ASSALAMU ‘ALAIKUM KPK, ADA ANIES DI SINI!

Oleh: Eko Kuntadhi

Kayaknya hari-hari belakangan ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan lagi pusing tujuh keliling. Bukan karena Covid-19 makin menggila di Jakarta. Kalau itu mah, dia cuek. Tapi karena kasus yang ada bau-bau duitnya mulai menyeret-nyeret nama Anies.

Pertama, kasus pengadaan tanah di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Tanah itu sendiri diperuntukkan buat proyek rumah DP 0%, proyek jagoannya Anies yang sampai menjelang akhir masa jabatannya gak juga jelas juntrungannya.

Sialnya, proses pengadaan tanah itu penuh PATGULIPAT. Saling sikat. Dan bila dibiarkan bisa bikin negara melarat.

KPK mencium ada kerugian negara sampai Rp152 miliar pada proyek pengadaan tanah itu. Seorang Direktur BUMD milik Pemda DKI, namanya Yoori C. Pinontoan bersama empat orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena diduga korupsi dalam kasus pengadaan tanah.

Untuk mendudukkan persoalan pada proporsinya, katanya KPK juga akan meminta keterangan Anies Baswedan. Jadi, gubernur yang diminta keterangannya. Wajar sih. Masa transaksi sampai ratusan miliar gitu, Gubernur gak tahu. Apalagi ini untuk proyek pengadaan tanah yang diperuntukkan buat membangun proyek strategis Gubernur. Ya rumah DP 0% itu.

Jadi sekarang Anies sedang deg-degan menunggu undangan KPK untuk bertamu ke Kuningan.

Saya sih, heran ya. Bayangin, untuk proyek rumah DP 0% aja, korupsinya bisa merugikan negara sampai Rp152 miliar. Coba bayangin, kalau DP-nya 20% berapa korupsinya?

Itu kasus pertama. Kasus kedua adalah temuan BPK yang mengatakan ada kelebihan bayar oleh Pemda DKI kepada Transjakarta nilainya sampai Rp415 miliar pada 2018 dan 2019.

Jadi, subsidi yang dibayarkan Pemda jauh dari kebutuhan Transjakarta. Ini disebabkan karena pendapatan Transjakarta dari pendapatan non-tiket gak dimasukkan dalam pembukuan BUMD tersebut. Akibatnya mereka menagih subsidi ke Pemda DKI terlalu besar.

Karena Pemdanya ceroboh atau mungkin juga ini sebagai kesengajaan, akhirnya Pemdanya main gelontorkan saja duit segerobak itu ke kas BUMD Transjakarta.

Nah, lagi-lagi BUMD yang diuntungkan akibat kecerobohan Pemda. Duit yang digelontorkan dari kas pemerintah, masuk ke perusahaan milik pemerintah daerah. Seperti kita ketahui, meski perusahaan itu berdiri sendiri dan independen, tetap saja suara terkuat menentukan kebijakan BUMN adalah suara gubernur atau suara kepala daerah.

Wong, perusahaan itu posisinya milik Pemda DKI.

Tampaknya soal kelebihan bayar ini seperti menjadi ciri khas birokrasi Pemda di zamannya Anies Baswedan. Bukan hanya kepada Transjakarta kasus seperti ini terjadi.

Pada saat pengadaan alat pemadam kebakaran DKI juga ditemukan kasus kelebihan bayar. Nilainya Rp6,5 miliar. Ada lagi kasus lain, kelebihan bayar juga untuk proyek PLTS atap di gedung sekolah nilainya mencapai Rp1,2 miliar.

Seandainya pada kasus yang sama, di Pemda-pemda lain itu kayaknya namanya korupsi. Sementara untuk Jakarta, khusus Daerah Khusus Ibukota kasus foya-foya kayak gitu namanya kelebihan bayar.

Nah, itu kasus kedua. Kasus ketiga ini juga lebih heboh. Sejak awal masa jabatannya Anies Baswedan bermaksud menggelar hajatan balap mobil listrik di Jakarta. Untuk itu dia juga menggandeng BUMD yang digelontorkan modalnya dari Pemda DKI, BUMD yang digandeng kali ini adalah Jakpro.

Sampai sekarang pemerintah sudah mengeluarkan uang sekitar 53 juta poundsterling atau setara dengan Rp983,31 miliar untuk hajatan balap Tamiya itu. Dari jumlah itu, Rp560 miliar untuk DP, dan Rp400 miliar lebih lagi sebagai bank garansi.

Tapi sampai sekarang balapannya gak kunjung digelar. Iya sih, salah satunya karena kasus Covid-19 yang masih berkecamuk. Duit DP yang kayak menggantung sia-sia di kantong para bule penyelenggara balapan itu. Sementara Jakarta megap-megap cari dana buat menanggulangi kesehatan.

Sialnya, ini sialnya, bahkan pada tahun 2022, di kalender untuk event Formula E tidak juga memasukkan Jakarta sebagai lokasi event di tahun itu.

Kita tahu kan, masa jabatan Anies Baswedan sendiri di Jakarta akan habis pada 2022. Setelah itu, dia akan digantikan dengan pejabat pelaksana Gubernur sampai 2024. Kenapa? Karena UU kita memang mengatur pergelaran Pemilu serentak. Jadi ada dua tahun nanti Jakarta dipimpin oleh pejabat pelaksana.

Nah pertanyaannya, jika sampai masa jabatan habis ajang Formula E gak juga digelar di Jakarta, ini kan pasti membuat Anies kelabakan. Soalnya, ya itu tadi. Duit udah sampir satu triliun yang digelontorkan, tapi sampai akhir masa jabatannya gak kunjung jelas, bagaimana eventnya atau bagaimana kegiatannya.

Padahal jika saja ajang itu juga digelar nanti pada 2022, sebagai pelaksana Jakpro dan Pemda DKI pasti harus mengeluarkan duit lagi yang gak sedikit.

Misalnya untuk menjadikan jalan Jakarta sebagai sirkuit, mempersiapkan tribun, mempersiapkan ini-itu sebagai pelaksana. Kan lumayan.

Jadi, jika Formula E jadi digelar, Pemda DKI mau gak mau gelontorin duit lagi. Sementara keuntungan real dari program itu juga gak terlalu banyak. Bahkan nomboknya luar biasa besar.

Jadi pertanyaannya, ketika 2022 kita baru saja siuman dari Covid-19, apakah plt Gubernur Jakarta nanti mau buang-buang duit untuk ajang yang hanya digelar cuma sehari-dua hari, tapi borosnya minta ampun itu? Kalau Plt-nya menolak karena akan merusak ekonomi Jakarta, lantas bagaimana pertanggungjawaban DP yang sudah dibayarkan oleh Anies?

Itu yang bikin Anies pusing tujuh keliling dan mungkin sekarang keningnya sudah banyak koyo.

Jangan-jangan nanti malah di ujung, Anies ikut main film judulnya: Assalamu ‘alaikum KPK, Anies di sini!

Komentar