KEBIJAKAN YANG NYREMPET AGAMA MEMANG SULIT DILAKUKAN DI INDONESIA

Oleh: Syafiq Hasyim

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Mendagri No. 19/2021 tentang revisi PPKM Darurat. Instruksi ini dimaksudkan, salah satunya, untuk merevisi Instruksi Mendagri No. 15/2021 terutama poin (g) yakni tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.

Poin ini sebenarnya dibuat berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa rumah ibadah merupakan salah satu tempat penyebaran Covid-19. Karena banyak orang yang bisa bertemu dan berkumpul di tempat itu. Karena posisi keagamaannya sendiri sebenarnya sudah cukup jelas dalam konteks penutupan sementara rumah ibadah. Karenanya Instruksi Menteri No. 15/2021 mendapatkan dukungan dari hampir semua organisasi keagamaan di Indonesia. Sebagian kecil saja yang non-mainstream yang masih memprotes penutupan masjid karena PPKM Darurat.

Namun apa boleh kata, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 19/2021 yang merevisi Instruksi Mendagri sebelumnya. Bunyi perubahannya: “I. (Huruf) g, tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.”

Jika kita pahami teks di atas, maka instruksi ini tetap meminta rumah ibadah tidak menyelenggarakan peribadatan yang bersifat kolektif atau kongregasional. Dengan kata lain, orang boleh misalnya datang ke rumah ibadah untuk beribadah, namun dengan cara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Namun penekanannya tetap pada ibadah di rumah saja.

Revisi ini tak ayal lagi ditafsirkan sebagai dibolehkannya memfungsikan rumah ibadah karena pada dasarnya rumah ibadah memang tidak ditutup. Tafsir seperti ini terutama diberikan oleh pihak yang memang mengharapkan masjid memang seharusnya tidak ditutup selama PPKM Darurat ini.

Saya memahami bahwa Instruksi Mendagri No. 19/2021 ini mungkin merupakan upaya dari pihak pemerintah untuk mengurangi stigmatisasi rumah ibadah sebagai tempat penularan virus. Selain itu pihak pemerintah juga mungkin tidak mau dianggap sebagai penghalang kegiatan-kegiatan keagamaan yang berpusat di rumah ibadah. Pemerintah sudah banyak mengalami dan belajar masalah ini, terutama dari pihak mayoritas agama.

Kebijakan dalam bentuk Instruksi Mendagri No. 19/2021 ini mungkin bisa dianggap cukup bijaksana, terutama di era di mana agama serba memungkinkan digunakan untuk menyerang kebijakan pemerintah. Saya paham sepenuhnya akan hal ini.

Namun, kalau kita mau jujur tentang keadaan di sekitar kita selama PPKM Darurat, tanpa diterbitkannya revisi ini pun sebenarnya masih banyak rumah ibadah, masjid terutama, di daerah-daerah pinggiran Jabodetabek yang masih menyelenggarakan kegiatan seperti hari-hari biasa. Artinya, di sana shalat jamaah lima waktu tetap diselenggarakan, majelis taklim dan lainnya juga terus dibuka dan anggotanya datang, terutama kaum ibu-ibu, meskipun dalam hari-hari awal, berdasarkan Instruksi Kemendagri No. 15/2021, tempat ibadah harus ditutup.

Dengan demikian, penerbitan Instruksi Kemendagri No. 19/2021 yang merevisi Instruksi sebelumnya akan memberikan semacam ruang yang lebih longgar bagi rumah ibadah. Benar isi revisi mengharapkan masjid tidak melaksanakan ibadah, terutama yang bersifat kolektif, namun pengertian masjid sebenarnya itu bukan bangunan masjid saja, namun orang-orang yang mengelola dan memakmurkannya, yakni para pengurus dan para jamaah di sekitarnya. Katakanlah jika tidak dibolehkan shalat berjamaah, lebih baik shalat di rumah, namun masjid tetap dibuka, maka para jamaah tetap saja akan datang ke masjid.

Cara berpikir mereka adalah cara berpikir seperti dalam keadaan normal. Karena masjid tetap dibuka, maka masjid harus dimakmurkan atau diramaikan. Cara memakmurkannya adalah dengan beribadah dan berkegiatan di dalamnya. Artinya, kemungkinan pertemuan antar-orang, interaksi baik langsung maupun tidak langsung, tetap akan terjadi.

Memang dari perspektif pemerintah dan negara, penerbitan sebuah kebijakan yang nyerempet soal keagamaan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Agama adalah wilayah yang sangat sensitif di negeri ini, kepleset sedikit saja akan bisa berdampak pada hal yang lebih luas.

Kita sudah menyaksikan banyak contoh dari masalah ini. Pemerintah mungkin juga tidak mau ribet menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah keagamaan ini, meskipun dalam konteks PPKM Darurat, banyak kalangan agama yang mendukungnya. Selain itu, negeri ini adalah negeri beragama, demikian klaim banyak kalangan yang menginginkan agama tetap menjadi suprematif di negeri ini dalam keadaan apapun, meskipun hal itu sendiri tidak selalu menjadi keinginan agama itu sendiri.

Pelaksanaan agama itu sebenarnya tidak melulu doktrinal. Agama memiliki tingkat fleksibilitas tersendiri, karena agama tidak lahir dan tidak datang dari dan di ruang yang hampa. Agama hadir untuk merespons keadaan. Sebagai misal, pelaksanaan hukum agama itu sendiri juga selalu memiliki alasan (illat) dan ada konteks ruang dan waktu yang selalu mempengaruhinya.

Yang sering jadi masalah, sebenarnya, bukan agamanya, namun masyarakat yang beragama, yang pemikiran mereka justru melampaui keinginan agama mereka sendiri. Mereka menjadi lebih agama daripada agama itu sendiri.

Namun kembali lagi, bahwa pemerintah itu memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama. Pemerintah bisa menjadi pihak pemutus atau hakim, menyingkirkan perbedaan pendapat, meskipun perbedaan pendapat itu dilatarbelakangi oleh argumen-argumen keagamaan. Pemerintah juga dituntut untuk melaksanakan kebijakannya yang didasarkan pada peraihan kemaslahatan publik.

Karenanya, jika ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan menyelamatkan rakyat, maka kebijakan itu sendiri yang harus diutamakan. Jika kebijakan pemerintah menutup rumah ibadah misalnya, karena ingin menyelamatkan rakyatnya dari serangan wabah Covid-19 ini, karena rumah ibadah dianggap sebagai tempat yang potensial menjadi pusat penularan wabah, maka pemerintah sebenarnya sedang melaksanakan kebijakan maslahah atas rakyatnya.

Memang ini semua adalah teori-teori yang ada di dalam fiqih politik kita, namun untuk melaksanakannya tidaklah mudah. Yaitu, banyak dari pemeluk agama yang sering bersikap melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama itu sendiri.

Sebagai catatan, kini pemerintah telah merevisi fungsi rumah ibadah dalam masa PPKM Darurat, dari ditutup menjadi tidak ada pernyataan ditutup. Artinya, pemerintah sudah memenuhi aspirasi mereka yang ingin rumah ibadah tidak ditutup. Karenanya dalam hal ini, mereka yang menuntut rumah ibadah tetap terbuka juga diminta untuk ikut bertanggung jawab. Agar rumah ibadah benar-benar memang tidak menjadi tempat penyebaran Covid-19. Mari kita semua menjaganya.

Komentar