PEMERASAN DI HOTEL MEWAH DIRESTUI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN BNPB?

Oleh: Ade Armando

Melalui video ini, saya ingin meminta pemerintah untuk segera mengakhiri kejahatan yang dilakukan lembaga-lembaga yang menggunakan ororitas pemerintah untuk menipu, mengancam, dan memeras warga negara Indonesia dan warga negara asing yang baru saja datang dari luar negeri.

Lembaga-lembaga ini bersama hotel-hotel berbintang lima dan empat kompak memanfaatkan kebijakan resmi pemerintah untuk merampok mereka yang dianggap punya banyak cuan. Hal ini sudah saya angkat pekan lalu, ketika saya bercerita tentang pemerasan terhadap mereka yang baru datang dari luar negeri.

Kali ini saya ulang karena bukti-buktinya sudah semakin menguat dan tidak ada tanda-tanda pemerintah akan menghentikannya. Pekan lalu, saya mengutip kisah yang beredar di Whatsapp Group tentang orang-orang yang dipaksa untuk dikarantina dan diisolasi di hotel mahal dengan alasan terbukti terkena Covid-19.

Yang jadi masalah, mereka tidak punya pilihan. Hotelnya sudah ditetapkan. Dan mereka tidak bisa meminta untuk melakukan test ulang PCR secara mandiri. Kewajiban karantina dan isolasi mandiri ini memang dikeluarkan pemerintah sejak Juni lalu.

Setiap orang yang baru datang dari luar negeri harus dikarantina selama lima hari, dites PCR, dan kalau ternyata hasilnya positif, dia harus diisolasi mandiri di hotel-hotel yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Memang ada kekecualian. Khusus pelajar, mahasiswa, buruh, PNS bisa menjalani karantina dan isolasi mandiri di Wisma Atlet, secara gratis. Tapi yang lain, harus menjalaninya di hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini berlaku baik bagi warga negara asing ataupun warga negara Indonesia.

Masalahnya, kebijakan ini dijadikan lahan pemerasan. Buat saya, ini sebuah kejahatan yang memalukan. Di video sebelumnya, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan masih melandaskan diri pada percakapan Whatsapp Group.

Artinya, masih perlu diverifikasi. Tapi kini, dugaan tersebut semakin menguat. Saya mendapat kiriman beberapa chat yang mengkonfirmasi cerita tersebut. Dan kini majalah Tempo juga menjadikannya sebagai materi liputan, dengan menampilkan cerita beberapa saksi yang disebut identitasnya.

Narasumber pertama Tempo adalah seorang pria 71 tahun bernama Muljono Handjaja, yang baru saja pulang dari luar negeri. Untuk menjalani karantina, dia membayar Rp16,13 juta untuk kamar lima malam di hotel mewah, Kempinski.

Biaya itu sudah termasuk biaya PCR dan transportasi menggunakan Toyota Alphard dari bandara ke hotel. Di hari kelima, dia menjalani tes PCR, dan dinyatakan positif.
Karena merasa sehat-sehat saja, dia meminta untuk mengikuti tes ulang di luar secara mandiri.

Petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menolak permintaan itu. Dia terpaksa patuh dan kemudian dipindahkan ke Hotel Hariston untuk menjalani isolasi mandiri. Petugas BPNB sempat menawarkan ambulans untuk mengantarkannya dari Kempinski ke Hotel Hariston, dengan biaya Rp3 juta. Muljono menolak. Tapi permintaannya untuk berangkat dengan mobil pribadi juga ditolak.

Akhirnya dia harus menggunakan mobil dari Hotel Hariston. Di Hariston dia diminta membayar di muka Rp16,5 juta untuk menginap selama 14 hari. Selama di Hariston, dia tidak bisa dijenguk.

Tak ada satupun tamu bisa datang ke kamar Muljono. Tapi warga senior ini tidak kehabisan akal. Dia menghubungi temannya untuk meminta agar pihak polisi mengirimkan petugas kesehatan untuk memeriksa kesehatannya. Taktiknya berhasil.

Pada hari keempat isolasi, Muljono dikunjungi petugas kesehatan kepolisian yang diundangnya. Mungkin karena gentar, pihak hotel pun mengizinkan Muljono untuk diperiksa di luar hotel.

Ia kemudian menjalani PCR di dua tempat berbeda. Ternyata hasilnya, seperti sudah diduga: NEGATIF.

Kok bisa? Ya bisa saja. Mungkin memang PCR pertamanya salah. Atau kemungkinan kedua, dan ini yang layak kita curigai: sejak awal Muljono memang tidak terkena Covid-19, tapi karena orang kaya seperti Bapak ini nampak sebagai mangsa yang menggiurkan, ia pun dinyatakan terkena Covid-19.

Singkat kata, Muljono pun selamat. Setelah terbukti tidak mengidap Covid-19, dia bisa meninggalkan hotel. Hotel pun dengan perasaan tidak bersalah mengembalikan sisa uang Muljono.

Tidak semua, sih. Dari Rp16,5 juta yang sudah dibayar, ia hanya memperoleh uang kembali sebesar Rp7,56 juta. Selain itu, Majalah Tempo juga menampilkan cerita tentang Erna. Erna juga dibawa ke Hariston untuk isolasi mandiri setelah dinyatakan positif Covid-19.

Uang yang harus dia bayar adalah Rp17,6 juta untuk kamar 14 hari pus 2 kali tes SWAB. Tes PCR-nya dilakukan pada hari ke 9 dan hari ke 14. Selama di hotel dia tidak mendapatkan pengobatan apapun.

Selain dua kisah dari Majalah Tempo, saya juga memeroleh cerita dari seseorang yang mengirimkan chat untuk membenarkan video saya. Dia bilang, salah seorang kawannya juga mengalami kasus serupa.

Suami kawannya juga dinyatakan positif Covid-19 di saat pemeriksaan di masa karantina. Untungnya, pria itu tidak mau begitu saja menerima ultimatum tersebut. Dia meminta untuk melakukan tes mandiri, tapi ketika petugas menolak, dia mengancam akan bicara ke media.

Akhirnya terhadap dirinya langsung dilakukan tes ulang. Dan dalam tes kedua ini, ia dinyatakan tidak terindikasi terkena Covid-19.

Bagi saya, ini semua jelas menjijikkan. Ini adalah penyelahgunaan wewenang yang sungguh memalukan. Yang ditulis oleh Majalah Tempo, dan yang saya peroleh melalui Whatsapp Group, memang hanya kasus-kasus yang menimpa WNI yang mungkin dianggap kaya.

Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ini juga berlaku pada WNA. Kebijakan pemerintah ini sendiri layak dicurigai. BNPB menetapkan bahwa mereka yang baru datang dari luar negeri harus dikarantina dan kemudian diisolasi mandiri kalau terbukti terkena Covid-19.

Saya baru saja dapat cerita dari negara beradab, Belanda. Di sana, orang juga harus menjalani protokol karantina dan isolasi mandiri. Tapi tidak ada kewajiban untuk tinggal di hotel, apalagi di hotel mewah.

Mereka yang baru datang atau pulang dari luar negeri memang harus mengkarantina diri, tapi bisa di rumah masing-masing. Hanya saja, orang tersebut harus melapor atau dicek oleh pemerintah. Bila melanggar, dia bisa kena sanski atau denda.

Jadi, kewajiban yang diterapkan di Indonesia, sangat patut dicurigai. Apalagi hotel-hotel yang ditetapkan pun mayoritas adaah hotel mahal. Saya memperoleh daftar hotel karantina yang dikeluarkan Perhimpunan Hotel dan Restoran.

Ada 26 hotel terdaftar; hotel berbintang 5-nya ada 11, hotel berbintng 4-nya ada 11, dan hanya 4 hotel berbintang 3. Jadi, yang terdaftar adalah hotel-hotel mewah seperti: Grand Hyatt, Kempinski, Mandarin, Grand Sahid, Shangri La, Ritz Carlton, Borobudur, Mercure, dan seterusnya, dan seterusnya.

Kenapa hanya hotel-hotel ini yang digunakan? Tidak jelas. Tapi yang terakhir yang tentu paling mencurigakan adalah soal tes PCR. Mengapa PCR hanya boleh dilakukan di hotel tersebut?

Kenapa tidak boleh ada tes mandiri di luar? Dan mengapa, ketika ada warga yang mengancam melaporkan ini kepada publik, buru-buru bisa dilakukan PCR ulang dan hasilnya negatif.

Ini semua menunjukkan bahwa apa yang terjadi ini adalah kejahatan terorganisir. Sayangnya yang terlibat adalah lembaga pemerintahan seperti BNPB, Satgas Penanganan Covid-19, atau mungkin juga Kementerian Luar Negeri, dan pengelola hotel-hotel mewah.

Apa yang terjadi ini akan menghancurkan kewibawaan pemerintah di saat kita membutuhkan kekompakan kerjasama untuk mengatasi pandemi yang sudah menewaskan puluhan ribu warga Indonesia.

Pemerintah harus segera bertindak tegas. Jangan jadikan pemerintah bahan bulan-bulanan atau bahan tertawaan masyarakat. Ini disgusting. Menjijikkan.

Komentar