpanjangan PPKM ini atau dampak PPKM ini memang jelas buat masyarakat. Tinggal pemerintah harus memikirkan bagaimana dampaknya agar bisa dikurangi. Setidaknya program bagi-bagi untuk rakyat terus dilanjutkan. Termasuk penanganan sektor kesehatan.

Kalau kita mau tahu ya, pada awal 2020 saja, sudah Rp1.400 triliun uang APBN kita dialokasikan buat penanganan Covid-19. Misalnya untuk membeli APD, beli vaksin dan kita semua divaksin gratis, membiayai RS juga para pasiennya gratis, membiayai honor Nakes, sembako dan tunjangan sosial, subsidi listrik, subsidi pulsa buat anak sekolah dan macam-macam. Tujuannya agar dampak pandemi bisa dikurangi. Khususnya buat rakyat kecil.

Tapi yang harus kita ingat, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Yang tahu kondisi rakyat di daerah, atau kondisi rakyat di bawah itu adalah pemerintah daerah. Jadi apapun yang direncanakan pemerintah pusat, kalau pemerintah daerahnya cuek bebek, ya korbannya nanti adalah rakyat di daerah tersebut.

Sebagai pengatur lalu lintas keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata sudah banyak mengalokasikan dana APBN ke daerah. Harapannya apa? Harapannya Pemda-Pemda ini sigap menyalurkan dananya lagi ke masyarakat.

Sebagai pengetahuan, dalam kondisi normal saja, di luar pandemi, 1/3 APBN kita disalurkan ke daerah. Ada yang berbentuk DAU, DAK, bagi hasil pajak, insentif khusus, atau dana desa. Sementara dalam kondisi pandemi kayak ini, jumlah itu jauh lebih besar lagi, jauh lebih dari 1/3.

Sayangnya, duit di rekening Pemda sering dibiarkan mandek. Pemdanya malas. Duitnya ada. Tapi keluhannya segudang. Apalagi birokrasinya juga rakus.

Di sinilah sering terjadi kendala. Para raja-raja kecil penguasa daerah yang kini duduk sebagai pimpinan daerah, biasanya bekerja lelet minta ampun. Bahkan ada yang cari kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Biasalah kata Ebiet G. Ade, dalam kekalutan ada banyak tangan yang tega berbuat nista.

Saat ekonomi perlu putaran, eh, di rekening-rekening Pemda masih ada Rp198 triliun duit yang mengendap. Duit yang seharusnya disalurkan. Bukannya dicairkan agar masyarakat bisa menikmati tetesannya, malah dipendam di bank. Kita gak tahu apakah mereka akan menikmati bunga dan lain sebagainya.

Bayangkan, anggaran untuk UMKM untuk seluruh daerah itu sekitar Rp13,3 triliun. Mau tahu yang sudah disalurkan kepada UMKM-nya langsung? Baru Rp2,3 triliun. Sedangkan untuk perlindungan sosial ada anggaran dari pusat Rp12,1 triliun. Dan mau tahu yang sudah direaliasikan? Baru Rp2 triliun.

Lain lagi dengan Dana Desa. Anggarannya Rp72 triliun, dari jumlah itu untuk bantuan Tunai Desa dianggarkan Rp28 triliun. Masalahnya yang sekarang baru cair ke masyarakat Rp5,6 triliun. Sisanya masih mengendap.

Pantes saja rakyat pada teriak. Padahal sekali lagi duitnya dari pusat sudah disetor ke kas Pemda. Sudah disalurkan. Tapi entah kenapa gak didistribusikan secepatnya?

Belum lagi daerah-daerah yang perencanaan keuangannya melenceng. Misalnya kemarin Jabar. Dalam APBD 2021, mereka gak memasukan variabel kemungkinan Covid-19 gelombang kedua. Sok yakin. Makanya sekarang Kang Emil akhirnya mengeluh, duit mereka gak cukup buat mengantisipasi kondisi gelombang kedua yang luar biasa ini.

Sedangkan kalau kita bicara tentang DKI emang bawaannya mau ngelus dada terus. Gak tahu dada siapa…

DKI ini emang sering hambur-hamburin duit. Misalnya ya kelebihan bayar saja itu jumlahnya sampai miliar-miliaran. Untuk kelebihan bayar Transjakarta Rp415 miliar. Kelebihan bayar proyek Damkar Rp6,5 miliar. Kelebihan bayar proyek PLTS di atap sekolah Rp1,2 miliar. Seolah-olah ini orang kaya yang kalau bayar kembaliannya gak mau diambil.

Beda lagi, DP Formula E saja sampai Rp560 miliar. Plus bank garansi yang harus disiapkan oleh Pemda Rp400 miliar. Mendekati satu triliunlah. Padahal sampai 2022 nanti, nama Jakarta gak masuk dalam list event penyelenggaraan Formula E. Tapi duit satu triliun kita sudah disetorkan.

Pas DKI lagi butuh duit misalnya untuk memfasilitasi rusun Nagrak, sebagai RS tambahan buat rakyat Jakarta yang kena Covid-19, mereka linglung. Malah minta sumbangan ke Dubes asing. Kan malu-maluin.

Jatim lain lagi. Gubernurnya malah merayakan ulang tahun di tengah suasana pandemi. Mirip kayak Anies yang sowan ke Rizieq, padahal Rizieq baru pulang dari luar negeri yang mestinya karantina mandiri. Nah, orang-orang yang kayak gini yang tidak memperlihatkan bagaimana contoh dirinya buat pendidikan masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan.

Itu baru sebagian kelakuan pemimpin daerah. Ada lagi kelas bupati dan walikota, di Karanganyar, amplop Bansos dari pusat ada foto istri Bupati. Mentang-mentang mungkin besoknya lagi mau Pilkada, mungkin istrinya mau menggantikan bupati. Sedangkan ulah Bupati Banjarnegara lain lagi, dia malah gak peduli pada Covid-19. Di tengah suasana Covid-19, ia sempat nonton wayang golek dengan seluruh masyarakat.

Ulah pimpinan daerah kayak gini, memang banyak motifnya. Ada yang polkadot, ada yang macem-macem. Maksud saya gini, ada yang memang sengaja, mereka seolah-olah gak peduli dengan instruksi pusat karena afiliasi politik pemimpin daerahnya itu berasal dari partai oposisi. Ada yang pemimpin daerahnya memang gak bisa kerja, gak ngerti bagaimana cara kerja yang benar.

Ada juga pemimpin daerah yang mau cari untung di tengah suasana kayak gini. Tapi yang sebagian besar adalah pemimpin daerah yang pengecut. Mereka bersembunyi di ketiak ketidakberdayaan terhadap wabah Covid-19. Dengan harapan toh nanti yang akan dikritik adalah pemerintah pusat, yang akan jadi sasaran ketidakbecusan mereka adalah Presiden Jokowi. Jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin yang pengecut.

Yang paling sial kalau kepala daerahnya sejenis Kadrun kelas kakap. Mereka ini selalu melakukan perbuatan yang memuakkan.

Ketika vaksin digencarkan misalnya, ini Bu Sri Mulyani sudah mengirim duit ke Pemda-Pemda agar mereka menggelar vaksinasi buat masyarakat. Mengejar target 2 juta vaksin per hari. Wajar sih. Pemda kan punya RSUD, punya Puskesmas, punya Dinkes.

Tapi masalahnya ternyata gak jalan. Pemda-Pemda atau pejabat-pejabat Pemda malah sibuk ngurus proyek ketimbang membuat masyarakatnya sehat.

Akhirnya Menkeu menarik lagi tuh duitnya. Dialihkan kepada TNI, kepada Polri yang sistemnya komando dan mereka bergerak cepat untuk melakukan program vaksinasi.

Dan asal tahu juga, honor Nakes juga sebetulnya sudah cair. Tapi sekali lagi duitnya mendem di saluran-salurannya. Itu yang membuat Nakes-Nakes kita frustasi, duitnya gak cair-cair. Padahal dari pusat sudah ada, sudah cair, tapi gak didistribusikan.

Walhasil, dalam kondisi model begini, otonomi daerah dengan mentalitas birokrasi Pemda yang masih babak-belur, itu jadi salah satu penghambat penyelesaian masalah. Para kepala daerah itu, mensesapkan kepalanya ke dalam pasir. Seolah-olah gak mau melihat kenyataan bahwa kita sedang menghadapi pandemi.

Memang sih, tidak semua Pemda kayak gitu. Banyak juga Pemda-Pemda yang bagus. Misalnya Gubernur Jateng Pak Ganjar Pranowo, kita tahu hampir saban hari ia keliling memastikan kondisi warganya. Mengunjungi warganya. Mengunjungi RS. Mengunjungi tempat isolasi mandiri. Berkoordinasi dengan kepala desa. Kayak gak ada capeknya.

Tapi masalahnya, berapa banyak kepala daerah yang seperti Pak Ganjar. Berapa banyak kepala daerah yang mau memperhatikan rakyatnya dengan tulus? Berapa banyak kepala daerah yang mau bekerja dengan hatinya?

Kebanyakan malah gagap dan pengecut.

Bila kondisinya kayak gini terus, kita memang masih akan sangat lama bisa keluar dari rundungan pandemi seperti ini. Pak Jokowi memang presiden, tapi dia gak bisa bekerja sendiri. Para Menteri juga gak bisa bekerja sendiri. Para pemimpin daerah mestinya juga bertanggung jawab terhadap rakyat di wilayahnya. Mereka harus bekerja lebih keras. Jangan tumpahkan masalahnya ke seorang Jokowi sendiri.

Begini deh, Bapak dan Ibu Gubernur, Bapak dan Ibu Walikota, Bapak dan Ibu Bupati, anda semua sudah banyak menikmati fasilitas dari rakyat. Hidup enak dari pajak rakyat.

Saat ini rakyat butuh perhatianmu. Butuh kerja kerasmu. Gak lama, sebentar saja perhatikan rakyatmu. Agar semua hidup kembali normal.

Kalau nanti sudah normal, monggolah kembali ke tabiat lama anda. Monggo kembali kepada prilaku politik anda. Mau foya-foya terserah, mau korupsi lagi juga silakan. Itu bukan urusan rakyat lagi. Paling urusannya sama KPK.

Jadi kita berharap presiden harus juga disuport. Kepala-kepala daerah, kecamatan, kelurahan, semua birokrasi haru bekerja. Jangan biarkan kita semua jadi korban kemalasan anda.

Komentar