KENAPA JOKOWI GA LOCKDOWN AJA? SERIUS GA SIH?

Oleh: Rian Ernest

 

Pada Rabu kemarin, Pak Presiden Jokowi mengeluarkan rilis berjudul: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro atau PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat untuk Saat Ini.

Hal ini kemudian menimbulkan kritik dari banyak pihak, terutama ahli kesehatan. Mereka mempertanyakan keseriusan Presiden dalam mengatasi pandemi ini. Mereka mengatakan lockdown adalah langkah paling jitu mengatasi pandemi. Mengatasi penyebaran COVID-19 yang diduga kuat adalah varian Delta, yang pertama kali terdeteksi di India pada Oktober lalu.

Inilah Kacamata Rian Ernest.

Ngeri banget teman-teman gelombang COVID-19 kali ini. Kamis kemarin nih baru aja, kita pecah rekor. Rekor angka pasien positif Covid-19 per hari tertinggi, sejak kita semua pertama kali mendengar virus COVID-19 di Indonesia. Ada penambahan 20 ribu pasien di Indonesia hanya dalam satu hari saja! Ini rekor buat negara kita.

Diduga kuat, ini adalah imbas dari pertemuan warga sepanjang libur lebaran kemarin, ditambah juga dengan varian COVID-19 baru, varian Delta, yang lebih mudah menyebar dan menular. Bagi yang tertular pun akan lebih mudah kritis keadaannya. Anak-anak juga lebih mudah terpapar. Di India sana, negara pertama varian Delta ini terdeteksi, ada peningkatan kasus pada anak-anak, bila dibandingkan dengan varian COVID-19 terdahulu.

Kembali ke Pak Jokowi, kata Pak Jokowi, “Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Kemudian Pak Jokowi bilang, pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalahnya, yaitu komunitas”

Saya duga sepertinya ada satu beban di pundak Pak Presiden, beliau tidak mau matikan ekonomi rakyat. Karena faktanya teman-teman, 60%, lebih dari setengah, 60% dari pekerja yang ada di Indonesia adalah pekerja informal.

Saudara-saudara kita pekerja informal tidak punya gaji tetap bulanan, tidak ada asuransi, tidak ada perlindungan secara hukum. Saudara-saudara kita kebanyakan berharap dari upah harian. Tidak keluar rumah cari makan, ya tidak makan. Saudara-saudara kita adalah sopir ojek, sopir taksi, penjual asongan, pedagang kaki lima, buruh cuci-gosok, kuli bangunan, dan sebagainya. Merekalah pekerja informal.

Bantuan sosial tetap digelontorkan selama pandemi ini. Namun keuangan negara kita terbatas. Pemasukan negara kita juga bonyok banget sejak pandemi ini. Plus bantuan sosial pun bermasalah. Kena korupsi. Kita tidak bisa seperti negara lain dengan tabungan keuangan anggaran negara yang jumbo, yang bisa memberikan insentif uang yang tidak sedikit, dalam jangka panjang. Itu negara-negara lain, negara-negara maju. Inilah ironi kita. Indonesia harus bisa memperbaiki kembali keadaan ini untuk kembali digenjot sesudah pandemi ini usai.

Lockdown, memang solusi paling jitu meredam penyebaran COVID-19, dan usul dari para ahli ini memang sangat dipahami secara keilmuan, tapi seorang Presiden RI tentu perlu mempertimbangkan aspek lain, terutama kemampuan negara yang ada saat ini.

Dan teman-teman jangan lupa, tidak mungkin segala hal diselesaikan pemerintah pusat. Arahan dari Istana, arahan Kementerian Kesehatan dan lainnya, berada jauh dari medan tempur sesungguhnya. Di mana itu? Medan tempur sesungguhnya ada di wilayah, di daerah. Mereke di garis depan. Komandan tempur ada di Kepala Daerah. Gubernur, Bupati, Walikota. Di tangan merekalah, sukses atau tidaknya perang melawan COVID-19 ada!

Sedangkan realitanya, kalau kita liat dengan kacamata anggaran, masih payah. Penyerapan anggaran selama pandemi ini untuk sektor kesehatan masihlah jeblok. Dari berita harian Kompas, di Kamis kemarin, di Provinsi Jawa Tengah, anggaran penanganan COVID-19 baru terserap 10%. Di Yogyakarta, baru 20%. Menurut katadata.com per 15 Juni ini, realisasi pos kesehatan pada Pemulihan Ekonomi Nasional masih pada angka 20% saja.

Jelas masih banyak ruang anggaran! Pertanyaannya, apakah aparat kita terlalu berhati-hati, takut kejeblos kasus, atau memang lamban mengeksekusi? Ayo dong teman-teman, Gubernur, Bupati, Walikota, turun ke bawah, identifikasi masalahnya, dan pecut bila perlu!

Dan ke depannya, pembenahan data penduduk pra-sejahtera harus lebih baik, agar segala bantuan sosial yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Bila memang perlu, unsur pemerintah, pemda dan kementerian yang lamban melakukan update atau distribusi uang bantuan, bisa saja bekerja sama dengan perusahaan rintisan yang menggunakan basis teknologi. Platformnya sudah ada, tinggal bersinergi. Sinergi dan kolaborasi pemerintah-swasta untuk kemaslahatan masyarakat bisa jadi solusi untuk mempercepat penanganan pandemi.

Yuk para kepala daerah, segerakan penyebaran vaksin. Teman-teman yang sudah divaksin juga jangan main enteng ga mau pake masker lagi. Meskipun sudah divaksin, anda tetap bisa kena COVID-19! Meskipun risiko gejala sakit menjadi tidak berat, dan tidak mengancam nyawa.

Memang pilihan Pak Presiden tidaklah ideal. Tapi itulah, banyak aspek soal negara kita yang tidak ideal hari ini. Mungkin saatnya bagi kamu-kamu untuk masuk dalam sistem. Memperbaikinya dari dalam.

Komentar