ANIES BASWEDAN CUMA TEGAS KALAU PECAT HONORER

Oleh: Rian Ernest

Setelah ramai adanya pegawai Dishub DKI yang duduk-duduk di warung kopi saat PPKM, akhirnya Anies Baswedan memecat 8 pegawai tersebut. Tegas. Tapi setegas apakah seorang Anies Baswedan? Apakah hanya tegas kalau bagus untuk pencitraan media dan tidak senggol uang “besar” yang merugikan kepentingan elit politik atau elit bisnis? Mau tahu? Yuk, mari kita simak.

Delapan pegawai kontrak Dishub dalam video warung kopi itu dipecat. Tegas. Namun saya ada catatan. Upacara pemecatan itu tidak dilakukan di kantor Dinas Perhubungan. Tidak. Tapi di Balaikota, dihadiri langsung oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah. Kaya kurang kerjaan aja sih. Kaya ga ada urusan lain yang lebih penting.

Kritik saya: dari sisi birokrasi, seharusnya Gubernur Anies melakukan pembinaan terlebih dulu, pegawai Dishub itu sebaiknya diberikan sanksi secara internal. Bisa berbentuk potongan gaji, penundaan kenaikan pangkat dan lainnya. Bukan sekonyong-konyong main pecat. Mereka hanyalah pegawai kontrak. Hanyalah orang kecil.

Apakah setimpal, kesalahan yang dilakukan, duduk di warung kopi selama PPKM dengan konsekuensi bagi nafkah keluarga pegawai yang dipecat? Persoalan pegawai ini tidak jadi teladan, betul. Tapi apakah mereka korupsi? Apakah mereka pelaku pelecehan seksual, misalnya? Kan tidak. Dan karenanya mereka kehilangan mata pencaharian. Sebuah ketegasan Anies Baswedan yang offside.

Ketegasan luar biasa dari seorang Anies ini sayangnya, tak nampak waktu Kepala Badan Pendapatan DKI Jakarta, sebuah badan yang mengurus pajak Pemprov DKI, yang saat itu masih dijabat oleh Pak Tsani Annafari, beliau adalah mantan Penasihat KPK, nah pak Tsani ini ditekan oleh DPRD untuk mengadakan server IT senilai seperempat triliun rupiah – saya ulangi, seperempat triliun rupiah, di tengah suasana pandemi dan seretnya kas DKI. Koran Tempo menuliskan ini pada edisi 7 Juli yang lalu.

Tidak ada dukungan politik dari Gubernur Anies kepada Kepala Badan Pendapatan DKI Jakarta yang terus-menerus ditekan DPRD agar meloloskan anggaran seperempat triliun ini. Tidak ada ketegasan dari Anies Baswedan soal penyelamatan anggaran dari sebuah proyek bertanda tanya besar.

Apa dasar kebutuhan pengadaan server IT ini secara jangka menengah dan jangka panjang, misalkan? Lalu apakah pengadaan ini tidak mengulangi lagi proyek-proyek IT serupa yang sudah sering dilakukan di masa lalu?

Menurut saya Pak Tsani adalah seorang yang pemberani. Beliau teguh menolak pengadaan server berharga jumbo ini, tanpa manfaat yang jelas. Saya menduga, karena proyek yang ini juga Pak Tsani, Kepala Badan Pendapatan akhirnya mengundurkan diri.

Dari informasi yang bisa saya dapatkan, perkembangan terkini masih ada belanja terkait IT senilai hampir setengah triliun di Jakarta Smart City, di bawah Pemprov DKI. Dari angka itu, ada seperempat triliun rupiah untuk belanja software. Mengutip dari berita tempo.co pada 5 Juli, ini kata Kepala Jakarta Smart City, anggaran seperempat triliun ini akan dipakai untuk transformasi digital di masa pandemi.

Saya ga paham apa yang dipikirkan beliau. Ini sedang masa pandemi. Banyak warga ada dalam situasi bertahan hidup, dari penyakit, dari tekanan ekonomi, dari tiadanya lapangan pekerjaan. Itu yang harusnya difokuskan saat pandemi. Lebih baik uang seperempat triliun itu dibagi-bagi aja menjadi bantuan kepada warga yang sedang kesusahan senilai misalnya, 1 juta rupiah disebarkan kepada 250 ribu warga DKI Jakarta yang paling merasakan dampak pandemi. Itu jelas akan lebih membantu.

Jadi saya masih heran, ngapain di saat genting kaya gini, lalu Gubernur Anies dan jajarannya mengejar transformasi digital? Anggaran setengah triliun ini berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Teman-teman, apa hubungannya beli software dengan pemulihan ekonomi? Pertanyaan saya yang terbesar: Siapa sih yang sebenarnya akan diuntungkan dengan proyek IT ini?

Di mana kira-kira nurani pengambil kebijakan di DKI. Di mana nurani Gubernur Anies Baswedan. Masa pandemi adalah masa bagi kita fokuskan anggaran di bidang sosial dan penyelamatan warga, serta ekonomi warga. Tidak mungkin DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan akan menjadi kota cerdas, kalau saat pandemi bukannya fokus mengatasi ketidakadilan sosial bagi warga yang sedang sakit, di-PHK, dan kena himpitan ekonomi. Di mana prioritas anggaran Anda? Di mana rasa keadilan sosial Anda?

Tanda tanya ketegasan Anies Baswedan yang lain adalah, soal Formula E. Di sini tidak terlihat ketegasan soal efisiensi dan prioritas anggaran. Saat kas DKI Jakarta sudah kempes, ada uang yang sudah keluar dari DKI Jakarta sebesar hampir satu triliun rupiah, yang tertahan di panitia Formula E di negara Inggris.

Harusnya Gubernur Anies tegas. Formula E, secara waktu, secara komersial, secara kepentingan dan prioritas anggaran, semuanya sudah ga layak untuk dipaksakan berlangsung. Uang sebesar satu triliun yang mangkrak itu harusnya bisa dipakai untuk menyambung hidup rakyat DKI Jakarta.

Dari situs resmi fiaformulae.com, kita lihat belum ada nama Jakarta di dalam kota penyelenggara Formula E di musim kompetisi tahun depan. Namun harus diwaspadai, ada satu slot balapan pada tanggal 4 Juni 2022, yang nama kotanya masih belum diungkapkan. Jangan-jangan? Wah, jangan sampai Gubernur Anies bakar uang rakyat hanya untuk pencitraan Pilpres 2024.

Jadi itulah kesimpulan saya, Gubernur Anies tegas kalau bagus untuk pencitraan dan tentunya tidak mengganggu uang besar yang diperebutkan elit politik atau elit bisnis. Bagaimana menurut Anda?

Bagi elit politik dan elit bisnis yang gerah dengan video ini harap maklum. Saya hanya warga biasa yang tak mau uang pajak saya dipakai foya-foya!

Like dan share video ini bila suka ya. Kita akan jumpa lagi di Kacamata Rian Ernest selanjutnya.

Sebelum saya tutup, doa saya untuk kesembuhan teman-teman yang terkena COVID-19, dan tak lupa doa saya haturkan dan juga rasa hormat saya dan juga rasa duka saya terdalam untuk 1000 lebih tenaga kesehatan yang sudah gugur karena COVID-19 di Indonesia sampai hari ini. Terus kuat, dan jangan pernah lelah, Indonesia…

Komentar