LHO, KOK VAKSIN HARUS BAYAR? BUKANNYA GRATIS??

Oleh: Denny Siregar

 

Saya ini kadang gak paham sifat dari sebagian rakyat Indonesia. Di banyak negara, ketika mereka kena musibah, warganya terlihat kompak saling bantu membantu supaya masalah bisa secepatnya selesai. Di negeri ini, musibah suka dipolitisasi untuk kepentingan pribadi. Ada yang mencari keuntungan besar dengan menimbun bahan pangan, ada yang menimbun tabung oksigen sampai hilang dari pasaran, ada juga yang turun ke lapangan bagi-bagi makanan tapi membawa bendera partai besar-besaran.

Niatnya kadang bukan untuk membantu, tetapi kampanye supaya nama partai atau ormasnya terangkat ke permukaan. Mencari ketulusan di Indonesia itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Lebih banyak yang punya niat untuk keuntungan pribadi, daripada niat untuk berbagi. Semua harus ada hitungan materi. Kalau gak ada, ya mending diam saja di rumah.

Wabah Covid-19 di Indonesia ini adalah bencana nasional, kawan. Semua daerah terkena. Bukan saja angka kematian yang meningkat, tetapi juga ekonomi terpuruk gak karuan. Banyak pekerjaan hilang, banyak perusahaan tumbang juga sangat sulit untuk mendapatkan pendapatan. Dan hantaman yang paling keras tentu saja para pekerja harian di sektor informal. Para pedagang kaki lima, driver online, guru les, dan banyak lagi. Pendapatan mereka itu pendapatan harian, bukan gaji bulanan dari perusahaan. Makanya ketika akhirnya pemerintah memberlakukan PPKM Darurat dan membatasi ketat kegiatan, merekalah yang pingsan duluan.

Coba, apa solusinya? Covid-19 ini seperti memakan buah simalakama. Kegiatan dilonggarkan banyak orang yang kena Covid-19 dan mati, kegiatan dibatasi ketat, ekonomi yang mati. Pusing memang, saya sendiri bisa merasakan. Dan itu masih ditambah banyaknya orang-orang yang nyinyir dan seolah-olah merekalah yang paling ahli. Berbuat gini salah, berbuat begitu lebih salah. Merekalah yang benar. Mirip penonton sepakbola yang lebih jago komentarnya daripada nendang bolanya. Enak aja mereka bilang ke pemain di lapangan, “Masa gitu aja gak gol?” Padahal kalau mereka yang main, pas di depan gawang lawan pasti kakinya gemetaran, panik, dan akhirnya nendang sembarangan dan bola pun melayang menghilang ke bulan.

Begitulah model sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi yang memposisikan dirinya sebagai oposisi, apapun yang dilakukan pemerintah itu selalu salah. Kalau gak ada kesalahan, cari sampai dapat. Kalau sudah dapat, hajar habis-habisan. Gak penting cara menghajarnya gak rasional, yang penting emosi dulu disalurkan.

Seperti keributan masalah vaksin berbayar ini. Saya sendiri bingung, apa sih salahnya pemerintah keluarkan vaksin berbayar? Padahal dalam pandangan saya sebagai orang yang bodoh dan awam, vaksin berbayar itu hanya pilihan bukan kewajiban. Vaksin gratis tetap ada dan tidak hilang. Negara wajib memberikan vaksin gratis kepada warganya sebagai bentuk proteksi supaya wabah tidak semakin meluas. Tapi kan vaksin gratis ini harus tunggu antrean, karena warga yang divaksin banyak dan tenaga nakes juga terbatas, jadi kadang-kadang menunggu giliran divaksin itu butuh waktu yang tidak sebentar. Nah kalau gak mau nunggu, pemerintah memberikan pilihan, ini disediakan vaksin yang berbayar buat yang gak mau nunggu. Catat ya, vaksin berbayar itu disediakan sebagai pilihan, bukan warga yang membayar vaksin yang gratis.

Oke, begini deh, saya harus jelaskan lagi dengan sederhana dari mana awal ide vaksin berbayar ini.

Ide ini datang, karena pemerintah punya target kalau nanti akhir tahun 2021, mayoritas warga Indonesia harus sudah mendapat vaksin. Kenapa begitu? Supaya tahun depan nanti, di 2022, kita sudah bisa melakukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Seperti beberapa negara di Eropa, yang mayoritas warganya sudah divaksin. Dan karena mayoritasnya sudah divaksin, mereka sudah menerapkan herd immunity. Jadi lihat saja, mereka dengan asyiknya nonton bola Piala Eropa tanpa pakai masker seolah-olah gak ada itu wabah Covid-19. Masa sih kita gak iri sama mereka yang pelan-pelan ekonominya kembali bangkit?

Jadi, kunci utama melawan Covid-19 ini bukan dengan mengurung diri di dalam rumah dengan ketakutan. Tetapi dengan vaksin. Itu kuncinya, supaya kita bisa hidup normal kembali.

Masalahnya, negara kita ini penduduknya banyak banget dan tersebar. Penduduk Indonesia ada sekitar 270 juta jiwa, jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Beda dengan penduduk Inggris misalnya, yang hanya berjumlah 67 juta jiwa. Selain beda jumlah penduduk, beda juga tingkat pendidikannya. Di negeri kita ini masih banyak yang percaya teori konspirasi karena provokasi orang-orang bodoh yang mengaku ahli sehingga banyak yang menolak divaksin. Di Inggris warganya sudah teredukasi, sehingga mereka tertib untuk menerima vaksin.

Buat siapa sih vaksin itu? Ya buat mereka juga, buat kita juga. Karena kalau mereka sudah divaksin, mereka punya kartu vaksin. Nah, dengan kartu vaksin itu, warga Inggris dan banyak warga di Eropa itu bisa bebas ke mana-mana termasuk masuk ke stadion untuk nonton Piala Eropa. Cukup tunjukkan kartu vaksin, maka mereka dianggap aman untuk berkumpul bersama puluhan ribu orang di dalam stadion yang juga sudah divaksin.

Sampai sini paham, kan?

Nah, karena jumlah penduduk kita yang jauh lebih banyak dari Inggris, maka proses pemberian vaksin itu juga butuh waktu yang lama. Apalagi dengan konsep vaksin gratis. Tenaga kesehatan kita terbatas, tempat vaksinnya juga terbatas. Makanya setiap ada vaksin, jumlah nakes dengan jumlah yang mau divaksin itu gak berimbang. Kebanyakan yang mau divaksin daripada yang nyuntik vaksin. Dan antreannya itu panjang dan lama.

Akhirnya target 1 juta vaksin setiap hari, itu bisa gak tercapai. Nah, kalau gak tercapai, kita gak bisa melakukan herd immunity tahun depan. Ekonomi kita gak bisa gerak dan bisa jadi kita akhirnya harus PPKM darurat lagi. Capek, kan? Udah setahun lebih loh kita gini-gini aja. Rebahan mulu, duit gak ada.

Karena itu, pemerintah lewat Menteri BUMN Erick Thohir bikin program yang namanya vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong ini awalnya memang buat perusahaan. Perusahaan yang ingin tetap kerja dan produksi, maka pegawainya harus sudah divaksin semua. Karena perusahaan itu tidak bisa menunggu antrean vaksin gratis dengan warga lainnya, ya mereka kemudian minta jalur khusus. Perusahaan bayar vaksin gotong royong, supaya pekerjanya cepat divaksin dan mereka bisa kerja lagi. Terbentuklah herd immunity di perusahaan itu. Dan contoh perusahaan yang sudah melakukan vaksin gotong royong itu adalah perusahaan Unilever, di mana Jokowi sendiri yang melihat langsung pemberian vaksin di pabrik Unilever.

Nah, pertanyaannya, apakah vaksin gotong royong yang berbayar itu mengambil jatah vaksin gratis untuk masyarakat?

Ya, gak dong. Mereka berdiri sendiri, bahkan untuk vaksin gotong royong itu tidak pakai dana APBN jadi gak membebani negara. Negara mengurus vaksin gratis untuk masyarakat, dan BUMN mengurus vaksin untuk perusahaan swasta. Jadi di sini kita bisa bedakan ya, mana vaksin gratis dan mana vaksin gotong royong untuk perusahaan. Jangan dicampur aduk dong. Apalagi terpengaruh gorengan isu pihak yang ingin menjatuhkan nama pemerintah untuk kepentingan diri mereka dan partainya. Vaksin gratis, ya tetap gratis. Itu kewajiban pemerintah untuk kasih vaksin dengan gratis kepada kita semua. Vaksin gotong royong khusus untuk perusahaan dan berbayar. Maksudnya, perusahaan yang bayar vaksinnya dan memberikannya gratis ke para pegawainya.

Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau gak ada saya seruput kopi dulu. Esmosi soalnya.

Kita lanjutkan dulu ya, adek-adek.

Nah, karena ternyata kecepatan pemberian vaksin dengan konsep ke perusahaan ini tidak secepat yang dikira, akhirnya ada ide untuk memberikan vaksin gotong royong ini langsung ke masyarakat. Dan BUMN menjadi motornya dengan memanfaatkan jaringan apotek Kimia Farma yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, vaksin gotong royong ini adalah pilihan untuk warga yang tidak mau antre terlalu lama dan ingin segera divaksin. Kenapa coba mereka buru-buru minta divaksin? Ya, supaya mobilitas kerja mereka lancar. Karena sekarang ini, naik pesawat, naik kereta, naik bus, harus menunjukkan kartu atau sertifikat sudah divaksin. Kalau belum punya kartu atau sertifikat sudah divaksin, mereka gak bisa ke mana-mana dan gak bisa kerja. Jadi, paham kan kenapa vaksin berbayar itu harus ada.

Gini aja deh, saya kasih analogi sederhana, yaitu jalan raya. Kalau kamu mau ke suatu daerah, silakan kamu pakai jalan biasa. Itu gratis. Tapi, campur sama truk, sama bus, sama motor, dan lain-lain, dan biasanya suka macet di jalan karena lewat pemukiman. Waktu jadi lebih lama, tapi gratis, gak bayar apa-apa. Nah, pemerintah kemudian bikin jalan tol yang lebih cepat, tanpa macet supaya mobilitas kita lancar. Ya, harus bayar dong, karena bikin jalan tol itu biayanya juga besar.

Tinggal pilih yang mana. Mau jalan biasa, ada. Mau jalan tol atau berbayar juga ada. Seperti vaksin. Mau yang gratis tetapi antre dan lama, ada. Mau yang jalan tol, cepat tapi berbayar juga ada. Silakan pilih sesuai kepentingan. Yang mampu dan sangat butuh supaya cepat bisa gerak, ikutin program vaksin swasta yang berbayar. Yang tidak mampu, ya ikuti program vaksin gratis. Sesederhana itu.

Semua jalur disediakan. Jadi, bukan seperti isu yang digembar-gemborkan, kalau Jokowi mewajibkan orang untuk beli vaksin. Itu salah besar, niat mereka jahat untuk membodohi banyak orang.

Jadi pada intinya begini, mau pilih vaksin yang gratis atau yang berbayar, yang penting harus vaksin. Karena kalau kita semua sudah divaksin, maka herd immunity atau kekebalan kelompok itu bisa terjadi. Dan tahun depan, di 2022, diharapkan semua normal kembali, seperti orang-orang di negara Eropa yang sudah lepas masker dan dengan enaknya teriak-teriak sambil nonton bola. Gak iri apa, kita di sini masih ketakutan kena Covid-19, di Eropa sana mereka sudah senang-senang seperti gak pernah terjadi apa-apa?

Kalau iri, ayo kita vaksin mau pakai jalur apapun juga. Dan Mas Erick Thohir juga jangan ragu untuk keluarkan vaksin berbayar di apotek-apotek Kimia Farma karena itu sangat dibutuhkan. Gak mungkinlah kita nunggu antrean begitu lama, bisa-bisa kita gak kerja karena antrean untuk mendapat vaksin itu begitu panjang.

Lebih bagus kita lawan Covid-19 ini dengan vaksin, mau pakai yang gratis ataupun yang berbayar. Karena kalau kita terus lockdown atau PPKM darurat, ekonomi kita bisa hancur. Sudah banyak yang menjerit lapar, dan biaya untuk salurkan bansos itu juga jauh lebih besar. Lebih bagus biaya bansos itu untuk beli vaksin sebanyak-banyaknya supaya kita lebih cepat dapat vaksin dan cepat kembali normal. Kalau kita PPKM darurat terus, diperpanjang terus, bisa berbahaya. Ribuan orang lapar bisa berkumpul dan dimanfaatkan oleh penunggang gelap yang ingin merusak negara. Kalau negara ini chaos, susah kita untuk memperbaikinya.

Sudah waktunya kita melawan. Perang melawan wabah Covid-19 ini tidak akan pernah kita menangkan, kalau kita hanya diam ketakutan di rumah dan gak bisa ke mana-mana. Sudah setahun lebih kita begitu, dan kondisinya bukan semakin bagus, tapi justru ekonomi kita lebih parah.

Dan senjata kita cuma vaksin, vaksin, dan vaksin.

Sudahi perdebatan vaksin gratis dan berbayar itu. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kita perang bersama supaya bisa mengalahkan Covid-19 ini, musuh yang ganas tetapi tidak kelihatan.

Kalau setuju, ayo kita angkat cangkir kopinya.

Komentar