INISIATIF PAK LUHUT BISA-BISA DIMANFAATKAN MAFIA ALKES

Oleh: Ade Armando

Pak Luhut Pandjaitan baru saja bikin langkah cepat soal penanganan Covid-19. Seperti biasa, buat dia pokoknya tidak usah bertele-tele. Yang penting rakyat terselamatkan. Pekan lalu dia sudah mengumumkan akan mengimpor 10 ribu unit oksigen konsentrator dari Singapura.

Alasan dia, suplai oksigen di dalam negeri tidak mencukupi untuk kebutuhan oksigen medis. Menurut dia pokoknya mobilisasi oksigen akan terus dilakukan, mengingat peningkatan kebutuhan yang luar biasa cepat.

Kedatangan itu akan berlangsung secara bertahap. Selain Singapura, impor juga akan datang dari Tiongkok. Pak Luhut memang keren. Tapi dalam hal ini, saya ingin memberi masukan yang mudah-mudahan tidak membuat soal menjadi ribet.

Pemerintah tentu berniat sangat baik. Tapi ada baiknya yang dipikirkan jangan cuma pengadaan. Seolah-olah begitu barang bisa diimpor dari negara sahabat, persoalan selesai.
Kalau pengimporan oleh pemerintah dilakukan dengan mengabaikan kebijakan dan regulasi tata alat kesehatan (alkes) yang ada, efeknya bisa sangat serius.

Pertama, rakyat bisa menjadi korban kalau penyediaan alkes yang diperlukan tidak memenuhi syarat. Kedua, ini juga bisa berdampak pada industri alat kesehatan yang sudah ada saat ini. Ketiga, untuk jangka panjang, ini mungkin membuka ruang bagi kembalinya mafia alkes yang sebenarnya sudah perlahan-lahan dihabisi.

Penyediaan alat kesehatan seperti oksigen konsentrator dengan cepat dan dalam jumlah yang cukup memang harus menjadi prioritas. Namun alkes bukanlah barang main-main. Alkes harus tersedia, namun juga harus aman, berkualitas, dan beroperasi secara mulus.
Produknya harus terjamin bermutu, distribusinya harus berlangsung secara efektif dan efisien, dan penggunaannya harus dilakukan secara benar.

Bila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, hasilnya bisa kontraproduktif. Selain itu, pengadaan alkes harus juga menjamin rantai pasokan yang lancar dan berkesinambungan. Harus ada pihak-pihak yang bisa menjalankan fungsi layanan pelanggan dan layanan purna jual yang kompeten dan cepat.

Sebagai contoh, siapa yang akan bertanggungjawab kalau oksigen konsentrator itu tidak berfungsi, atau rusak, atau apalah pokoknya tidak sesuai harapan. Alat kesehatan seperti oksigen konsentrator itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan taruhlah barang elektronik seperti microwave yang kalau tidak berfungsi baik, efeknya cuma pada soal roti yang hangus.

Menangani alat kesehatan itu ribet. Produk alat kesehatan misalnya harus disimpan dengan benar. Cara pengirimannya pun harus benar, karena kalau tidak benar akan berisiko menjadikan barang rusak atau terkontaminasi. Pembeli alat kesehatan harus memperoleh pelayanan konsumen dengan instruksi yang jelas tentang cara mengoperasikan barang.

Konsumen juga harus memperoleh pelayanan purna jual dan harus tahu harus ke mana kalau punya keluhan.Syarat-syarat itu harus dipenuhi.

Kalau tidak, yang menjadi korban adalah konsumen, adalah rakyat. Di Indonesia ini sebenarnya sudah ada kebijakan dan regulasi tata kelola alkes yang menjamin segenap persyaratan itu.

Salah satu syarat penting misalnya adalah semua alat kesehatan yang diimpor atau diproduksi di dalam negeri, di Indonesia, harus teregistrasi, punya Nomor Izin Edar, dan didistribusikan oleh distributor yang terdaftar secara resmi. Para distributor resmi itulah yang bertanggungjawab atas semua kewajiban yang disyaratkan tadi.

Memang di era pandemi ini, persyaratan Nomor Izin Edar bisa saja dikecualikan, karena prosesnya memang mungkin makan waktu. Namun kewajiban bahwa pengimporan, produksi, dan distributor harus dilakukan perusahaan resmi seharusnya tetap dijalankan.

Masalahnya, aturan inilah yang nampaknya terabaikan ketika pemerintah menyatakan akan mengimpor langsung 10 ribu oksigen konsentrator dan juga mungkin alkes lain untuk kebutuhan mengatasi pandemi.

Dengan cara impor langsung, segenap persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi tata kelola alkes bisa tidak terpenuhi. Dan begitu regulasi diabaikan, ini bisa menimbulkan kesan bahwa aturan tidak perlu dipatuhi sehingga siapapun saat ini bisa melakukan impor alkes.

Ini yang pada gilirannya, bisa menyuburkan kembali perusahaan-perusahaan abal-abal, mafia alkes yang sebenarnya sudah berusaha diperangi selama bertahun-tahun ini. Perusahaan-perusahaan mafia ini dengan modal besar yang mereka miliki, bisa saja menerabas semua aturan, mengimpor, dan mendistribusikan alkes yang tidak terjamin kualitasnya.

Karena itu, dalam pandangan saya, sebaiknya pemerintah mengikuti regulasi tentang impor alkes yang sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Dan pemerintah sebenarnya tidak perlu khawatir bahwa bila pemerintah harus tunduk pada peraturan pemerintah, kerja penangangan wabah akan terlambat.

Kebutuhan akan oksigen konsentrator itu akan terus meningkat. Yang dibutuhkan oleh Indonesia bisa mencapai ratusan ribu oksigen konsentrator. Karena itu penyediaan oksigen konsentrator harus terusdilakukan dengan sistematis, terencana dan, massif.

Untuk itu, pemerintah sebenarnya bisa bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi perusahan dan distributor dan alkes yang ada. Di Indonesia, ada dua asosiasi alkes besar: Gakeslab dan Aspaki. Anggota yang berhimpun di dua organisasi itu bisa mencapai lebih dari seribu produsen, importir, dan distributor.

Dari apa yang saya baca, saat ini ada lebih dari tiga ribu distributor dan lebih dari seribu importir yang dapat membantu pemerintah. Dalam kondisi krisis semacam ini, kerjasama dengan mereka justru menjadi keniscayaan.

Pemerintah bisa memanfaatkan ribuan importir dan distributor alkes yang memiliki jejaring luas, memiliki kemampuan memilih barang, dan mengurus importasi dengan proses yang cepat dan, benar serta mampu mendistribusikan barang dengan cepat ke sentra-sentra yang membutuhkan.

Pemerintah bahkan bisa meminta mereka agar mereka menetapkan margin keuntungan yang minim, mengingat kondisi pandemi. Bila pemerintah memang ingin menghabisi mafia alkes yang dulu dikenal menjadi parasit dalam industri alkes di Indonesia, jalan terbaik adalah justru dengan memanfaatkan asosiasi seperti Gakeslab dan Aspaki.

Mengawasi dan mengendalikan perilaku pengusaha akan jauh lebih mudah melalui jalur asosiasi. Memastikan agar peraturan dan kabijakan berlangsung efektif juga jauh lebih mudah melalui asosiasi. Pemerintah tidak harus menangani semua ini sendiri. Libatkan saja para pebisnis alkes, namun dengan sistem yang transparan dan akuntabel.

Bermain-main dengan alkes itu sangat membahayakan. Dan ini semua tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah memandang pengusaha, importir, dan distributor sebagai mitra yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia.

Pemerintah perlu memberi lebih banyak kepercayaan dan mengulurkan tangan untuk bekerjasama dengan dunia bisnis. Yang harus jadi prioritas saat ini adalah keselamatan rakyat Indonesia.

Karena itu pemerintah ada baiknya melibatkan asosiasi-asosiasi alat kesehatan untuk bersama-sama memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi rakyat Indonesia.

Komentar