PAK JOKOWI, HATI-HATI…

Oleh: Denny Siregar

Beberapa hari ini di medsos bertebaran beberapa video keributan antar petugas PPKM dengan warga, terutama para pedagang makanan.

Di Medan saja ada beberapa kejadian. Ada seorang pemilik warung kopi berdebat dengan petugas PPKM ketika dia disuruh tutup. Dia tidak terima karena merasa bahwa hanya dengan membuka warung lah dia bisa mencari makan dan membayar banyak tagihan termasuk biaya kontrakan. Pemilik warung kopi itu akhirnya didenda Rp300 ribu dan kabarnya sudah dieksekusi kejaksaan karena melanggar PPKM Darurat dan melawan petugas.

Masih di Medan, beredar juga video seorang pemilik warung yang ditindak petugas PPKM karena masih melayani orang yang datang ke warungnya. Petugas PPKM itu bahkan disiram air panas. Pedagang itu akhirnya divonis dua hari penjara dan juga didenda.

Di Surabaya, bahkan petugas diserbu warga karena menyita tabung gas di sebuah warung yang dianggap melanggar PPKM Darurat. Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, beredar juga video seorang Satpol PP berantem dengan pemilik warung dan kabarnya si Satpol PP sempat menampar istri pemilik warung yang sedang hamil.

Itu hanya sebagian saja kejadian bentrokan para petugas PPKM Darurat dengan pedagang kecil yang sempat divideokan dan viral. Saya yakin, masih banyak lagi kejadian keributan antara petugas PPKM dengan warga yang tidak terdokumentasikan tetapi terjadi. Ketegangan terjadi di mana-mana, terutama ketika petugas harus berhadapan langsung dengan pedagang kecil, bukan pedagang besar yang lebih baik menutup tokonya daripada ribut dengan petugas.

Kenapa keributan yang banyak terjadi itu dengan pedagang kecil? Ya, karena mereka bergantung pada pendapatan harian. Dengan pendapatan harian itulah mereka memberi makan keluarganya, membayar listrik rumahnya, menyekolahkan anaknya, membayar tagihan uang sewa rumah dan usahanya, dan juga banyak lagi. Dan pengeluaran mereka itu per bulan dari pendapatan harian itu, tidak cukup diganti dengan uang bansos yang berjumlah hanya sekitar ratusan ribu rupiah saja. Apalagi kalau cuma diganti sembako, karena dianggap warga yang kelaparan dan hanya butuh makan. Bukan, bukan itu. Pengeluaran mereka itu jauh lebih besar dan hanya bisa diselesaikan dengan jualan.

Jadi kita harus maklum, kenapa pedagang kecil itu jauh lebih galak ketika disuruh tutup oleh petugas PPKM. Ya, mereka memang sedang berhadapan dengan situasi yang nyata. Buat mereka, Covid-19 itu gak nyata. Gak ada. Atau mungkin samalah seperti penyakit demam biasa. Apa yang nyata buat mereka? Ya itu tadi. Perut yang harus diisi. Token listrik yang menjerit tiap hari. Tagihan sewa tempat usaha yang tidak bisa dihalangi. Itu kenyataan. Covid-19 itu buat mereka cuma fatamorgana.

Coba, perhatikan saja apa yang diucapkan oleh para pedagang itu. “Apa kalian mau mengganti pendapatan kami? Apa kalian mau bayarin tagihan kami? Kalau bisa, kami gak jualan!” Begitu teriak mereka. Apa mereka egois karena tidak mau sadar bahwa Covid-19 ini sedang mewabah? Gak juga. Kita jangan menilai seseorang dari sudut pandang kita yang nyaman, gajian bulanan, cadangan makanan berlimpah dan rebahan saja, sambil nyanyi dan nonton sinetron Ikatan Cinta. Banyak yang tidak bisa begitu. Justru kita yang egois karena hanya menganggap mereka butuh bantuan untuk makan saja dan menyalahkan mereka karena tidak taat pemerintah.

Pada sisi ini, saya yakin, pemerintah pun tidak bisa menjawab. Karena, ya, pemerintah juga sadar mereka tidak akan mungkin menutup semua biaya sekian juta orang jika harus lockdown. Itulah kenapa dinamakan PPKM Darurat, supaya tidak ada kata lockdown. Kalau kita lockdown, pemerintah wajib mengganti biaya operasional 270 juta warga Indonesia, sesuai amanat UU Karantina. Berapa ribu triliun rupiah itu? Duit dari mana? Dan mau berapa lama? Karena itu, kata PPKM Darurat-lah yang dipakai. Tetapi PPKM Darurat yang kali ini, peraturannya sudah model lockdown atau karantina. Bedanya, gak ada kewajiban pemerintah untuk mengganti biaya warga.

Itu baru dari sisi pedagang. Lalu, bagaimana dari sisi petugas PPKM seperti Satpol PP? Mereka juga sama stresnya dengan pedagang. Mereka ditarget untuk menutup tempat yang melanggar, tetapi dalam hati kecil mereka sebenarnya juga gak tega. Karena sebagian anggota dari Satpol PP itu juga berasal dari kelas pedagang kecil seperti itu. Belum lagi hati mereka panas ketika dimaki-maki oleh para pedagang. Gak bisa menjawab teriakan marah pedagang, akhirnya tangan yang bicara. Dan yang terjadi adalah bentrokan.

Letupan-letupan kecil di beberapa daerah ini sebenarnya adalah pertanda, bahwa PPKM Darurat itu sudah ditolak mentah-mentah. Yang saya khawatir, letupan kecil ini bisa menjadi besar dan meluas. Akhirnya ada konsep perlawanan rakyat kecil yang diwakili oleh para pedagang dengan pemerintah yang diwakili oleh petugas. Terbelah dua kubu, padahal sama-sama menjalankan tugas. Yang satu tugasnya mencari makan, satunya lagi tugasnya menjalankan perintah.

Nah, yang bahaya lagi, ketika kemudian dari satu peristiwa keributan akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ini misalnya ya, petugas PPKM akhirnya gelap mata kemudian memukul seorang pedagang kecil sampai tewas, itu bisa jadi pemantik sebuah keributan besar. Karena sudah ada martir, maka isu akan bergulir dan sulit dikontrol. Ditambah hoax dan bumbu-bumbu lainnya, maka di sebuah daerah bisa jadi tersulut untuk turun ke jalan. Gelombang demo penolakan akan marak. Dan ini akan diikuti oleh orang-orang di daerah lainnya dan pelan-pelan akan menjadi gerakan besar.

Para penunggang gelap pun akan bermunculan dan memanaskan situasi. Dan catat ya, situasi di hampir semua kerusuhan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bermula dari situasi seperti ini. Ekonomi hancur, perut lapar, ada korban jiwa, maka itu jadi satu kesatuan yang sempurna untuk melakukan kudeta.

Saya jelas tidak ingin ini terjadi. Siapapun tidak ingin ini terjadi kecuali mereka yang punya kepentingan pribadi. Tetapi skenario seperti ini sangat mungkin terwujud, kalau pemerintah tidak bisa melihat tanda-tanda yang ada. Penyakit pun ada tanda awalnya, seperti demam. Kalau tubuh demam, berarti ada yang tidak beres dengan tubuh kita.

Karena itu, saya meminta Pak Jokowi dan bapak-bapak juga ibu-ibu pejabat di Istana sana, untuk mulai memikirkan skenario seperti ini dengan melihat tanda-tanda berupa letupan-letupan tadi. PPKM Darurat ini menurut saya bahaya kalau diteruskan atau diperpanjang. Situasi saat ini sangat berbeda dengan PSBB di awal-awal. Orang sudah pada muak dan ingin kembali bekerja. Setahun lebih bersabar dengan ini semua, tetapi semua hal pasti ada batasnya.

Duh, saya berdoa semoga ini belum terlambat dan masih bisa diatasi. Sambil seruput kopi pahit saya, saya hanya ingin mengingatkan, “Pak Jokowi, hati-hati…”

Komentar