JOKOWI 3 PERIODE?? TOLAK!!

Oleh: Denny Siregar

 

Saya gak tahu dari mana tiba-tiba muncul ide supaya Presiden Jokowi bisa menjabat 3 periode.

Ide itu sejak lama dipaksakan ke Jokowi, sampai-sampai beliau harus konferensi pers hanya untuk membantah isu itu. Kata Jokowi begini, “Isu 3 periode itu ada 3 makna. Satu, ingin menampar wajah saya. Kedua, ingin mencari muka saya, dan ketiga, ingin menjerumuskan saya.” Jokowi terlihat marah dengan isu itu yang dikaitkan dengan dirinya, seolah-olah dia adalah orang dengan nafsu besar untuk berkuasa.

Tapi isu itu juga gak selesai-selesai dan terus bergulir, dimainkan oleh elit-elit politik yang punya kepentingan. Mbah Amien Rais bahkan menuduh kalau ada skenario besar yang dimainkan untuk mengubah konstitusi di MPR. Katanya, ada orang-orang yang ingin ada sidang istimewa di MPR, lalu di sidang istimewa itu akan ada perubahan konstitusi di masa jabatan presiden yang tadinya dibatasi 2 periode menjadi 3 periode.

Gak jelas siapa orang-orang yang dimaksud oleh Mbah Amien di MPR itu yang ingin mengubah konstitusi. Pejabat-pejabat di MPR bahkan membantah kalau gak ada niatan sama sekali untuk mengubah konstitusi di MPR.

Dan sebagai catatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memang punya wewenang untuk mengubah konstitusi. Tapi itu juga gak mudah. UUD 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan dalam perjalanannya.

Nah, untuk mengubah yang kelima kalinya, harus ada usulan dulu dari 1/3 anggota MPR yang ada. Dari 711 anggota MPR, berarti yang mengusulkan harus berjumlah minimal 237 anggota MPR. Banyak, kan?

Sesudah yang mengusulkan memenuhi syarat misalnya, maka harus dibawa ke sidang MPR untuk disetujui. Sidang MPR itu harus dipenuhi oleh 2/3 dari total jumlah anggota MPR, atau sekitar 474 anggota MPR yang hadir di sidang. Dan sama sekali gak mudah supaya mayoritas anggota MPR itu datang ke sidang untuk pengubahan konstitusi, karena sebelumnya harus ada lobby-lobby supaya mereka semua bisa hadir dan setuju. Kurang dari angka minimal yang hadir, ya gak bisa dibahas usulan itu.

Kalaupun akhirnya 474 anggota yang hadir itu datang ke sidang, persetujuan itu harus disahkan oleh 50% plus 1 dari total yang hadir. Dan kalau sudah melewati itu semua, barulah konstitusi bisa diubah.

Panjang sekali perjalanannya untuk mengubah sebuah UU. Gak gampang dan waktunya juga gak sebentar. Dan yang pastinya biayanya juga mahal, karena pasti ada deal-deal antar partai politik supaya semuanya berjalan lancar.

Oke, kita anggap saja ya MPR akhirnya sepakat mengubah UU pembatasan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi, mulai Jokowi dan SBY bisa kembali ikut bertarung di kompetisi Pilpres 2024. Kembali bertarung lho ya, bukan otomatis menang dan langsung jadi presiden.

Nah, di sinilah masalahnya. Iya, kalau kemudian Jokowi ketika bertarung lagi terus menang. Kalau kalah gimana? Malu dong. Sudah namanya jelek karena dianggap rakus kekuasaan, kalah lagi. Kalau sudah di Pilpres, MPR sudah pasti gak akan ikut-ikut lagi. Itu murni pilihan rakyat. Dan rakyat ini gak bisa diatur-atur, mereka memilih sesuai hati nurani.

Bayangkan ya, misalnya Jokowi akhirnya bertarung dengan pasangan yang lebih muda. Maka isu kalau dia rakus kekuasaan, politik dinasti, oligarki, di belakangnya ada Cina dan PKI yang mengatur ini semua, akan jadi senjata ampuh untuk menjatuhkan Jokowi. Belum lagi kalau lawannya yang lebih muda mengusung slogan, “PERUBAHAN!” maka lawan Jokowi akan mencuri simpati masyarakat yang sudah jenuh dengan yang itu-itu saja.

Yang akan terjadi pada situasi itu, sebagian pendukung militan Jokowi yang dulu memenangkan dia, akan menarik diri dan kemungkinan akan golput. Nah kalau mereka golput, situasi ini tentu akan dimanfaatkan lawannya dengan lebih militan untuk memenangkan pasangan mereka.

Gak kebayang saya kalau lawan Jokowi ini mengusung politik identitas dan merangkul kelompok garis keras seperti Rizieq, HTI, 212, wah bisa berkuasa mereka nanti dan selesailah negara kita. Jokowi sudah kalah, namanya jelek, negara juga bisa parah karena tentu lawan politik Jokowi yang memainkan politik identitas akan memainkan balas dendam karena di masa Jokowi menjadi presiden mereka dihajar habis-habisan.

Ide jabatan presiden 3 periode itu bukannya membuat kita menjadi untung, malah menjadi buntung. Semua program Jokowi yang harusnya diteruskan akan dirombak habis. Ormas-ormas garis keras akan tumbuh besar lagi. Mereka akan kembali menguasai dunia pendidikan dan komunikasi. Perusakan tempat ibadah akan sering terjadi dan demokrasi kita kembali terancam. Itu yang kita mau? Jangan berfikir dengan nafsu, logika harus dikedepankan.

Saya tahu, ada orang-orang yang ingin supaya Jokowi tetap menjadi presiden karena selama ini mereka nyaman berbisnis dan membangun gurita perusahaannya di sini. Mereka tidak ingin pemerintah baru mengubah kebijakan yang membuat nanti mereka terancam. Tapi yang mereka lupa, kalau dengan ide 3 periode itu Jokowi dipaksakan untuk tampil kembali dan kalah, mereka jugalah yang pasti akan mencari aman sendiri dengan mendekati pemimpin baru yang sebenarnya tidak mereka sukai. Pengusaha itu kakinya dua dalam politik. Buat mereka, siapapun presidennya yang penting gua bisa mengamankan bisnis gua.

Ide Jokowi 3 periode ini wajib ditolak, karena berbahaya. Apatisme publik akan mengurangi militansi dan merusak pesta demokrasi. Sedangkan kelompok garis keras akan memanfaatkan peluang ini dengan lebih militan karena mereka pernah merasakan indahnya kekuasaan.

Apa kita kekurangan calon pemimpin muda? Gak, kan? Ayo, berilah kesempatan supaya orang muda memimpin. Masa kita ragu dengan kualitas calon pengganti Jokowi yang punya frekuensi sama dengan dia, tapi dengan tenaga yang lebih fresh dan membawa ide-ide baru dan segar yang sesuai dengan perkembangan zaman?

Saya jadi ingat almarhum Nelson Mandela waktu dia diminta untuk menjabat presiden untuk yang kedua kalinya. Mandela menolak. Kata dia, “Sudah cukup saya mengawal negeri ini, bukan untuk menguasainya. Regenerasi kepemimpinan penting buat Afrika Selatan,” kata Nelson. “Bukan karena saya tidak mampu, tapi ini sebuah pesan bahwa negara ini tidak akan pernah kekurangan orang muda dengan pemikiran-pemikiran baru yang lebih tajam.”

Nelson Mandela meski sudah pensiun, tapi dia terus membantu dengan pemikirannya. Dan ketika dia meninggal, harum namanya menyebar ke seluruh dunia dan semua orang di dunia tertunduk sedih ditinggalkan seorang negarawan, bukan politikus karbitan.

Jangan pernah jadikan Jokowi politikus karbitan. Beliau adalah seorang negarawan, dan saya yakin itu. Saya juga hormat padanya karena itu.

Tolak jabatan presiden 3 periode! Itu sikap saya dan yang setuju, mari kita seruput secangkir kopi.

Komentar