INSENTIF KEDARURATAN ADALAH HAK ORANG MISKIN, BUKAN UNTUK MUI

Oleh: Syafiq Hasyim

Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh kita semua dalam masa Covid-19 ini adalah kesulitan kita dalam menjalani hidup. Hidup yang saya maksud adalah mencari dan mempertahankan kehidupan yang layak dan normal.

Kehilangan pekerjaan, penurunan usaha, dan masih banyak lagi. Mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bagaimana cara hidup ini hampir merata. Semua kelas sosial mengalami hal yang sama dalam derajat yang mungkin berbeda.

Ada sebagian masyarakat yang masih bisa merasakan penghidupan yang layak, namun saya yakin jumlahnya juga menurun. Di sinilah sebenarnya saya merasa agak tercengang dengan usulan MUI, salah seorang pengurus yang juga Stafsus Wapres, Lukmanul Hakim kepada Menko PMK Muhadjir, agar pemerintah memberikan insentif kedaruratan untuk yang dia sebutkan para ulama.

Saya memandang usulan seperti ini menunjukkan sikap yang jauh dari sensitif dan empati atas nasib sebagian besar manusia yang juga mengalami kesulitan yang sama. Mengapa kurang sensitif dan kurang empati, karena mereka mendahulukan kelompok sosial mereka sendiri.

Mereka tidak berpikir bahwa yang kebanyakan terpapar oleh Covid-19 ini adalah bukan sebagian besar dari ulama. Apakah karena seseorang berpredikat sebagai seorang ustadz, muballigh, atau apa lagi, lalu dalam keadaan di mana semua orang sulit, menyebabkan seseorang itu diusulkan untuk mendapatkan prioritas tunjangan kedaruratan?

Apalagi kalau yang dimaksud sebagai ulama di sini adalah mereka yang sudah memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang cukup lumayan, seperti menjadi pengurus MUI, menjadi DPS, muballigh, ustadz, dlsb? Cara berpikir insentif kedaruratan ulama ini mirip cara berpikir oligarki dan sungguh layak untuk dipersoalkan.

Karena di dalam kehidupan dan kebijakan negara seperti Indonesia, seseorang akan mendapatkan insentif kedaruratan karena masa pagebluk ini bukan karena predikatnya, misalnya ulama. Tapi karena mereka pertama-tama adalah warga Indonesia. Kedua, mereka berada dalam keadaan yang memang membutuhkan (fakir/miskin).

Ketiga, meskipun mereka bekerja, namun karena pandemi, pekerjaan mereka hilang atau tidak menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk keperluan dasar sehari-hari. Pendek kata, MUI mengatakan bahwa mereka yang berdampak itu adalah kalangan ulama, padahal tidak.

Kita tahu bahwa ulama adalah orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakatnya. Dalam pengertian sehari-hari, mereka adalah orang yang memiliki ilmu agama yang unggul.

Muballigh juga demikian, mereka pandai berceramah, menasehati orang soal urusan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan sebagai seorang Muslim, dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah semacam keahlian, atau dalam bahasa modern dinamakan sebagai profesi (keahlian).

Dengan profesi ini, seseorang bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Bahkan dalam era sekarang ini, para ulama dan juga para muballigh, serta ustadz, termasuk di antara mereka yang memiliki penghasilan hidup yang memadai, karena profesi mereka dibutuhkan oleh masyarakat, oleh partai politik atau oleh pihak-pihak lain yang berkaitan.

Dengan kata lain, kebanyakan mereka adalah kelas menengah ke atas secara ekonomi, dengan keahlian yang mereka miliki.

Namun sejarah keulamaan masa lalu itu berbeda dengan keulamaan yang MUI bayangkan sekarang ini, terutama dikaitkan dengan usulan mereka untuk memberikan insentif kedaruratan keulamaan dari negara.

Ulama masa lalu adalah orang yang berjuang memajukan agama tanpa memikirkan bantuan apapun dari pihak negara. Ulama masa lalu, bahkan dalam keadaan tersulit pun, mereka rela menjadikan dirinya sebagai pelopor di depan. Pelopor segalanya, pelopor perjuangan melawan penjajah, pelopor memajukan pendidikan, dlsb.

Mereka rela berkorban demi masyarakat mereka. Kehidupan keseharian pun rata-rata mereka tidak bergantung pada bantuan negara. Bahkan karena sikap yang independen inilah yang menjadikan mereka sebagai orang yang tidak memiliki beban ketika melakukan kritik pada negara.

Bahkan menjadi independen itu merupakan bagian dari ukuran keulamaan mereka. Dengan kata lain, bayangan keulamaan yang dibahasakan oleh MUI “sebagai kelompok masyarakat yang butuh diberi insentif kedaruratan” adalah hal yang sangat berbeda dengan sikap keulamaan pada masa lalu. Karenanya, saya memiliki pendekatan lain daripada pendekatan yang diberikan oleh MUI.

Mungkin jika kita tanya langsung ke para ulama, lebih mana yang didahulukan; apakah insentif untuk mereka atau untuk profesi lain yang lebih membutuhkan yang didahulukan? Bisa jadi jawabannya untuk orang lain lebih dulu, kita para ulama masih bisa bertahan. Itu imajinasi saya tentang keulamaan. Saya nggak tahu benar, apakah imajinasi saya benar atau tidak, tapi yang jelas dasar saya adalah sejarah peranan ulama di masa lalu.

Namun dari segi sosiologi politik, organisasi terkadang memang banyak yang memerankan peran seperti yang dilakukan oleh MUI. Mereka bertindak demikian untuk mengawetkan otoritas yang sudah mereka dapatkan dan orang yang mereka klaim diwakilinya selama ini.

Dengan cara ini organisasi bisa bertahan. Namun sekali lagi, sebagai agensi, mereka belum tentu menyuarakan apa yang benar-benar menjadi kepentingan dasar dari mereka yang mereka klaim sebagai suara yang diwakilinya. Ini realitas yang seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan keorganisasian kita.

Saya memimpikan bahwa sebuah lembaga keulamaan atau keagamaan, mereka sepatutnya mendahulukan untuk menyuarakan suara kelompok yang paling lemah lebih dahulu, atau dalam bahasa Islam disebut dengan mustad’afin, meskipun itu bukan bagian dari mereka.

Siapa mustad’afin ini? Dalam konteks Covid-19 adalah mereka yang terkena Covid-19, keluarga mereka yang tidak mampu, dan juga kelompok kerja kelas bawah yang dalam kesehariannya memang harus bekerja untuk memenuhi keberlanjutan hidup mereka sehari-hari.

Bagi saya organisasi keagamaan dan organisasi keulamaan harus lebih banyak berbicara kepentingan rakyat lebih dahulu, daripada kelompok mereka sendiri, karena kalau bukan mereka yang menyuarakan, siapa lagi?

Seharusnya, kelompok keagamaan dan keulamaanlah yang paling kredibel menyuarakan hal-hal seperti ini, jika kita melihat sejarah mereka di masa lalu.

Terakhir, ketika saya amati secara saksama, mengapa di lingkungan Ormas Keagamaan kita di Indonesia, hanya MUI saja yang memiliki usulan insentif kedaruratan untuk para ulama? Suara seperti itu tampaknya tidak terdengar dari organisasi Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama?

Ini persoalan yang menarik untuk kita lihat. Apakah itu diusulkan oleh MUI karena MUI selama ini dekat dengan negara dan orang-orang pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, sehingga dengan itu mereka merasa berhak untuk menyuarakan persoalan kedaruratan ulama tadi? Atau ada hal lainnya di balik itu?

Sebagai catatan, lembaga keulamaan seperti MUI akan mendapatkan simpati lebih banyak dari kalangan luas, apabila mereka menyuarakan kepentingan masyarakat yang lebih luas, bukan kelompok mereka sendiri. Karenanya, permintaan insentif kedaruratan bagi ulama lebih baik mereka ganti dengan permintaan insentif kedaruratan bagi kaum mustad’afin, kaum yang lemah terutama karena terdampak Covid-19 ini.

Komentar